Dalam pernyataannya, Ramses menyesalkan tindakan kekerasan yang dilakukan, terlebih jika pelakunya adalah seseorang yang memiliki intelektualitas dan kepercayaan masyarakat, seperti guru.
Dalam pertemuan tersebut, Walilo mengungkapkan bahwa beberapa alumni dari Pemerintah Provinsi Papua telah mengikuti program ini. Beasiswa ini juga pernah diikuti oleh masyarakat umum, hanya saja ia tak tahu pasti jumlahnya.
“Kita ini kan dalam rangka penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029. Yang pertama, proses perencanaannya harus matang dengan melibatkan seluruh stakeholder, baik di internal pemprov maupun para pemangku kepentingan di luar pemprov, misalnya para ahli di bidang pertanian dan sebagainya,” ucap Ramses kepada wartawan.
Dengan anggaran tersebut, dr Aaron mengaku akan memaksimalkannya sebaik mungkin. Terutama membenahi fasilitas dan alat lainnya untuk tindakan-tindakan khusus. Dan meski bukan angka yang signifikan namun pihak rumah sakit menyatakan harus bisa memaksimalkan anggaran yang ada dan tak boleh menyerah.
Menurut Jeri, sebagai instansi teknis pengampu teknologi maka pihaknya harus berperan aktif menyediakan dukungan infrastruktur digital bagi warga setempat. "Pada 2024 kami telah melakukan pemasangan VSAT sebanyak 80 lokasi dengan daerah prioritas yang diberikan yakni wilayah yang sangat terbatas akses telekomunikasi dan internetnya," ujarnya.
Selain itu, Hartati Sofia Iwanggin sebagai Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Yosefina Fransina Way bertugas sebagai Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), sementara F. Dannymeno K. Korwa menjadi Plt Kepala Inspektorat Daerah. Penunjukan ini dilakukan karena beberapa pejabat sebelumnya telah pensiun atau masa tugas mereka telah berakhir. Proses ini juga bertujuan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal tanpa gangguan.
Dalam rapat tersebut, Ramses meminta Pansel DPR Papua Pengangkatan untuk memberikan tanggapan tertulis atas keberatan dari sejumlah kelompok masyarakat terkait hasil penetapan calon terpilih dan calon tetap anggota DPR Papua mekanisme pengangkatan.
Pasalnya melampaui kewenangan yang seharusnya dipegang oleh gubernur definitif sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Victor, Penjabat sementara (PJs) seharusnya hanya menjalankan program pembangunan yang telah disusun oleh pejabat definitif sebelumnya, menjaga ketertiban masyarakat, serta mengelola peraturan daerah sesuai dengan arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dikatakan, Papua ingin dijadikan sebagai provinsi olahraga pertama kali diwacanakan oleh Presiden ke VII Indonesia, Joko Widodo. Namun jika dilihat kenyataannya sampai saat ini memang masih belum sepenuhnya terwujud. Meskipun menurutnya semua orang Papua mungkin menginginkan agar Papua bisa dijadikan sebagai provinsi olahraga sebagaimana yang pernah didengungkan itu.
Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua, Jackson Elabi menjelaskan proses psikotes ini bekerja sama dengan tim Angkatan Darat dari Bandung. "Hari ini kami melaksanakan psikotes, sebagai lanjutan dari seleksi berkas sebelumnya," kata Jackson kepada wartawan.
