"Keberangkatan kontingen yang berjumlah total 71 orang ini dilepas secara resmi dan ditandai dengan penyerahan bendera kepada Ketua Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Kabupaten Jayapura," kata Sekda Hanna Hikoyabi, Sabtu (18/6).
Dia mengatakan, khusus untuk beras pemerintah mendatangkannya dari Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan dan saat ini utusan dari Pemerintah Kabupaten Jayapura sudah mengunjungi langsung wilayah itu untuk memastikan dan melihat langsung kualitas beras yang akan di sediakan untuk ASN di Kabupaten Jayapura.Â
Diungkapkan, data yang dinonaktifkan ini penyebabnya karena kartu keluarga tidak diperbaharui kembali atau datanya kurang lengkap dan ada juga penduduk yang pindah ke tempat lain tapi data penduduknya tidak pernah dilaporkan.
"Kami upayakan memperbaiki saluran air bersih ke panti Jompo. Mereka sudah tua dan kita harus perhatikan mereka," kata Entis Sutisna saat dikonfirmasi media ini, Kamis (17/6).
 Kepala dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua, Jan Jap Ormuseray, mengatakan FGD ini dilakukan untuk pembahasan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam rencana tata ruang wilayah Papua. Di mana ini merupakan hal yang penting karena disadari bahwa Papua ini masih sangat luas.
Seorang saksi mata, bernama Max yang kebetulan berjalan beriringan dengan mobil naas itu mengaku kaget setelah melihat mobil terbalik di tengah jalan di daerah Jembatan Dua Distrik Sentani Timur.
Di sisi lain, Pemkab Jayapura diketahui tidak tinggal diam. Mereka masih berupaya keras mencari anggaran untuk membangun baru sekolah yang sudah berhasil mencetak cukup banyak pejabat tinggi di Tanah Papua itu.
"Dalam rangka itu pula, kami memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis sekaligus, terkait dengan inovasi penyelenggaraan pemerintah daerah," kata Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Drs. Matheos Tan MM, di Sentani, Kamis (16/6)
Dari hasil rapat terbatas dan diskusi tersebut, secara umum masyarakat adat yang diwakili oleh sejumlah tokoh penting dari wilayah adat Tabi menyetujui atau menyepakati bahwa Kabupaten Pegunungan Bintang boleh bergabung menjadi bagian dari wilayah administrasi Provinsi Tabiseri atau Papua.
"Operasi Patuh Cartenz 2022, kami sudah mulai pada tanggal 13 Juni sampai 26 Juni 2022. Kurang lebih sudah 14 hari pelaksanaan operasi Patuh Cartenz ini dilaksanakan," kata Kasat Lantas Polres Jayapura, Iptu Baharudin Buton pada wartawan di Sentani, Rabu (15/6).
