Ia mengingatkan agar setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak hanya memahami aturan dan regulasi yang ada, tetapi juga menerapkannya secara sungguh-sungguh dalam pelaksanaan tugas harian.
Menurutnya, komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa bukan sekadar pajangan atau dokumen yang dibaca dan direstui saja, melainkan janji kerja yang wajib dibuktikan melalui tindakan konkret di lapangan.
Dalam penerapannya, Rustan menjelaskan pengelolaan anggaran daerah harus dilaksanakan secara tertib, teliti, dan transparan mulai dari tahap perencanaan, penginputan data, pelaksanaan kegiatan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban.
“Komitmen itu bukan pajangan, bukan hanya dibaca dan direstui, tapi harus dilaksanakan,” tegasnya.
Menurutnya, seluruh penggunaan alokasi dana pemerintah wajib disesuaikan dengan peruntukannya tanpa adanya kesalahan penganggaran, penyimpangan belanja, maupun ketidaksesuaian penempatan anggaran.
Pembukuan serta pencatatan setiap transaksi keuangan harus dipastikan benar dan akurat untuk menutup celah terjadinya praktik belanja fiktif maupun pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan daerah.
Kedisiplinan dan kerapian administrasi ini menjadi kunci utama Pemkot Jayapura untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan secara konsisten dari tahun ke tahun.
Ia mengingatkan agar setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak hanya memahami aturan dan regulasi yang ada, tetapi juga menerapkannya secara sungguh-sungguh dalam pelaksanaan tugas harian.
Menurutnya, komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa bukan sekadar pajangan atau dokumen yang dibaca dan direstui saja, melainkan janji kerja yang wajib dibuktikan melalui tindakan konkret di lapangan.
Dalam penerapannya, Rustan menjelaskan pengelolaan anggaran daerah harus dilaksanakan secara tertib, teliti, dan transparan mulai dari tahap perencanaan, penginputan data, pelaksanaan kegiatan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban.
“Komitmen itu bukan pajangan, bukan hanya dibaca dan direstui, tapi harus dilaksanakan,” tegasnya.
Menurutnya, seluruh penggunaan alokasi dana pemerintah wajib disesuaikan dengan peruntukannya tanpa adanya kesalahan penganggaran, penyimpangan belanja, maupun ketidaksesuaian penempatan anggaran.
Pembukuan serta pencatatan setiap transaksi keuangan harus dipastikan benar dan akurat untuk menutup celah terjadinya praktik belanja fiktif maupun pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan daerah.
Kedisiplinan dan kerapian administrasi ini menjadi kunci utama Pemkot Jayapura untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan secara konsisten dari tahun ke tahun.
