Dalam keterangan pelaku mengaku, ia melakukan penganiayaan itu secara sadar tanpa dipengaruhi Minuman Keras (Miras). Oleh karenanya Frits berharap pelaku dihukum seberat mungkin sesuai dengan perbuatannya. Yang disayangkan oleh Kepala Komnas HAM itu adalah status hukum dari korban hingga ini secara administrasi belum tercatat kedalam kartu keluarga dari kedua pelaku.
Sebagaimana sekolah tersebut baru didirikan tahun 2024, maka sidah tentu pembangunan secara fisik menjasi perhatian yayasan. Selain pembenhan fasilitas program lain yang akan dikerjakan di tahun ini peningkatan kompetensi guru.
Serka Mabur, personel Lanud Silas Papare Jayapura melakukan pelanggaran hukum dengan membakar istrinya Elis Agustina Yotha hingga meninggal dunia meski sempat mendapat perawatan kurang lebih dua Minggu di RSUD Yowari. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Danlanud) Silas Papare Jayapura Marsma TNI Mokh Mukhson dalam rilis di Sentani, Selasa mengatakan peristiwa itu bermula karena masalah charger atau alat mengecas telepon seluler.
Ketika ditanya tentang pelakunya, Kombes Benny mengaku hingga kini belum diketahui pelaku dari kelompok mana. "Anggota masih menyelidiki kasus tersebut," kata Kombes Benny Ady Prabowo. Dari keterangan terungkap jika korban sempat melihat pelaku menggunakan sepeda motor jenis MX-King melintas dan menodong senjata api laras pendek ke arah kepala Bripda Choisu Rumabar.
Ia menyebut dari 85 kasus kekerasan tersebut didominasi peristiwa kontak senjata dan penembakan sebanyak 55 kasus, penganiayaan sebanyak 14 kasus dan pengerusakan sebanyak 10 kasus serta kerusuhan sebanyak enam (6) kasus.
Peserta aksi kebanyakan warga non OAP dan pemuda asal pegunungan. Mereka datang banyak yang menggunakan masker. Koordinator aksi Agus Basrih mengatakan bahwa pihaknya datang ke Polda Papua untuk memberikan dukungan kepada korban berinisial GR agar pelaku segera diproses hukum. Apa yang dilakukan YB dikatakan sangat memalukan.
Di Provinsi Papua sendiri menurut Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) mencatat sebanyak 45 Kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur, 17 diantaranya kasus pelecehan atau kekerasan seksual, kekerasan fisik sebanyak 5 kasus, psikis 13 kasus, pelantaran 2 kasus, lainya sebanyak 9 kasus.
Menurut Betty, 79 kasus kekerasan terhadap anak meliputi 38 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), delapan kasus psikis anak, tiga kasus pemerkosaan terhadap anak, kemudian ada dua kasus perdagangan anak.
Dengan kondisi tersebut, Unicef menghadirkan sebuah program advokasi anak muda yang telah digelar sejak Mei - Agustus 2024. Kepala Perwakilan UNICEF Papua Aminuddin M. Ramdan menjelaskan, Seed Project Papua Youth Advocacy Guide, bertujuan untuk menggali dan mempromosikan keterlibatan aktif para remaja dalam berbagai isu pembangunan yang relevan di Papua.
“Kasus ini justru meningkat seiring dengan pemerintah telah mengesahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi undang undang melalui rapat paripurna,” ucap Nona kepada Cenderawasih Pos, Jumat (8/12).
