MERAUKE– Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Papua Selatan Charles Gomar menilai refocusing atau efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat terhadap hampir seluruh kementrian dan lembaga termasuk daerah baik provinsi, kabupaten dan kota memberi dampak bagi dunia usaha khususnya usaha menengah, kecil dan mikro (UMKM).
Hal ini, karena terjadi  pengurangan alokasi anggaran untuk program UMKM dengan pemangkasan anggaran sebesar 457 persen atau dari Rp 463 miliar menjadi Rp 220 miliar.
‘’Dengan adanya pemangkasan anggaran ini, berpotensi mengurangi kapasitas kementerian dalam memberikan pelatihan, pendampingan, atau insentif langsung kepada UMKM,’’ kata Charles Gomar kepada media ini, Senin (17/2). Â
Anggota DPRP Papua Selatan dari Partai Nasdem ini juga menilai bahwa pemangkasan anggaran belanja pemerintah di pos-pos seperti pengadaan alat tulis kantor (ATK) sebesar 90% dan percetakan/souvenir sebesar 75,9% secara langsung memengaruhi UMKM yang bergantung pada proyek-proyek pemerintah. Sektor UMKM seperti percetakan, kerajinan, dan penyedia ATK diperkirakan mengalami stagnasi atau penurunan permintaan .
‘’Efisiensi anggaran berpotensi mengurangi subsidi dan program bantuan sosial, yang dapat menurunkan daya beli masyarakat. Menurut analisis ekonom, belanja pemerintah terhadap PDB diperkirakan turun dari 7% menjadi 5%, sehingga pertumbuhan ekonomi 2025 diproyeksikan melambat ke 4,7% . Penurunan ini berisiko mengurangi permintaan terhadap produk UMKM, terutama di sektor konsumsi,’’ katanya.
Pemangkasan anggaran perjalanan dinas ke luar negeri oleh kementerian seperti Kementerian Perindustrian, lanjut dia, dapat menghambat diplomasi perdagangan. Hal ini berimplikasi pada UMKM yang bergantung pada ekspor atau perluasan pasar global, karena dukungan pemerintah untuk membuka akses internasional berkurang. (ulo/wen) Â
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOSÂ https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
