MERAUKE– Kepala SMAN 3 Merauke Dra. Benedikta Sri Lestari Kelanit membantah dengan keras adanya informasi yang beredar jika pihak sekolah menahan ijazah siswa yang lulus tahun ini karena belum membayar uang pembangunan sebesar Rp 200.000.
Ditemui wartawan di ruang kerjanya, Benedikta Sri Lestari Kelanit mengatakan bahwa informasi tersebut tidak benar. Karena pihaknya tidak pernah menahan ijazah anak didiknya tersebut hanya gara-gara belum membayar uang pembangunan sebesar Rp 200.000.
‘’Itu tidak benar. Bahkan banyak diantara anak-anak itu yang belum bayar tapi ijazahnya tetap kami berikan, karena ijazah itu sangat penting mereka gunakan untuk melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang berikutnya,’’ kata mantan guru SMAN I Merauke itu.
Benedikta menjelaskan,bahwa uang pembangunan sebesar Rp 200.000 tersebut merupakan uang kesepakatan antara komite sekolah dengan para orang tua dari siswa saat masuk ke SMAN 3 Merauke. Uang pembangunan itu dapat dicicil selama 3 tahun. Tidak harus sekaligus.
‘’Uang pembangunan yang dikumpulkan itu untuk pembuatan paving blok di garasi motor dari anak-anak,’’ jelasnya.
Dikatakan, orang tua yang tidak mampu membayar uang pembangunan tersebut bisa melapor ke kepala sekolah dan dapat dibebaskan.
‘’Mungkin bisa ditanya orang tua siswa mana yang ijazah anaknya ditahan hanya gara-gara uang pembangunan belum bayar. Dari data kami yang ada sebagian besar belum bayar dna untuk anak-anak asli Papua, kami gratiskan,’’ tandasnya. (ulo/wen
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
MERAUKE– Kepala SMAN 3 Merauke Dra. Benedikta Sri Lestari Kelanit membantah dengan keras adanya informasi yang beredar jika pihak sekolah menahan ijazah siswa yang lulus tahun ini karena belum membayar uang pembangunan sebesar Rp 200.000.
Ditemui wartawan di ruang kerjanya, Benedikta Sri Lestari Kelanit mengatakan bahwa informasi tersebut tidak benar. Karena pihaknya tidak pernah menahan ijazah anak didiknya tersebut hanya gara-gara belum membayar uang pembangunan sebesar Rp 200.000.
‘’Itu tidak benar. Bahkan banyak diantara anak-anak itu yang belum bayar tapi ijazahnya tetap kami berikan, karena ijazah itu sangat penting mereka gunakan untuk melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang berikutnya,’’ kata mantan guru SMAN I Merauke itu.
Benedikta menjelaskan,bahwa uang pembangunan sebesar Rp 200.000 tersebut merupakan uang kesepakatan antara komite sekolah dengan para orang tua dari siswa saat masuk ke SMAN 3 Merauke. Uang pembangunan itu dapat dicicil selama 3 tahun. Tidak harus sekaligus.
‘’Uang pembangunan yang dikumpulkan itu untuk pembuatan paving blok di garasi motor dari anak-anak,’’ jelasnya.
Dikatakan, orang tua yang tidak mampu membayar uang pembangunan tersebut bisa melapor ke kepala sekolah dan dapat dibebaskan.
‘’Mungkin bisa ditanya orang tua siswa mana yang ijazah anaknya ditahan hanya gara-gara uang pembangunan belum bayar. Dari data kami yang ada sebagian besar belum bayar dna untuk anak-anak asli Papua, kami gratiskan,’’ tandasnya. (ulo/wen
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
