JAYAPURA – Sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi melalui seni di Papua, Indonesia Art Movement (IAM) mengelar acara Anti-Corruption Film Festival (ACF Fest). Acara ini bertema ‘Layar tumbuh Papua’ dengan menampilkan film inspiratif, pameran seni, UMKM lokal, serta penampilan battle rap dan hip hop dance dari anak-anak Papua.
Kegiatan tersebut berlangsung di KedIAMman Indonesia Art Movement, Jayapura pada, Sabtu (26/10) mulai pukul 18.00 WIT, bertakjub “Papua Tra Boleh Korupsi” dimeriahkan oleh beberapa hiburan dari musisi dan komedian lokal.
Presiden Indonesia Art Movement, Muhamad Ilham Mustain Murda mengatakan kepada wartawan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap bahaya korupsi, terutama di Papua.
“Festival ini menampilkan sejumlah film pendek yang mengeksplorasi tema jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil,” kata Ilham Mustain kepada wartawan, Sabtu (26/10).
Menurutnya, melalui ACF Fest “Layar Tumbuh Papua” dapat memberikan ruang bagi masyarakat Papua untuk menonton, berdiskusi, dan terinspirasi dari kisah nyata dampak korupsi.
Film-film yang ditayangkan antara lain Gombal From Home, Sa Pu Nama Moses, Kronik Puriwicara, Persen-an, Subur itu Jujur, Teciduk, dan Home Sweet Home,” ujarnya.
Melalui pertunjukan film yang dirangkaikan Indonesia Art Movement (IAM) akan turut mengkampanyekan anti-korupsi sejak dini, dan terutama kepada siswa-siswi tingkat SMA/SMK, hingga masyarakat pada umumnya.
Diketahui Art Movement (IAM) telah menjalin kerja sama dengan Anti-Corruption Film Festival (ACFFEST), yang merupakan ajang kreasi, eksibisi, dan forum diskusi yang digagas dan dikelola oleh Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK.
Ilham, meyakinkan lewat sinema aksi ini akan menjadi momentum bagi kita untuk memberantas korupsi di Papua mengingat tingginya angka kasus korupsi. Tak hanya itu ini juga menjadi momen penting untuk menyebarkan nilai-nilai antikorupsi.
Seperti kita ketahui bersama kasus korupsi di Papua terus meningkat, termasuk penyelewengan dana Otonomi Khusus (Otsus) dan anggaran PON XX Papua, yang seharusnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
