JAYAPURA-Kepala Perwakilan Bkkbn Papua, Sarles Brabar, mengatakan angka prevalensi stunting di Provinsi Papua saat ini masih 28,6 persen. Dari total yang ada, paling tinggi Kabupaten Supiori, dengan total 40,2 persen, kemudian Mamberamo Raya 40,0 persen, ketiga Kepulauan Yapen dengan total 39, 9 peren. Sementara paling rendah Kota Jayapura dengan total 21 persen, setelah itu ada Kabupaten Sarmi 26,5 persen. “Angka ini setiap tahunnya dinamis, kadang turun kadang naik,” jelasnya di ruang kerja, Senin (7/10.
Sebagai penjabat baru di lingkungan Bkkbn Papua beberapa hal yang dilakukan untuk menekan angka prevalensi stunting di Papua. Salah satunya meningkatkan koordinasi dengan pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Itu dilakukan untuk mencapai target nasional yaitu 14 persen.
 “Langkah yang kita bangun untuk mencapai target ini, salah satunya mengoptimalkan data di setiap kabupaten/kota,” ujarnya.
 Adapun di masa kerja perdananya ini, akan menjajaki kabupaten/kota di Papua. Tujuannya untuk meninjau kerja tim penurunan prevalensi stunting di masing-masing daerah. “Sebagai koordinator, Bkkbn berwewenang untuk mengintevensi kerja-kerja tim di lapangan,” ujarnya.
JAYAPURA-Kepala Perwakilan Bkkbn Papua, Sarles Brabar, mengatakan angka prevalensi stunting di Provinsi Papua saat ini masih 28,6 persen. Dari total yang ada, paling tinggi Kabupaten Supiori, dengan total 40,2 persen, kemudian Mamberamo Raya 40,0 persen, ketiga Kepulauan Yapen dengan total 39, 9 peren. Sementara paling rendah Kota Jayapura dengan total 21 persen, setelah itu ada Kabupaten Sarmi 26,5 persen. “Angka ini setiap tahunnya dinamis, kadang turun kadang naik,” jelasnya di ruang kerja, Senin (7/10.
Sebagai penjabat baru di lingkungan Bkkbn Papua beberapa hal yang dilakukan untuk menekan angka prevalensi stunting di Papua. Salah satunya meningkatkan koordinasi dengan pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Itu dilakukan untuk mencapai target nasional yaitu 14 persen.
 “Langkah yang kita bangun untuk mencapai target ini, salah satunya mengoptimalkan data di setiap kabupaten/kota,” ujarnya.
 Adapun di masa kerja perdananya ini, akan menjajaki kabupaten/kota di Papua. Tujuannya untuk meninjau kerja tim penurunan prevalensi stunting di masing-masing daerah. “Sebagai koordinator, Bkkbn berwewenang untuk mengintevensi kerja-kerja tim di lapangan,” ujarnya.
