Thursday, November 27, 2025
30.5 C
Jayapura
- Advertisement -spot_img

TAG

TANAH

Pemerintah Pusat Beri Sertifikat Tanah kepada Masyarakat OAP di Kampung Sawoi

Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto. (sumber: Antara)

Pemerintah Tidak Sembarang Ambil Tanah Hak Ulayat

   “Pemerintah Provinsi tidak gegabah orang bilang tidak takabur, tidak ya, pemerintah provinsi ini pemerintah, negara. Negara tidak sembarang mengambil tanah orang, tentu mengikuti aturan-aturan yang berlaku” kata Kondomo saat menanggapi  Polemik lokasi kantor Gubernur di Walesi Senin (23/10) kemarin

Serahkan Sertipikat bagi Masyarakat Hukum Adat dan Rumah Ibadah di Papua

Tidak hanya itu, Hadi Tjahjanto juga menyerahkan  sertipikat wakaf untuk Masjid Ammal Marwah di Distrik Sentani, Sertipikat untuk Gereja GKI Pengharapan dan Sertipikat Gereja Masehi Advent Hari ke Tujuh di Distrik Jayapura Utara.

Kunjungi Papua, Menteri Hadi Serahkan Sertipikat Tanah Ulayat Suku Sawoi Hnya

Sertipikat yang diberikan, merupakan Sertipikat Hak Pengelolaan tanah ulayat suku Sawoi Hnya untuk pengembangan kawasan pertanian bagi kurang lebih 130 Kepala Keluarga atau 600 masyarakat dengan total luas tanah sebesar 699,7 Hektar.

Masyarakat Adat Welesi dan Wouma Serahkan Surat Pelepasan Tanah Adat

Pemberian surat pelepasan hak ulayat tanah kepada Pemerintah Provinsi diwarnai dengan tradisi adat bakar batu dengan jumlah wam  (babi) 40 ekor di lokasi pembangunan kantor gubernur Papua Pegunungan.

Tak Perlu Turuti Keinginan Tukang Palang dengan Dalih Hak Ulayat

Menurut Anthon Raharusun, Kantor Gubernur merupakan fasilitas pemerintah dan fasilitas negara yang tidak boleh dipalang. Bahkan, fasilitas pemerintah/negara tidak boleh disita oleh siapapun atau atas perintah siapapun.

Bakal Segera Pendataan Aset Tanah Sekolah

Kepala Dinas Pendidikan Jayawijaya, Natalis Mumpu, AMd. Sos mengatakan, sebagian tanah lokasi fasilitas pendidikan di Jayawijaya disediakan oleh masyarakat atau orang-orang tua terdahulu, terutama lokasi pembangunan SD yang ada di luar kota, oleh karena itu pihanya bakal melakukan penataan Aset yang menjadi milik sekolah.

Putusan Kasasi MA Menangkan PT Alam Indah

  Pasalnya menurut Masudin Sihombing, tanah Gereja GIDI Eden Entrop secara resmi milik PT Alam Indah hal itu dibuktikan dengan adanya putusan kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Begini Penjelasan Kepala BPN Soal Status Tanah Kantor Gubernur dan Lap Mandala

“Kalau kita dengar Informasi dari Jajaran BPN Kota, dua Lokasi ini sudah bersertifikat, dan itu sah menjadi aset milik pemerintah,” kata Roy di Jayapura, Senin (25/9).

Putusan Pra Peradilan Jadi Pintu Masuk Bongkar Mafia Tanah

Tim Gakkum yang dibackup Dinas Kehutanan kini bisa fokus untuk menuntaskan perkara pokok dengan tersangka Syamsunar. Hanya saja hingga kini tersangka belum dilakukan penahanan dengan alasan kondisi kesehatan.

Latest news

- Advertisement -spot_img