"Kementerian Sosial RI akan membantu memperlancar pelaksanaan Kongres Masyarakat Adat Nusantara di Kabupaten Jayapura," kata Benhur Tomi Mano, Rabu (22/9).
"Papua secara nasional IPM nya paling rendah. Paling miskin di Indonesia, tapi kalau Tabi dan Saireri jadi Provinsi Induk, berarti kita di angka 66 dan itu berada di tengah,"kata Bupati Mathius Awoitauw, Rabu (21/9).
Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, Hanna Hikoyabi memimpin langsung rapat bersama dengan sejumlah masyarakat adat dari lembaga grime tersebut.Â
Menurutnya, salah satu dampak besar itu adalah Pemerintah Kabupaten Jayapura akan mendapatkan kenaikan dana baik otsus, dana desa (DD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) di tahun depan. Hal itu disebabkan karena adanya penambahan jumlah penduduk yang menjadi salah satu syarat atau indikator dalam besaran dana transfer dari pusat.
Sebagian besar aparatur sipil negara (ASN) yang berdinas di Kantor Bupati Jayapura tidak bisa melaksanakan rutinitasnya. Hal ini pun diakui oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, Hanna Hikoyabi, saat dikonfirmasi Cendrawasih Pos, Selasa (20/9).
Sekda Hana menyebut, setelah Pansus tersebut bekerja, Pansus kependudukan telah memberikan dampak positif terhadap penambahan jumlah penduduk di Kabupaten Jayapura yang cukup signifikan dari data jumlah penduduk sebelumnya.
Lebih lanjut, dengan adanya rencana pengembangan Lanud Silas Papare itu, sudah pasti akan ada alutsista, sehingga pihaknya juga mengusulkan adanya satu Batalyon Paskhas. Untuk pengamanan Lanud Tipe A yang memiliki alutsista pesawat.
Menurut politisi Partai Golkar ini, sebenarnya tidak sulit bagi pemerintah mengamankan kembali sejumlah aset yang sudah dikuasai oleh sejumlah oknum pejabat maupun mantan pejabat tersebut. Salah satu upaya yang bisa dilakukan dengan menggandeng pihak kejaksaan.
Hal ini sangat disayangkan oleh KPK dan KPK juga meminta Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk tidak malu-malu mengambil aset-aset yang sudah dikuasai oleh mantan oknum pejabat di Kabupaten Jayapura.
"Kami catat sampai 31 Desember 2021 dan penagihannya juga berjalan. Untuk pajak yang terdiri dari pajak hotel restoran, pajak reklame dan pajak bumi dan bangunan, mencapai Rp 49 miliar," kata Edi Susanto, Kamis (15/9).
