Mulai Stunting, Kemiskinan Ekstrim, Inflasi, hingga Kamtibmas
JAYAPURA-Pemerintah Kota Jayapura melaksanakan kegiatan Rapat koordinasi pimpinan daerah (Rakorpimda) Kota Jayapura Awal Tahun 2023. Rapat yang dipimpin Pj Wali Kota Jayapura Frans Pekey dan dihadiri Wakapolresta Kota Jayapura, Dandim 1701/Jayapura dan pimpinan daerah lainnya berlangsung di aula Sian soor Kantor Wali Kota Jayapura, Rabu (1/2) kemarin.
Dalam Rapimda tersebut Pj Wali Kota Jayapura Frans Pekey mengatakan, untuk point penting yang dibahas diantaranya bagaimana Pemerintah Kota Jayapura bisa menekan inflasi daerah dalam menyambut bulan puasa dan lebaran mendatang. Sidak di lapangan dan langkah menekan inflasi lainnya dilakukan, seperti membantu menekan biaya transportasi laut dalam mendatangkan kebutuhan pokok.
Hal lain yagn dibahas, yakni terkait upaya penurunan angka kasus stunting di Kota Jayapura. Upaya kolaborasi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah melalui OPD terkait, namun juga organisasi dan lembaga lainnya. Diharapkan, dalam mengatasi kasus stunting bisa dilakukan secara cepat tepat dan tuntas.
“Masalah kemiskinan ekstrem juga kita bahas, bagaimana kemiskinan ekstrem harus bisa diatasi secara baik dan bersama-sama, karena program pemerintah pusat tidak hanya pengendalian inflasi daerah, mengatasi masalah stunting tapi juga permasalahan kemiskinan ekstrem,” imbuhnya.
Kata Pekey, Kota Jayapura sebagai ibu Kota Provinsi Papua, dimana barometer pembangunan dan perekonomian ada di Kota Jayapura. Untuk menjaga itu, semua tingkat Kamtibmas harus terjaga dengan baik. Karena itu, siapa saja yang tinggal di Kota Jayapura harus bisa menjaga Kamtibmas, ikut berpartisipasi dan menjaga Kota Jayapura tetap aman, nyaman dan damai.
Oleh karena itu, di tengah perbedaan yang ada, tetap harus dijaga dan dirawat dengan baik, demi menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia warga jangan mudah terhasut dengan informasi hoax harus bisa mengelola isu dengan cerdas dan bijak.
Kejadian gempa beruntun di Kota Jayapura, juga telah mendorong oknum tidak bertanggung jawah membuat isu akan terjadi tsunami dan membuat masyarakat takut. Padahal info tersebut adalah hoax karena tidak terbukti kebenarannya dan sudah ada informasi resmi dari BMKG bahwa tidak ada tsunami. Oleh karenanya masyarakat diminta saat mendapat informasi harus diproses terlebih dahulu. Termasuk isu penculikan anak, tentu semua informasi dari mana saja harus bisa dikroscek kembali.(dil/tri)
