Thursday, October 9, 2025
22.7 C
Jayapura

Pemkab Jayapura Diminta Harus Gali Potensi PAD

Jika 2026 Ada Efisiensi Anggaran

SENTANI -Kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah, apabila terus berlanjut pada tahun depan, tentu akan memberikan dampak berkelanjutan bagi masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah wajib menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing wilayah, sekaligus memberikan jaminan keamanan dan kemudahan bagi investor yang ingin berinvestasi di Kabupaten Jayapura agar penerimaan PAD dapat meningkat. Hal ini dikatakan Sekretaris Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Jayapura Ferianto Raga Lawa, Rabu (20/8)

Ferianto yang juga Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Jayapura menegaskan, aset-aset milik pemerintah daerah yang selama ini belum dikelola secara optimal harus dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan PAD.

Baca Juga :  Pansel DPRK Umumkan Hasil Seleksi Calon Anggota DPRK Kabupaten Jayapura

Termasuk kegiatan yang tidak terlalu urgen dan hanya menghabiskan anggaran APBD sebaiknya ditiadakan. Sebaliknya, pemerintah dari tingkat RT/RW hingga kepala daerah harus terus mendorong pengembangan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan sebagai upaya menjaga ketahanan pangan.

“Kami dari legislatif akan selalu mendukung program Pemerintah Kabupaten Jayapura, khususnya kebijakan bapak bupati yang membagi zona wilayah pembangunan. Harapannya, pada tahun 2026 kebijakan tersebut sudah berjalan sehingga saat harga beras terus melonjak, masyarakat sudah siap dengan pangan lokal,” ujarnya.

Ia menambahkan, bupati juga diharapkan dapat meninjau kembali OPD-OPD yang memiliki tugas dan fungsi hampir sama agar bisa digabung sesuai kebutuhan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan saling lempar tanggung jawab.

Baca Juga :  Konflik Terus Berulang, Perempuan dan Anak Kerap Jadi Korban

“Kami juga berharap kepada seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Jayapura, meskipun dilakukan efisiensi anggaran, kualitas pelayanan kepada masyarakat tidak boleh menurun. Pelayanan harus tetap menjadi prioritas utama,” pintanya.

Menurutnya, sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penguatan ekonomi lokal harus menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah juga diminta untuk lebih mengoptimalkan belanja yang berdampak dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kenambai Umbai.(dil/wen)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Jika 2026 Ada Efisiensi Anggaran

SENTANI -Kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah, apabila terus berlanjut pada tahun depan, tentu akan memberikan dampak berkelanjutan bagi masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintah wajib menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing wilayah, sekaligus memberikan jaminan keamanan dan kemudahan bagi investor yang ingin berinvestasi di Kabupaten Jayapura agar penerimaan PAD dapat meningkat. Hal ini dikatakan Sekretaris Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Jayapura Ferianto Raga Lawa, Rabu (20/8)

Ferianto yang juga Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Jayapura menegaskan, aset-aset milik pemerintah daerah yang selama ini belum dikelola secara optimal harus dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan PAD.

Baca Juga :  Lahirkan Aplikasi Sohrits,  Permudah Pelayanan Keuangan Daerah

Termasuk kegiatan yang tidak terlalu urgen dan hanya menghabiskan anggaran APBD sebaiknya ditiadakan. Sebaliknya, pemerintah dari tingkat RT/RW hingga kepala daerah harus terus mendorong pengembangan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan sebagai upaya menjaga ketahanan pangan.

“Kami dari legislatif akan selalu mendukung program Pemerintah Kabupaten Jayapura, khususnya kebijakan bapak bupati yang membagi zona wilayah pembangunan. Harapannya, pada tahun 2026 kebijakan tersebut sudah berjalan sehingga saat harga beras terus melonjak, masyarakat sudah siap dengan pangan lokal,” ujarnya.

Ia menambahkan, bupati juga diharapkan dapat meninjau kembali OPD-OPD yang memiliki tugas dan fungsi hampir sama agar bisa digabung sesuai kebutuhan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan saling lempar tanggung jawab.

Baca Juga :  DPRK Jayapura dan KPK Gelar Koordinasi Pemberantasan Korupsi

“Kami juga berharap kepada seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Jayapura, meskipun dilakukan efisiensi anggaran, kualitas pelayanan kepada masyarakat tidak boleh menurun. Pelayanan harus tetap menjadi prioritas utama,” pintanya.

Menurutnya, sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan penguatan ekonomi lokal harus menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah juga diminta untuk lebih mengoptimalkan belanja yang berdampak dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kenambai Umbai.(dil/wen)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Berita Terbaru

Artikel Lainnya