Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong mengatakan, salah satu fokus utamanya adalah memangkas biaya perjalanan dinas hingga hampir 50 persen untuk efisiensi. Anggaran hasil pemangkasan itu akan dialokasikan untuk kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat Papua.
Tercatat saat ini, ada 40 OPD di lingkungan Pemprov yakni Biro Tapem dan Kesra, Biro Perekonomian, Biro PBJ, Biro Organisasi, Biro Umum dan Adpim, Sekretaris MRP, Sekretaris DPRP, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas PPPA, Dinas Kominfo. Dinas Perikanan, Dinas TPH dan Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Kehutanan dan LH, Dinas ESDM-PTSP, Dinas Perdagangan, Disnakker, Dinas Arsip dan Perpustakaan, Satpol PP, BPSDA, Bapenda, Bakespangpol, Badan Penghubung, RSUD Jayapura, RSJ Abepura.
Gubernur juga mengusulkan anggaran berbeda untuk wilayah di Papua, menyesuaikan dengan kebutuhan dan biaya lokal. Untuk Kota Jayapura, anggaran diusulkan Rp 25 ribu per porsi, Kabupaten Jayapura Rp 30 ribu, dan Yapen Rp 40 ribu.
Di tengah kondisi ini Pemerintah diminta untuk tidak pasrah dengan kondisi yang ada, tetapi harus berinovasi agar PAD Provinsi Papua bisa kembali meningkat, terutama dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada di daerah ini.
“Prinsipnya Pemprov berikan anggaran berapa pun kita tetap terima, tahun kemarin RSUD Jayapura dianggarkan Rp 22 miliar, sekarang meningkat jadi Rp 26 miliar bersumber dari APBD induk,” terangnya.
Pj Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A pihaknya akan menunggu kebijakan nasional terkait dukungan pembiayaan MBG yang diberikan kepada Provinsi Papua Pegunungan dan diberikan juga kepada 8 kabupaten sebagai sebuah dana awal.
Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem menerangkan, sejak kontak senjata terjadi antara TNI-Polri dan TPNPB di Distrik Oksob, Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua Pegunungan. Banyak masyarakat Distrik Oksob mengungsi ke hutan.
Dijelaskan, dari total 76 peserta yang mengikuti tahapan seleksi, kemudian Pansel menetapkan 33 nama. Dari seluruh nama tersebut, 11 calon terpilih terdiri dari 7 laki-laki dan 4 perempuan. Untuk keterwakilan perempuan telah mencapai 36,36 persen melebihi target awal sebesar 30 persen. “Keterwakilan perempuan menjadi perhatian serius kami dan ini adalah pencapaian yang sangat kami syukuri," ucapnya.
Kepala BWS Papua Merauke Nonce Saman, ST, MT, mengungkapkan, pembangunan kolam retensi ini harus dibangun untuk mengurangi dampak banjir dalam kota. Pasalnya, lahan yang ada di dalam Kota Merauke tetap dan tidak bertambah, sementara jumlah penduduk terus meningkat.
Pj Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan ini menjadi satu cara konsulidasi baru karena di tahun ini telah terpilih dan akan ditetapkan Gubernur dan wakiul Gubernur terpilih serta 8 Bupati dan Wakil Bupati terpilih dari hasil pilkada serentak sehingga ini menjadi bagian dari konsulidasi awal kehadiran pemimpin baru yang juga pasti memberikan harapan baru yang lebih baik.
