JAYAPURA – Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua, mendorong produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) setempat masuk dalam Katalog Elektronik (e-Katalog) guna memperluas pasar dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru di Jayapura, Kamis, mengatakan perluasan transaksi digital pemerintah harus diikuti dengan kesiapan penyedia barang dan jasa agar perangkat daerah memiliki lebih banyak pilihan ketika melakukan belanja.
“Karena itu, pelaku UMKM dan koperasi diharapkan dapat melengkapi persyaratan usaha serta mendaftarkan produk mereka melalui sistem pengadaan pemerintah, termasuk katalog elektronik,” katanya.
Menurut Rustan, dengan semakin banyaknya penyedia yang terdaftar, organisasi perangkat daerah (OPD) lebih mudah memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan melalui mekanisme pembayaran yang sesuai dengan ketentuan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
“Langkah tersebut sekaligus membuka kesempatan bagi pelaku usaha lokal untuk terlibat dalam belanja pemerintah daerah,” ujarnya.
JAYAPURA – Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua, mendorong produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) setempat masuk dalam Katalog Elektronik (e-Katalog) guna memperluas pasar dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru di Jayapura, Kamis, mengatakan perluasan transaksi digital pemerintah harus diikuti dengan kesiapan penyedia barang dan jasa agar perangkat daerah memiliki lebih banyak pilihan ketika melakukan belanja.
“Karena itu, pelaku UMKM dan koperasi diharapkan dapat melengkapi persyaratan usaha serta mendaftarkan produk mereka melalui sistem pengadaan pemerintah, termasuk katalog elektronik,” katanya.
Menurut Rustan, dengan semakin banyaknya penyedia yang terdaftar, organisasi perangkat daerah (OPD) lebih mudah memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan melalui mekanisme pembayaran yang sesuai dengan ketentuan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
“Langkah tersebut sekaligus membuka kesempatan bagi pelaku usaha lokal untuk terlibat dalam belanja pemerintah daerah,” ujarnya.
