Kegiatan rutin setiap awal pekan ini berlangsung dengan khidmat dan penuh semangat, sekaligus dirangkaikan dengan penyerahan Angaraksa Darma Award Kabupaten Sarmi bidang Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK.
"Melalui orientasi dan diklat prajabatan ini, kita ingin membentuk aparatur yang disiplin, berkarakter, serta mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” lanjutnya.
Dari total 791 peserta yang mengikuti kegiatan
"ASN harus menjadi ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan. Tidak boleh ada pungutan di luar ketentuan. Kita ingin mengubah pola pikir agar ASN bekerja dengan integritas dan semangat mel
Wali Kota Jayapura yang diwakili Plt Sekda, Evert N Merauje menjelaskan pelaksanaan seleksi kali ini dilakukan secara transparan dan adil, sekaligus memperhatikan aspirasi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
Pemerintah mengingatkan agar seluruh pihak mematuhi aturan dan tidak mencoba melakukan intervensi dalam bentuk apa pun. “Wali Kota menegaskan, jika ditemukan adanya calo atau pihak yang mencoba bermain dalam proses selek
Kata Abisai Rollo, pelaksanaan tes P3K tahap II sempat tertunda karena masih menunggu jadwal resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Adapun Pemerintah Kota Kota Jayapura melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pela
Dalam arahannya, Rustan Saru memberikan tanggung jawab langsung kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kota Jayapura untuk memperketat pemantauan kedisiplinan pegawai, baik melalui absensi harian maup
“Ini tentu sangat disayangkan. Pemerintah sudah memberikan kesempatan kepada mereka, tapi ternyata masih ada yang tidak mematuhi aturan jam kerja dan absensi. Padahal kedisiplinan adalah hal mendasar bagi seorang aparatu
Rustan Saru menekankan pentingnya keseriusan seluruh peserta dalam mengikuti Diklat tersebut, karena kegiatan ini merupakan tahap awal pembentukan karakter dan profesionalisme aparatur negara.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan, per 22 Agustus 2025, ada sekitar 1.370.523 orang yang berpotensi masuk usulan PPPK Paruh Waktu. Dari jumlah tersebut, sudah 1.068.495 atau sekitar
