Saturday, April 27, 2024
33.7 C
Jayapura

Ivent KMAN Habiskan Dana Rp 30 Miliar

SENTANI- Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) di Kabupaten Jayapura telah selesai setelah kegiatan itu dilaksanakan,  selama satu pekan terhitung dari tanggal 24 sampai 30 Oktober kemarin.

Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura, Parson Horota menjelaskan,  dana yang digunakan oleh panitia untuk mendukung seluruh kegiatan Kongres Masyarakat Adat Nusantara (VI)  di Tanah Tabi,  khususnya di Kabupaten Jayapura senilai Rp 30 miliar. “Untuk KMAN dari awal dari APBD induk kita taruh Rp  15 miliar dari Dana Otsus” kata Parson Horota, Senin (31/10).

Dengan harapan waktu itu ada dukungan dana dari beberapa Kementerian terkait.  Namun sampai dengan 1 minggu menjelang pelaksanaan kongres panitia, tidak lagi menerima dukungan sumber dana tambahan dari pihak manapun.

Baca Juga :  Masih ada Oknum ASN  yang Malas-malasan Kerja

Nama demikian panitia hanya menerima bantuan dana dari pemerintah Provinsi Papua senilai Rp 1,5 miliar ,  Pemerintah Kabupaten Keerom Rp 1 miliar dan Kabupaten Sarmi Rp 300 juta.

Untuk menambah dana kegiatan kongres, pihaknya kemudian melakukan audiens dengan kantor staf kepresidenan dipandu oleh pihak kantor staf kepresidenan, mereka kemudian melakukan zoom meeting dengan beberapa kementerian terkait. 

Jawaban dari sejumlah kementerian terkait memang mendukung tetapi dukungan itu hanya diberikan berupa dukungan moril.

  Pihaknya juga menyurati Kementerian Keuangan sehingga diberikan ruang untuk melakukan audiens melalui zoom meeting dengan Kementerian Dalam Negeri.  Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan kemudian memberikan ruang kepada Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk melakukan perbaikan terhadap APBD guna mendukung pelaksanaan kongres aman.

Baca Juga :  Oknum Prajurit Lanud Silas Papare Tidak Netral,  Laporkan

“Dari situ kita pulang dari Jakarta mencoba melakukan pembenahan terhadap APBD,  kemudian melakukan perubahan-perubahan di APBD,”ujarnya.

Ditambahkan, dana yang diperoleh dari perbaikan APBD perubahan dan dukungan dana Otsus totalnya sekitar Rp 27,2 miliar, ditambah lagi dengan bantuan pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Keerom dan Sarmi senilai Rp 2,8 miliar sehingga totalnya berjumlah Rp 30 miliar . (roy/ary)

SENTANI- Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) di Kabupaten Jayapura telah selesai setelah kegiatan itu dilaksanakan,  selama satu pekan terhitung dari tanggal 24 sampai 30 Oktober kemarin.

Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura, Parson Horota menjelaskan,  dana yang digunakan oleh panitia untuk mendukung seluruh kegiatan Kongres Masyarakat Adat Nusantara (VI)  di Tanah Tabi,  khususnya di Kabupaten Jayapura senilai Rp 30 miliar. “Untuk KMAN dari awal dari APBD induk kita taruh Rp  15 miliar dari Dana Otsus” kata Parson Horota, Senin (31/10).

Dengan harapan waktu itu ada dukungan dana dari beberapa Kementerian terkait.  Namun sampai dengan 1 minggu menjelang pelaksanaan kongres panitia, tidak lagi menerima dukungan sumber dana tambahan dari pihak manapun.

Baca Juga :  H-3 Natal, Lonjakan Penumpang di Bandara Sentani Meningkat

Nama demikian panitia hanya menerima bantuan dana dari pemerintah Provinsi Papua senilai Rp 1,5 miliar ,  Pemerintah Kabupaten Keerom Rp 1 miliar dan Kabupaten Sarmi Rp 300 juta.

Untuk menambah dana kegiatan kongres, pihaknya kemudian melakukan audiens dengan kantor staf kepresidenan dipandu oleh pihak kantor staf kepresidenan, mereka kemudian melakukan zoom meeting dengan beberapa kementerian terkait. 

Jawaban dari sejumlah kementerian terkait memang mendukung tetapi dukungan itu hanya diberikan berupa dukungan moril.

  Pihaknya juga menyurati Kementerian Keuangan sehingga diberikan ruang untuk melakukan audiens melalui zoom meeting dengan Kementerian Dalam Negeri.  Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan kemudian memberikan ruang kepada Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk melakukan perbaikan terhadap APBD guna mendukung pelaksanaan kongres aman.

Baca Juga :  Cycloop Dipagar Sepanjang 78 KM

“Dari situ kita pulang dari Jakarta mencoba melakukan pembenahan terhadap APBD,  kemudian melakukan perubahan-perubahan di APBD,”ujarnya.

Ditambahkan, dana yang diperoleh dari perbaikan APBD perubahan dan dukungan dana Otsus totalnya sekitar Rp 27,2 miliar, ditambah lagi dengan bantuan pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Keerom dan Sarmi senilai Rp 2,8 miliar sehingga totalnya berjumlah Rp 30 miliar . (roy/ary)

Berita Terbaru

Artikel Lainnya