JAYAPURA-Masalah penyediaan air bersih hingga kin masih menjadi kelurahan warga di Kelurahan Bhayangkara, Distrik Jayapura Utara. Keluhan air ini diungkap oleh warga setempat saat acara tatap muka dengan Calon Gubernur Papua, Benhur Tomi Mano, Jumat (18/10).
Menurut keterangan dari beberapa penanya pada saat dialog singkat dengan BTM, kelurahan tersebut memang mendapatkan jaringan PDAM. Namun kendalanya aliran air tidak pernah stabil.
Kadang kala satu minggu hanya satu kali mengalir, bahkan sama sekali tidak mendapat aliran. Sehingga warga terpaksa harus membeli air menggunakan mobil tangki. Di satu sisi, meski aliran PDAM tidak stabil, namun warga tetap wajib membayar iuran bulanan.
Padahal jika dilihat, keberadaan Kelurahan Bhayangkara ini tepat berada di bawah kaki gunung Cyclops, sebagai sumber utama pasokan air di Kota Jayapura, tapi karena kurangnya perhatian dari pihak PDAM selama ini sehingga aliran air ke wilayah tersebut tidak teratur.
Oleh sebab itu dengan adanya kunjungan calon gubernur Papua nomor urut 01 itu, warg berharap ada langkah yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Hal lain, akses seperti jalan, juga menjadi keluhan warga Bhayangkara kepada BTM. Tapi juga masalah yang pengangguran. Menurut warga setempat masalah angka pengangguran di wilayah tersebut menjadi masalah utama yang butuh adanya penyelesaian dari pemangku kebijakan.
Hal itu terjadi karena jumlah lulusan sekolah khususnya SMA/MA, maupun perguruan tinggi tidak selaras dengan penyediaan lapangan pekerjaan. Hal lain dampak tingginya angka pengangguran di wilayah tersebut, karena daya minat masyarakat untuk menjadi Aparatus Sipil Negara cukup tinggi dibandingan wirasuwaha.
Dengan itu, maka diharapkan BTM-YB dapat menggerakkan ekonomi masyarkat dengan menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Bahkan mereka berharap agar BTM bisa mendirikan satu pabrik khusus di Papua. Guna menampung anak-anak muda yang punya bakat di bidang swasta.
Menanggapi hal itu, Benhur Tomi Mano mengatakan PDAM merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dengan statusnya itu, maka pemerintah punya andil untuk mengontrol kinerja mereka. “Segala usulan saya catat di buku, ketika nanti terpilih saya akan lihat catatan ini, dan satu persatu saya selesaikan,” ujarnya.
