JAKARTA-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur empat Daerah Otonom Baru (DOB) di wilayah Papua. Kempat provinsi baru tersebut adalah Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengatakan, saat ini pihaknya berkoordinasi dengan kementerian terkait mengenai pembangunan di wilayah tersebut. Terutama infrastruktur yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Saat ini kami masih terus lakukan koordinasi dengan Kementerian PU (Pekerjaan Umum),” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu malam (26/1).
Ribka menerangkan, dirinya bersama Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Restuardy Daud akan mengawal percepatan pembangunan. Adapun koordinasi dengan Kementerian PU telah dilakukan pada Jumat (24/1) yang diterima langsung oleh Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti di Kantor Kementerian PU.
Selain itu, pihaknya juga telah menjadwalkan pertemuan dengan Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Pertemuan tersebut juga bakal membahas percepatan pembangunan infrastruktur pusat pemerintahan di empat DOB Papua.
Lebih lanjut dia menjelaskan, infrastruktur yang perlu dibangun antara lain, Kantor Gubernur, Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), dan Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP). Pembangunan ini penting lantaran menjadi amanat dari Undang-Undang (UU) terkait pembentukan empat DOB di wilayah Papua.
Ribka berharap, para penjabat (Pj) gubernur di masing-masing DOB Papua proaktif mendukung percepatan pembangunan. “Sehingga progres pembangunan di empat daerah DOB ini bisa segera dituntaskan atau dikerjakan,” pungkasnya. (far/bas)
JAKARTA-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur empat Daerah Otonom Baru (DOB) di wilayah Papua. Kempat provinsi baru tersebut adalah Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengatakan, saat ini pihaknya berkoordinasi dengan kementerian terkait mengenai pembangunan di wilayah tersebut. Terutama infrastruktur yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Saat ini kami masih terus lakukan koordinasi dengan Kementerian PU (Pekerjaan Umum),” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu malam (26/1).
Ribka menerangkan, dirinya bersama Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Restuardy Daud akan mengawal percepatan pembangunan. Adapun koordinasi dengan Kementerian PU telah dilakukan pada Jumat (24/1) yang diterima langsung oleh Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti di Kantor Kementerian PU.
Selain itu, pihaknya juga telah menjadwalkan pertemuan dengan Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Pertemuan tersebut juga bakal membahas percepatan pembangunan infrastruktur pusat pemerintahan di empat DOB Papua.
Lebih lanjut dia menjelaskan, infrastruktur yang perlu dibangun antara lain, Kantor Gubernur, Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), dan Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP). Pembangunan ini penting lantaran menjadi amanat dari Undang-Undang (UU) terkait pembentukan empat DOB di wilayah Papua.
Ribka berharap, para penjabat (Pj) gubernur di masing-masing DOB Papua proaktif mendukung percepatan pembangunan. “Sehingga progres pembangunan di empat daerah DOB ini bisa segera dituntaskan atau dikerjakan,” pungkasnya. (far/bas)
