Thursday, September 19, 2024
27.7 C
Jayapura

Jika Ingin Aman, KPU Harus Tegak Lurus pada Aturan

JAYAPURA – Proses tahapan Pemilukada tengah bergulir. Tak lama lagi proses penetapan dan pencoblosan  hingga pengumuman pemenangan pasangan calon akan diumumkan. Potensi gangguan kamtibmas dipastikan masih sangat terbuka. Disini selain aparat kepolisian yang dikedepankan namun pihak TNI juga mulai mempersiapkan semua untuk membackup.

    Dandim 1701/Jpr, Kol Inf Hendry Widodo menyampaikan bahwa dari pemetaannya secara umum wilayah Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom dan Kota Jayapura relative bisa terpantau secara baik. Meski demikian Hendry mewanti agar KPU harus bisa tegak lurus dengan aturan.

   Jika KPU meleng, maka potensi gangguan akan sangat mungkin terjadi. “Kami sudah memetakan potensi gangguannya. Untuk Jayapura kami pikir salah satunya di Waena karena disana banyak orang dari luar yang bukan KTP Kota Jayapura. Jangan sampai bukan warga kota tapi memaksa ikut mencoblos ini yang bisa menjadi pemicu. KPU harus tegas, kalau tidak bisa harus sampaikan tidak bisa,” beber Dandim Hendry di ruang kerjanya, Kamis (5/9).

Baca Juga :  Pj. Gubernur: Tak Larang Pergi ke Daerah Lagi

JAYAPURA – Proses tahapan Pemilukada tengah bergulir. Tak lama lagi proses penetapan dan pencoblosan  hingga pengumuman pemenangan pasangan calon akan diumumkan. Potensi gangguan kamtibmas dipastikan masih sangat terbuka. Disini selain aparat kepolisian yang dikedepankan namun pihak TNI juga mulai mempersiapkan semua untuk membackup.

    Dandim 1701/Jpr, Kol Inf Hendry Widodo menyampaikan bahwa dari pemetaannya secara umum wilayah Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom dan Kota Jayapura relative bisa terpantau secara baik. Meski demikian Hendry mewanti agar KPU harus bisa tegak lurus dengan aturan.

   Jika KPU meleng, maka potensi gangguan akan sangat mungkin terjadi. “Kami sudah memetakan potensi gangguannya. Untuk Jayapura kami pikir salah satunya di Waena karena disana banyak orang dari luar yang bukan KTP Kota Jayapura. Jangan sampai bukan warga kota tapi memaksa ikut mencoblos ini yang bisa menjadi pemicu. KPU harus tegas, kalau tidak bisa harus sampaikan tidak bisa,” beber Dandim Hendry di ruang kerjanya, Kamis (5/9).

Baca Juga :  Tahun Depan, Markas Baru Polda Papua di Koya Koso Siap Ditempati

Berita Terbaru

Artikel Lainnya