Pj Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP. M.P.A mengaku jika proses diskusi panjang, telah diselesaikan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Papua Pegunungan Tahun 2025 - 2045 dan rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Papua Pegunungan Tahun 2025 - 2029.
Untuk itu, diperlukan upaya dan komitmen yang kuat dari semua OPD untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Papua. "Ini harus dikejar, minimal sama dengan angka nasional," ujarnya. Kata Ramses, Provinsi Papua kini sangat bergantung pada potensi pertanian dan perikanan. Kedua sektor ini perlu dikembangkan dengan optimal sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Papua.
Sekretaris Dinas Pendidikan Bambang Budiandoyo menyatakan program MBG ini meliputi Paud, TK, SD, SMP, SM/SMK, sehingga mereka akan datang dan mengambil data siswa yang ada di Kabupaten Jayawijaya, diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama program ini bisa berjalan di Kabupaten Jayawijaya.
Kondisi ini mengharuskan pemerintah maupun legislatif serta intansi lain di Papua untuk lebih kreatif, inovatif dan efisien dalam mengelola anggaran. Khusus DPRP memiliki peran strategis dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap pengelolaan keuangan daerah agar setiap rupiah yang digunakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
"Kami minta eksekutif juga terbuka. Artinya, keterbukaan itu begini, ada hal-hal yang dievaluasi, ada hal-hal yang dikoreksi oleh Kemendagri, kita berharap eksekutif harus konsekuen dan gentle untuk supaya bisa menerima apa yang sudah dikoreksi oleh Kemendagri," tambahnya.
Marthen Kogoya juga berterima kasih dan mengapresiasi dukungan semua pihak, baik itu Forkopimda Tolikara, DPRD Tolikara, TNI-Polri, penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu), tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan perempuan yang selama ini bersinergi mendukung dirinya untuk menyukseskan sejumlah program dan agenda nasional.
Hal itu terungkap ketika Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong menanyakan kehadiran beberapa kepala dinas tertentu. Namun, yang bersangkutan saat itu tidak hadir dengan alasan sakit dan alasan lainnya.
Menurutnya, Situasi inflasi terlihat dari harga-harga yang mahal di Papua Pegunungan. Karena itu, Pemprov Papua Pegunungan membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) guna mencari solusi yang komprehesif. Upaya kunci adalah memperbaiki, menata dan meningkatkan sistem konektifitas dan logistik Pegunungan dari semua sisi wilayah.
PJ Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan 5 Program dari pemerintah pusat dalam hal ini Presiden RI Prabowo Subianto akan mulai dilakukan pada tahun 2025 ini yang harus disesuaikan dengan program yang diterapkan di Provinsi dan Kabupaten, sebab saat ini di kementrian sedang melakukan review terhadap keuangan.
“ASN masuk berkantor sesuai dengan surat edaran yang sudah diedarkan, kembali bekerja 6 Januari mendatang,” kata Jeri saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Kamis (2/1). Ia pun meminta ASN tidak menambah waktu libur. Sebab, waktu libur dan cuti bersama yang diberikan cukup lama.
