JAYAPURA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) setempat mencatat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Januari hingga Juli 2025 mencapai Rp 293 juta di mana pendapatan tersebut bersumber dari delapan jenis retribusi dan pengelolaan kawasan.
Kepala DKP Provinsi Papua Iman Djuniawal di Jayapura, Kamis, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil awal dari upaya pengelolaan aset dan potensi perikanan yang mulai digarap secara lebih sistematis sejak Mei 2025, terutama melalui pengoperasian Pelabuhan Perikanan (PPI) Hamadi di Kota Jayapura.
Untuk itu, menurut Imam, mereka kini sedang menggenjot sumber pendapatan lainnya. Dari total 21 potensi yang ada, baru delapan yang memberikan pendapatan. “Sehingga ini yang menjadi fokus kami di mana secara perlahan DKP melakukan pembenahan, setelah PPI Hamadi, lalu PPI Waiya di Depapre,” ujar dia.
Ia mengatakan itu menjadi titik awal yang baik untuk terus menggali potensi lain agar target PAD tahun ini bisa tercapai.
JAYAPURA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) setempat mencatat realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Januari hingga Juli 2025 mencapai Rp 293 juta di mana pendapatan tersebut bersumber dari delapan jenis retribusi dan pengelolaan kawasan.
Kepala DKP Provinsi Papua Iman Djuniawal di Jayapura, Kamis, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil awal dari upaya pengelolaan aset dan potensi perikanan yang mulai digarap secara lebih sistematis sejak Mei 2025, terutama melalui pengoperasian Pelabuhan Perikanan (PPI) Hamadi di Kota Jayapura.
Untuk itu, menurut Imam, mereka kini sedang menggenjot sumber pendapatan lainnya. Dari total 21 potensi yang ada, baru delapan yang memberikan pendapatan. “Sehingga ini yang menjadi fokus kami di mana secara perlahan DKP melakukan pembenahan, setelah PPI Hamadi, lalu PPI Waiya di Depapre,” ujar dia.
Ia mengatakan itu menjadi titik awal yang baik untuk terus menggali potensi lain agar target PAD tahun ini bisa tercapai.
