MERAUKE– Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Papua Antonius Ayorbaba berharap Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yetetkun yang ada Kabupaten Boven Digoel bisa segera diresmikan. Pasalnya, mobilitas pelintasan di PLBN Yetetkun cukup tinggi.
’’Kita berharap, PLBN Yetetkun bisa segera diresmikan,’’ katanya. PLBN Yetetkun telah selesai di bangun Pemerintah Pusat sejak Agustus 2023 lalu. Namun sampai sekarang tak kunjung diremsikan.
‘’Kita sudah menyurat ke Menteri Hukum dan HAM untuk menyampaikan ke presiden. Tapi surat yang sama kita kirim juga ke Deputi 5 Kepresidenan untuk meminta percepatan peresmian,’’ katanya.
Menurut Kakanwil Antonius Ayorbaba, saat hadir di Yetetkun beberapa waktu lalu dirinya menyerahkan hampir 270 kartu merah yakni kartu lintas batas kepada warga negara Indonesia yang ada di perbatasan. Bagi warga Indonesia yang tinggal di tapal batas RI-PNG, di pos lintas tradisional akan dibekali dengan kartu merah tersebut.
‘’Kartu merah itu gratis bagi masyarakat kita yang tinggal di perbatasan. Tidak tidak perlu bayar, sehingga kalau mereka melakukan pelintasan masuk ke wilayah PNG dengan dokumen resmi negara, kita berharap mereka dilindungi,’’ katanya.
Antonius Ayorbaba juga berharap adanya sinergitas atas kerja sama terkait dengan kelengkapan dokumen administrasi terhadap warga negara PNG yang bekerja di perusahaan kelapa sawit yang ada di daerah perbatasan Indonesia. (ulo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
MERAUKE– Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Papua Antonius Ayorbaba berharap Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yetetkun yang ada Kabupaten Boven Digoel bisa segera diresmikan. Pasalnya, mobilitas pelintasan di PLBN Yetetkun cukup tinggi.
’’Kita berharap, PLBN Yetetkun bisa segera diresmikan,’’ katanya. PLBN Yetetkun telah selesai di bangun Pemerintah Pusat sejak Agustus 2023 lalu. Namun sampai sekarang tak kunjung diremsikan.
‘’Kita sudah menyurat ke Menteri Hukum dan HAM untuk menyampaikan ke presiden. Tapi surat yang sama kita kirim juga ke Deputi 5 Kepresidenan untuk meminta percepatan peresmian,’’ katanya.
Menurut Kakanwil Antonius Ayorbaba, saat hadir di Yetetkun beberapa waktu lalu dirinya menyerahkan hampir 270 kartu merah yakni kartu lintas batas kepada warga negara Indonesia yang ada di perbatasan. Bagi warga Indonesia yang tinggal di tapal batas RI-PNG, di pos lintas tradisional akan dibekali dengan kartu merah tersebut.
‘’Kartu merah itu gratis bagi masyarakat kita yang tinggal di perbatasan. Tidak tidak perlu bayar, sehingga kalau mereka melakukan pelintasan masuk ke wilayah PNG dengan dokumen resmi negara, kita berharap mereka dilindungi,’’ katanya.
Antonius Ayorbaba juga berharap adanya sinergitas atas kerja sama terkait dengan kelengkapan dokumen administrasi terhadap warga negara PNG yang bekerja di perusahaan kelapa sawit yang ada di daerah perbatasan Indonesia. (ulo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
