RSUD

Dinas Kesehatan Provinsi Papua mengakui bahwa ada kenaikan tarif/biaya pelayanan di RSUD Jayapura, RSUD Abepura dan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Abepura. Naiknya tarif pelayanan di rumah sakit  ini, lantaran tidak adanya anggaran untuk Kartu Papua Sehat (KPS).

Asisten III Setda Papua, Derek Hegemur menyatakan, tim dari Pemprov Papua akan melakukan asesmen bangunan di RSUD Jayapura karena kerusakan yang dialami cukup parah.

Para pasien tersebut dievakuasi keluar dari ruang rumah sakit dan mendapatkan penanganan medis di tenda darurat lantaran gempa bumi M5,4 yang mengguncang Kota Jayapura pada Kamis (9/2) sore. Gempa tersebut membuat bangunan rumah sakit mengalami kerusakan.

"Kami butuh kontainer bu, karena kalau pakai tenda biasa, tidak bisa, soalanya peralatan untuk oprasi semuanya harus steril," ujar dia.

JAYAPURA-Moment Kunjungan Menteri Sosial, Tri Rismaharani ke Jayapura, Dokter Spesialis Anastesi Rumah Sakit Jayapura, menyampaikan keluhan terkait penutupan pelayanan kamar operasi dan ruangan ICU pasca terjadi Gempa bumi pada kamis, (9/2) lalu.

RSUD Dok II sendiri melakukan perawatan terhadap 77 pasien di tenda darurat hingga Jumat kemarin. Puluhan pasien ini terdiri dari pasien Ortopedi, pasien anak, kebidanan dan kandungan.

Ketua IDI Papua dr. Donald Aronggear, menyampaikan pihaknya berharap usulan IDI Papua kepada pemerintah terhadap kenyamanan Nakes bertugas di Papua, mendapatkan respon yang baik.

Kalimat masyarakat  dilarang sakit nampaknya bisa segera digunakan beberapa waktu ke depan. Ini setelah managemen tiga rumah sakit yakni RSUD Dok II Jayapura, RSUD Abepura   dan RSJ Jayapura menyatakan bahwa dana Kartu Papua Sehat (KPS) yang selama ini menjadi penyelamat pasien khususnya pasien asal Papua dari beban biaya tak lagi tersedia.

Ketidakpastian dana Kartu Papua Sehat (KPS) tahun 2023 membuat dua pasien asal Kabupaten Timika, Provinsi Papua Tengah dan dan Kota Jayapura, Provinsi Papua terbengkalai dalam pelayanan medis di RSUD Dok II.

Direktur RSUD Jayapura dr Anton Mote menyampaikan, ratusan Nakes yang dirumahkan tersebut imbas dari menurunnya anggaran yang diberikan kepada pihak rumah sakit. “Anggaran yang kami dapatkan saat ini hanya ¼ dibandingkan dengan anggaran 2 tahun lalu,” kata dr Anton Mote kepada wartawan, Selasa (24/1).