Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jayawijaya, Thony M Mayor, SPd, MM menyatakan, program kick off pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non yudisial pelanggaran HAM berat, langsung dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dari Aceh secara simbolis kepada para korban dan keluarga korban, bahkan pewaris.
Sekda Kabupaten Jayawijaya, Thony M Mayor menyatakan, kepengurusan KONI memang vakum selama ini, sebab awalnya dari Provinsi Papua ada dualisme kepemimpinan dan pengurus di kabupaten juga sudah berakhir.
Komisioner KPU Provinsi Papua Pegunungan, Melkianus Kambu menyatakan, setelah tahapan verifikasi berkas pencalonan dari 18 partai yang dilakukan sejak 15 Mei sampai 23 Juni, pihaknya mulai mengembalikan berkas tersebut kepada Parpol untuk diperbaiki dan mengupload ke aplikasi Silon.
Dalam kegiatan tersebut, Kapolres yang didampingi Wakapolres Jayawijaya, Kabag Ops serta perwira Polres dan Bhayangkari Cabang Jayawijaya menyerahkan tali asih kepada para purnawirawan dan warakawuri.
Dalam kegiatan tersebut, Polres Jayawijaya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan serta Puskesmas Elekma memberikan imunisasi campak gratis kepada anak-anak di kampung tersebut agar terhindar dari penyakit campak yang menyerang anak-anak usia 9 bulan hingga 12 tahun.
"Untuk cabai merah sendiri sudah 3 hari kami tidak jualan karena kehabisan stok, kiriman dari Jayapura dan Kota Merauke belum masuk ke Wamena, sedangkan untuk cabai lokal belum bisa memenuhi permintaan pasar,”ungkapnya.
Kapolres Jayawijaya, AKBP Heri Wibowo, S.IK menyatakan, untuk memperingati Hari Bhayangkara ke-77, pihaknya telah menggelar berbagai kegiatan seperti bakti sosial, bakti religi, bantuan sosial, imunisasi campak gratis serta bakti kesehatan donor darah.
“Warga yang demo itu sudah melaporkan kepada saya jika mereka dipaksa melakukan demo itu dari oknum yang selama ini membekingi perjudian tersebut, dan masalah ini telah disampaikan kepada pimpinan daerah,”ungkapnya, Rabu (21/6) kemarin saat di temui di eks Kantor Perhubungan Darat Kabupaten Jayawijaya.
Anggota Komisi VII DPR RI Ina Elisabeth Kobag, ST, MM menyatakan, pada tahun 2024 mendatang, Kementerian ESDM dan BPH Migas akan membuka penggunaan gas subsidi di wilayah Indonesia bagian Timur dan khusus untuk wilayah Papua
“Kita dari pengojek yang ada di Wamena meminta lapangan pekerjaan ini diberikan bagi OAP, memang ada aturan lain, namun kita ada Undang –undang Otsus, sehingga khusus untuk ojek di Kota Wamena, harus putra daerah,”ungkapnya, Rabu (21/6) kemarin.
