JAYAPURA – Pemerintah Kota Jayapura terus memantapkan komitmen dan langkah strategisnya dalam mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berwibawa di seluruh jajaran instansi daerah.
Keseriusan tersebut diwujudkan melalui transformasi digitalisasi pengelolaan keuangan dan optimalisasi penegakan disiplin pelaporan pajak yang menyasar langsung para bendahara serta Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura.
Kebijakan ini merupakan bagian integral dari program prioritas Wali Kota Jayapura yang difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara, pembenahan sistem administrasi pajak dan retribusi, serta perbaikan menyeluruh pada tata kelola keuangan daerah.
Wakil Wali Kota Jayapura, Dr. Ir. H. Rustan Saru, MM, menegaskan bahwa penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah atau KKPD beserta penegakan kepatuhan pajak daerah bukanlah sekadar formalitas di atas kertas, melainkan sebuah komitmen bersama yang wajib dijalankan secara nyata oleh seluruh instansi seperti BPKAD, Bapenda, dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah.
“Ini harus kita jalankan bersama. Ada BPKAD, ada Bapenda, dan salah satu misi Wali Kota adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan transformasi digital,” ujar Rustan, Rabu (14/10).
JAYAPURA – Pemerintah Kota Jayapura terus memantapkan komitmen dan langkah strategisnya dalam mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berwibawa di seluruh jajaran instansi daerah.
Keseriusan tersebut diwujudkan melalui transformasi digitalisasi pengelolaan keuangan dan optimalisasi penegakan disiplin pelaporan pajak yang menyasar langsung para bendahara serta Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura.
Kebijakan ini merupakan bagian integral dari program prioritas Wali Kota Jayapura yang difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara, pembenahan sistem administrasi pajak dan retribusi, serta perbaikan menyeluruh pada tata kelola keuangan daerah.
Wakil Wali Kota Jayapura, Dr. Ir. H. Rustan Saru, MM, menegaskan bahwa penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah atau KKPD beserta penegakan kepatuhan pajak daerah bukanlah sekadar formalitas di atas kertas, melainkan sebuah komitmen bersama yang wajib dijalankan secara nyata oleh seluruh instansi seperti BPKAD, Bapenda, dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah.
“Ini harus kita jalankan bersama. Ada BPKAD, ada Bapenda, dan salah satu misi Wali Kota adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan transformasi digital,” ujar Rustan, Rabu (14/10).
