Sebagai Solusi Atasi Kebutuhan Dana PSU
JAYAPURA– Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) menggelar rapat bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua yang dipimpin oleh Penjabat (PJ) Sekda Susana Wanggai, Jumat (1/5).
Rapat tersebut berlangsung di Ruang Banggar DPRP dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRP, Herlin Beatrix Monim, didampingi Wakil Ketua II, Mukri M. Hamadai. Agenda utama dalam pertemuan ini adalah membahas relokasi anggaran APBD untuk mendukung pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur Papua.
Dalam rapat itu, sejumlah anggota dewan menyampaikan berbagai masukan dan saran kepada Pj Sekda terkait sumber pendanaan PSU. Wakil Ketua I DPRP, Herly Beatrix Monim, menegaskan bahwa rapat tersebut tindak lanjut dari hasil Sidang Paripurna DPRP dimana seluruh fraksi di DPR Papua tidak menyetujui penggunaan dana cadangan untuk PSU.
Oleh sebab itu pemerintah provinsi Papua didorong untuk mencari alternatif sumber dana lain tanpa membebani program pembangunan yang telah dirancang oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rapat ini juga mendengar laporan PJ Sekda terkait dampak adanya kebijakan efisiensi anggaran daerah.
“Dalam rapat ini, kami ingin mengetahui secara detail dampak dari program efisiensi anggaran yang sedang dilakukan oleh Pemprov Papua. Bidang-bidang mana saja yang terdampak, itu perlu dijelaskan,” ujar Beatrix kepada awak media usai rapat.
Sebagai Solusi Atasi Kebutuhan Dana PSU
JAYAPURA– Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) menggelar rapat bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua yang dipimpin oleh Penjabat (PJ) Sekda Susana Wanggai, Jumat (1/5).
Rapat tersebut berlangsung di Ruang Banggar DPRP dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRP, Herlin Beatrix Monim, didampingi Wakil Ketua II, Mukri M. Hamadai. Agenda utama dalam pertemuan ini adalah membahas relokasi anggaran APBD untuk mendukung pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur Papua.
Dalam rapat itu, sejumlah anggota dewan menyampaikan berbagai masukan dan saran kepada Pj Sekda terkait sumber pendanaan PSU. Wakil Ketua I DPRP, Herly Beatrix Monim, menegaskan bahwa rapat tersebut tindak lanjut dari hasil Sidang Paripurna DPRP dimana seluruh fraksi di DPR Papua tidak menyetujui penggunaan dana cadangan untuk PSU.
Oleh sebab itu pemerintah provinsi Papua didorong untuk mencari alternatif sumber dana lain tanpa membebani program pembangunan yang telah dirancang oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rapat ini juga mendengar laporan PJ Sekda terkait dampak adanya kebijakan efisiensi anggaran daerah.
“Dalam rapat ini, kami ingin mengetahui secara detail dampak dari program efisiensi anggaran yang sedang dilakukan oleh Pemprov Papua. Bidang-bidang mana saja yang terdampak, itu perlu dijelaskan,” ujar Beatrix kepada awak media usai rapat.
