Menurut politisi Partai Golkar ini, sebenarnya tidak sulit bagi pemerintah mengamankan kembali sejumlah aset yang sudah dikuasai oleh sejumlah oknum pejabat maupun mantan pejabat tersebut. Salah satu upaya yang bisa dilakukan dengan menggandeng pihak kejaksaan.
Hal ini sangat disayangkan oleh KPK dan KPK juga meminta Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk tidak malu-malu mengambil aset-aset yang sudah dikuasai oleh mantan oknum pejabat di Kabupaten Jayapura.
"Kami catat sampai 31 Desember 2021 dan penagihannya juga berjalan. Untuk pajak yang terdiri dari pajak hotel restoran, pajak reklame dan pajak bumi dan bangunan, mencapai Rp 49 miliar," kata Edi Susanto, Kamis (15/9).
Pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran 2022 ini yang tersisa 3 bulan efektif. "Saya minta setiap OPD dapat memanfaatkan waktu yang ada sebaik-baiknya, guna menyelesaikan program dan kegiatan pada OPD masing-masing. Ini juga harus menjadi perhatian seluruh pimpinan OPD,"ungkap Mathius Awoitauw belum lama ini.
Menurutnya, kegiatan perambahan hutan itu dilatarbelakangi motivasi ingin menguasai tanah disekitar lokasi tersebut. Aksi itu juga dilakukan tanpa diketahui masyarakat adat setempat.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jayapura, Jonson Nainggolan mengatakan, setelah ditemukanya 52 spesies baru flora dan fauna endemik kawasan Cagar Alam Cyckloop , pihaknya mendorong beberapa spesies flora atau tumbuhan yang bisa dijadikan sebagai tanaman hias.
“Hari ini kami umumkan secara resmi terkait dengan perekrutan Pengawas Distrik (Pandis) untuk Pemilu pada 2024 mendatang,” Kata Sekretaris Bawaslu Kabupaten Jayapura, Alfred kepada wartawan di Sentani, Jumat (16/9).
Kasatgas Korsub KPK Wilayah V, Dian Patria mengatakan, kedatangan pihaknya itu sebagai bentuk pendampingan dalam upaya penyadaran kepada para wajib pajak untuk taat menyetor pajak ke daerah, dalam rangka mendukung pembangunan daerah di Kabupaten Jayapura.
"Saya mengapresiasi pemerintah daerah dalam hal ini Dinas PU yang sudah mulai menyambung kembali pekerjaan ruas jalan menuju Yongsu Separi,"kata Patrinus Nelson Sorontou, Rabu (14/9).
Pertemuan dilakukan sehubungan dengan penyelesaian persoalan status izin dari PT. PNM yang bergerak di bidang perkebunan sawit di Wilayah Grime. Pertemuan itu juga dilakukan setelah ada respon pro dan kontra dari masyarakat adat di sekitar wilayah tersebut, terkait aktivitas PT. PNM.
