JAKARTA – Aktivitas keuangan yang berkaitan dengan Pemilu 2024 juga menjadi perhatian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Tidak tanggung-tanggung, PPATK memotret perputaran duit sebanyak Rp 80 triliun terkait dengan pesta demokrasi itu. Potret itu terangkum dalam 108 produk intelijen keuangan.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menerangkan, angka uang bernilai fantastis tersebut terekam sejak Januari 2023 hingga Mei 2024. Dia menyebut, produk intelijen keuangan yang dihasilkan PPATK itu berkaitan erat dengan pemilu dan melibatkan berbagai elemen. Mulai dari partai politik, anggota parpol, calon legislatif, hingga pejabat yang masih aktif menjabat.
Ivan memastikan, informasi dan data analisis tersebut sudah disampaikan ke pihak-pihak terkait sebagai tindak lanjut. Dia memerinci, sebanyak 35 hasil analisis (HA) telah diserahkan kepada Kejaksaan. Kemudian 21 HA dan 5 hasil pemeriksaan (HP) disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Selebihnya diarahkan ke Polri (1 HA dan 1 HP), Badan Intelijen Negara (3 informasi), Badan Intelijen Strategis TNI (1 informasi), dan Otoritas Jasa Keuangan (1 informasi). ’’Juga disampaikan ke KPU dan Bawaslu,’’ ujarnya.
Selama ini, PPATK berkomitmen menciptakan pemilu yang bebas, rahasia, jujur dan adil. Ivan pun menyebut komitmen itu ditunjukkan dengan inisiatif pembentukan collaborative analysis team (CAT). Terdiri dari PPATK, KPU, Bawaslu dan 157 penyedia jasa keuangan.
Pembentukan CAT tersebut, lanjut Ivan, berperan dalam penguatan kolaborasi dan sinergi untuk mendukung transparansi penyelenggaraan pemilu. ’’Dan (juga) akuntabilitas (penyelenggaraan pemilu, Red),’’ ujarnya. (tyo/bay)
JAKARTA – Aktivitas keuangan yang berkaitan dengan Pemilu 2024 juga menjadi perhatian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Tidak tanggung-tanggung, PPATK memotret perputaran duit sebanyak Rp 80 triliun terkait dengan pesta demokrasi itu. Potret itu terangkum dalam 108 produk intelijen keuangan.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menerangkan, angka uang bernilai fantastis tersebut terekam sejak Januari 2023 hingga Mei 2024. Dia menyebut, produk intelijen keuangan yang dihasilkan PPATK itu berkaitan erat dengan pemilu dan melibatkan berbagai elemen. Mulai dari partai politik, anggota parpol, calon legislatif, hingga pejabat yang masih aktif menjabat.
Ivan memastikan, informasi dan data analisis tersebut sudah disampaikan ke pihak-pihak terkait sebagai tindak lanjut. Dia memerinci, sebanyak 35 hasil analisis (HA) telah diserahkan kepada Kejaksaan. Kemudian 21 HA dan 5 hasil pemeriksaan (HP) disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Selebihnya diarahkan ke Polri (1 HA dan 1 HP), Badan Intelijen Negara (3 informasi), Badan Intelijen Strategis TNI (1 informasi), dan Otoritas Jasa Keuangan (1 informasi). ’’Juga disampaikan ke KPU dan Bawaslu,’’ ujarnya.
Selama ini, PPATK berkomitmen menciptakan pemilu yang bebas, rahasia, jujur dan adil. Ivan pun menyebut komitmen itu ditunjukkan dengan inisiatif pembentukan collaborative analysis team (CAT). Terdiri dari PPATK, KPU, Bawaslu dan 157 penyedia jasa keuangan.
Pembentukan CAT tersebut, lanjut Ivan, berperan dalam penguatan kolaborasi dan sinergi untuk mendukung transparansi penyelenggaraan pemilu. ’’Dan (juga) akuntabilitas (penyelenggaraan pemilu, Red),’’ ujarnya. (tyo/bay)
