Friday, November 22, 2024
34.7 C
Jayapura

Mahasiswa STIPER Terancam Tak Dapat Ujian Semester

SENTANI  Puluhan mahasiswa STIPER Santo Thomas Aquinas Jayapura terancam tidak dapat mengikuti ujian semester. Hal tersebut dikarenakan proses pembayaran uang kuliah yang bersumber dari beasiswa afirmasi tahun 2024 belum dibayarkan dan belum ada kejelasan dari pemerintah terkait.

Kondisi ini mulai dirasakan setelah Daerah Otonomi Baru (DOB) terjadi, bahkan hal ini bukan saja dialami mahasiswa STIPER, tetapi juga beberapa universitas lainnya,  baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Seperti yang disampaikan, Hesinek Kobak mahasiswa STIPER yang menerima beasiswa afirmasi dari Papua Induk, mengakui bahwa dirinya mewakili beberapa mahasiswa lainnya mempertanyakan dana beasiswa afirmasi yang sejak tahun 2023 pihaknya terima.

Baca Juga :  Tahun Depan, Semua Kampung Akan Terlayani Jaringan Telepon

“Sebelumnya beasiswa yang kami terima lancar, tetapi memasuki awal tahun 2024 semester berjalan ini, beasiswa kami belum dibayarkan sehingga kami belum dapat membayar kuliah dan mengikuti ujian semester,”ungkapnya kepada Cenderawasih Pos, Senin (17/6) kemarin.

Diakuinya, untuk ujian semester yang akan berlangsung pada Rabu (19/6) mendatang, pihaknya belum mendapatkan kepastian terkait anggaran beasiswa tersebut, bahkan biaya hidup juga tidak lagi pihaknya terima, baik dari dinas terkait maupun pihak kampus yang merupakan pengelola beasiswa.

Hal serupa juga diungkapkan Damso Lambe salah satu mahasiswa STIPER dari Papua Tengah bahwa ia berharap pemerintah terkait perihal tunggakan biaya kuliah yang bersumber dari beasiswa afirmasi.

Menurutnya, semenjak DOB ada perubahan data yang merugikan mahasiswa, yang mana mahasiswa dari Papua Tengah tercatat sebabnya 26 orang dan telah dibayarkan beasiswanya hingga tahun 2023, namun ditahun 2024 tidak lagi menerima.

Baca Juga :  ADK Tahap I  TA 2023 Sudah Tersalurkan Sekitar Rp 35 Miliar

“Pihaknya kampus sudah menghubungi Pemerintah Papua Tengah, tetapi sampai saat ini belum ada tanggapan, bahkan kami 32 mahasiswa tersebut, hanya 11 orang yang terdata di Dinas Pendidikan Papua Tengah, sementara yang dibayarkan hanya 4 mahasiswa, sisanya kami tidak tahu nasib kami selanjutnya, ” jelasnya.

SENTANI  Puluhan mahasiswa STIPER Santo Thomas Aquinas Jayapura terancam tidak dapat mengikuti ujian semester. Hal tersebut dikarenakan proses pembayaran uang kuliah yang bersumber dari beasiswa afirmasi tahun 2024 belum dibayarkan dan belum ada kejelasan dari pemerintah terkait.

Kondisi ini mulai dirasakan setelah Daerah Otonomi Baru (DOB) terjadi, bahkan hal ini bukan saja dialami mahasiswa STIPER, tetapi juga beberapa universitas lainnya,  baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Seperti yang disampaikan, Hesinek Kobak mahasiswa STIPER yang menerima beasiswa afirmasi dari Papua Induk, mengakui bahwa dirinya mewakili beberapa mahasiswa lainnya mempertanyakan dana beasiswa afirmasi yang sejak tahun 2023 pihaknya terima.

Baca Juga :  Pertanyakan Tugas Anggota DPRP di Wilayah DOB

“Sebelumnya beasiswa yang kami terima lancar, tetapi memasuki awal tahun 2024 semester berjalan ini, beasiswa kami belum dibayarkan sehingga kami belum dapat membayar kuliah dan mengikuti ujian semester,”ungkapnya kepada Cenderawasih Pos, Senin (17/6) kemarin.

Diakuinya, untuk ujian semester yang akan berlangsung pada Rabu (19/6) mendatang, pihaknya belum mendapatkan kepastian terkait anggaran beasiswa tersebut, bahkan biaya hidup juga tidak lagi pihaknya terima, baik dari dinas terkait maupun pihak kampus yang merupakan pengelola beasiswa.

Hal serupa juga diungkapkan Damso Lambe salah satu mahasiswa STIPER dari Papua Tengah bahwa ia berharap pemerintah terkait perihal tunggakan biaya kuliah yang bersumber dari beasiswa afirmasi.

Menurutnya, semenjak DOB ada perubahan data yang merugikan mahasiswa, yang mana mahasiswa dari Papua Tengah tercatat sebabnya 26 orang dan telah dibayarkan beasiswanya hingga tahun 2023, namun ditahun 2024 tidak lagi menerima.

Baca Juga :  Warga Perumahan Nauli Minta Developer Bertanggungjawab

“Pihaknya kampus sudah menghubungi Pemerintah Papua Tengah, tetapi sampai saat ini belum ada tanggapan, bahkan kami 32 mahasiswa tersebut, hanya 11 orang yang terdata di Dinas Pendidikan Papua Tengah, sementara yang dibayarkan hanya 4 mahasiswa, sisanya kami tidak tahu nasib kami selanjutnya, ” jelasnya.

Berita Terbaru

Artikel Lainnya