WAMENA– Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Jayawijaya mempertanyakan kebijakan pemkab Jayawijaya dalam perekutan polisi baliem yang harus korbankan anggota satpol PP yang sudah terbentuk lama dirumahkan, sementara untuk sisi anggaran apakah sudah disediakan pemerintah atau tidak.
Ketua DPRK Jayawijaya Lucky Wuka, S.Pi. MSi.mengatakan terkait dengan kebijakan yang diambil pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam hal ini dilakukan perekutan polisi baliem ini mengorbankan satpol PP yang harus dirumahkan semuanya.
“Kita pertanyakan kalau untuk polisi baliem ini anggarannya sudah di sediakan pemerintah atau tidak?, karena satpol PP yang sudah mengapdi lama di Pemkab Jayawijaya itu dirumahkan dan polisi baliem mau diangkat, ini sangat tidak adil,”tegasnya di Kantor DPRK jayawijaya Senin (23/3) kemarin.
Menurutnya, DPRK Jayawijaya mengarahkan jika lebih baik anggota satpol yang sudah ada ini masuk kedalam polisi baliem tidak masalah karena bisa berjalan bersamaan, dan anggarannya sudah tersedia dan dianggarkan oleh pemerintah daerah.
WAMENA– Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Jayawijaya mempertanyakan kebijakan pemkab Jayawijaya dalam perekutan polisi baliem yang harus korbankan anggota satpol PP yang sudah terbentuk lama dirumahkan, sementara untuk sisi anggaran apakah sudah disediakan pemerintah atau tidak.
Ketua DPRK Jayawijaya Lucky Wuka, S.Pi. MSi.mengatakan terkait dengan kebijakan yang diambil pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam hal ini dilakukan perekutan polisi baliem ini mengorbankan satpol PP yang harus dirumahkan semuanya.
“Kita pertanyakan kalau untuk polisi baliem ini anggarannya sudah di sediakan pemerintah atau tidak?, karena satpol PP yang sudah mengapdi lama di Pemkab Jayawijaya itu dirumahkan dan polisi baliem mau diangkat, ini sangat tidak adil,”tegasnya di Kantor DPRK jayawijaya Senin (23/3) kemarin.
Menurutnya, DPRK Jayawijaya mengarahkan jika lebih baik anggota satpol yang sudah ada ini masuk kedalam polisi baliem tidak masalah karena bisa berjalan bersamaan, dan anggarannya sudah tersedia dan dianggarkan oleh pemerintah daerah.
