Sunday, November 24, 2024
30.7 C
Jayapura

Bukan KKB Tapi Oknum Penyelenggara yang Lebih Berbahaya

JAYAPURA – Akademisi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Uncen, Yakobus Richard menyebut bahwa potensi kerawanan dalam pelaksaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sering terjadi salah satunya terkait adanya masalah Kamtibmas.

“Di daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga biasanya ada potensi konflik, namun sifatnya tidak menganggu seluruh tahapan Pilkada itu,” kata Yakobus kepada Cenderawasih Pos, Selasa (3/9).

Yakobus Richard Murafer

Menurut Yakobus, kerawanan dalam tahapan Pilkada sering terjadi saat pemungutan suara. Misalnya gangguan keamanan adanya peristiwa peristiwa kriminalitas yang dilakukan oleh orang – orang yang tak dikenal.

“Potensi kerawanan tidak hanya dilakukan oleh KKB, biasanya dilakukan oleh oknum tertentu, oknum masyarakat atau oknum penyelenggara yang sifatnya ingin melakukan proses kecurangan. Contohnya dengan  melakukan perampasan logistik di tengah jalan pada saat distribusi logistik,” ujarnya.

Baca Juga :  Sukeskan Pilkada, Masyarakat Diminta Beri Dukungan

Itu yang kata Yakobus lebih berbahaya dan patut diantisipasi apalagi jika dalangnya justru dimainkan oleh oknum penyelenggara. Kata Yakobus, perlu dilakukan langkah langkah antisipasi. Bagi daerah potensi kerawanannya cukup  tinggi seperti di daerah perbatasan dan daerah terpelosok yang jangkauannya cukup sulit, maka perlu melibatkan TNI-Polri. Sebab aparat lebih memahami kondisi keamanan di daerah tersebut.

JAYAPURA – Akademisi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Uncen, Yakobus Richard menyebut bahwa potensi kerawanan dalam pelaksaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sering terjadi salah satunya terkait adanya masalah Kamtibmas.

“Di daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga biasanya ada potensi konflik, namun sifatnya tidak menganggu seluruh tahapan Pilkada itu,” kata Yakobus kepada Cenderawasih Pos, Selasa (3/9).

Yakobus Richard Murafer

Menurut Yakobus, kerawanan dalam tahapan Pilkada sering terjadi saat pemungutan suara. Misalnya gangguan keamanan adanya peristiwa peristiwa kriminalitas yang dilakukan oleh orang – orang yang tak dikenal.

“Potensi kerawanan tidak hanya dilakukan oleh KKB, biasanya dilakukan oleh oknum tertentu, oknum masyarakat atau oknum penyelenggara yang sifatnya ingin melakukan proses kecurangan. Contohnya dengan  melakukan perampasan logistik di tengah jalan pada saat distribusi logistik,” ujarnya.

Baca Juga :  Alasan Efisiensi, Kemenag Hentikan Penerbitan Kartu Nikah Fisik

Itu yang kata Yakobus lebih berbahaya dan patut diantisipasi apalagi jika dalangnya justru dimainkan oleh oknum penyelenggara. Kata Yakobus, perlu dilakukan langkah langkah antisipasi. Bagi daerah potensi kerawanannya cukup  tinggi seperti di daerah perbatasan dan daerah terpelosok yang jangkauannya cukup sulit, maka perlu melibatkan TNI-Polri. Sebab aparat lebih memahami kondisi keamanan di daerah tersebut.

Berita Terbaru

Artikel Lainnya