Akibat kebakaran ini, 135 KK terpaksa harus diungsikan. Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengatakan, ada 135 kepala keluarga yang harus diungsikan akibat kebakaran di Gudang Amunisi Daerah (Gudmurah) Kodam Jaya, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.
Kapolres Asmat, AKBP Agus Hariadi menyatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara personel TNI dan Polri serta meningkatkan solidaritas di wilayah tersebut.
Di Puncak, Komnas HAM menemui dua korban yang masih hidup yakni AM dan DK , keluarga korban termasuk pihak rumah sakit tempat dimana WM meninggal dunia. Sementara di Yonif 300 Raider/Brawijaya, Komnas menemui 13 anggota TNI yang diduga terlibat dalam penyiksaan.
Direktur ALDP Latifah Anum Siregar, menyebut penyangkalan ini mengingatkan kita peristiwa penculikan dan pembunuhan terhadap Ketua Presidium Dewan Papua (PDP) Theys Hiyo Eluay tanggal 10 November 2001, bahkan Komandan Kopasus Tribuana di Hamadi, menyelenggarakan Konferensi Pers di markasnya sehari setelah peristiwa dan menyatakan bahwa dirinya dan institusinya tidak terlibat.
Hanya saja, Komnas HAM Papua menilai langkah yang tepat adalah TNI harus mengakui perbuatan anggotanya atas penyiksaan yang dilakukan di Puncak, Provinsi Papua Tengah pada Februari lalu.
"Pangdam XVII/Cenderawasih telah memberikan atensi untuk melakukan pendalaman atau mengidentifikasi video tersebut apakah benar atau tidak. Setelah dilakukan langkah itu, ternyata benar terbukti keaslian video tersebut," jelas Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Letkol Inf Candra Kurniawan saat dikonfirmasi, Minggu (24/3/2024).
"Padahal masyarakat sipil ini datang ke Papua ke pedalaman atas permintaan dari masyarakat Papua sendiri untuk membangun rumah, membangun puskesmas, membangun sekolah, tetapi mereka bunuh," kata Izak.
Semua ini dilakukan dalam kurun waktu 30 hari mulai 20 Februari - 20 Maret 2024 dengan melibatkan personel Satgas TMMD Kodim 1715 Yahukimo. Yang dilakukan adalah meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan di daerah Yahukimo.
“Keberadaan pasukan non organik di Papua terutama TNI sangat meresahkan, bukannya melakukan penegakan hukum dengan baik yang ada justru menangkap dan melakukan penyiksaan,” ucap Theo saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos.
Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Ramandey, menyebut satgas satgas yang ditugaskan ke Papua tidak diberikan pembekalan yang baik. Inilah yang menyebabkan kerap terjadi bentrok di lapangan.
