Tahun ini sedikit lebih istimewa karena kegiatan kebangkitan masyarakat adat yang ke-9 di Kabupaten Jayapura ini persamaan dengan pelaksanaan kegiatan Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) yang ke-6 yang merupakan kegiatan nasional.
Sekretaris Jenderal AMAN, Rukka Sombolinggi mengatakan, kalau dilihat realitasnya, RUU Masyarakat Adat ini sudah 10 tahun lebih berada di DPR-RI. Sejauh ini belum ada perkembangan yang menggembirakan, sementara perampasan wilayah adat dan tindakan kriminalisasi terhadap masyarakat adat terus terjadi di negeri ini.
"Kerajaan/kesultanan adalah realitas sejarah, tidak bisa disamakan dengan masyarakat adat," Kata Abdon menjawab pertanyaan wartawan di sela-sela sarasehan hari kedua yang berlangsung di Pendopo Sereh, Rabu (25/10).
Kamis (27/10) kemarin, orang nomor satu di Kabupaten Jayapura itu secara resmi menutup kegiatan Festival Ulat Sagu di Kampung Yoboi, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura yang sudah berlangsung selama tiga hari, yakni dari tanggal 25 Oktober lalu.
Jan mengungkapkan, pihaknya telah beberapa kali melakukan lobi ke pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan untuk meminta persetujuan terkait perpanjangan waktu laporan penyerahan penggunaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Jayapura.
Warga yang datang berbondong-bondong ke kampung itu, tentunya membutuhkan air dan sedikit makanan ringan untuk sekedar menghilangkan rasa lapar dan haus. "Jadi itu peluang, sehingga tidak saja tertuju pada Festival Ulat Sagu saja," ujarnya.
Di akhir dari kegiatan itu sejumlah masyarakat adat yang mengikuti kegiatan sarasehan di kampung Yakonde, berinisiatif untuk membangun Tugu peringatan atau monumen yang diberi nama Monumen sarasehan kongres masyarakat adat Nusantara VI.
Dalam konteks politik di tingkat lokal, praktik demokrasi masyarakat adat turut menentukan dinamika politik di daerah. Selain itu, Yo Riyaa ini akan memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan politik elektoral di Indonesia yang lebih berpihak terhadap masyarakat adat.
Hal itu disampaikan oleh oleh Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK Republik Indonesia Muhammad Said , saat menyampaiakan materi pada sarasehan Kongres Masyarakat Adat Nusantara KMAN VI yang berlangsung di Kampung Yokiwa, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura.
"Melalui perjuangan panjang akhirnya kita bisa bekerja sama dengan berbagai pihak, melakukan studi dengan akademisi, juga LSM untuk mendiskusikan bagaimana jati diri atau sistem kepemimpinan adat ini bisa kita kembalikan," ujar Bupati Jayapura Mathius Awoitauw kepada para peserta sarasehan KMAN di Kampung Yokiwa, Selasa (25/10) siang.
