Kesiapan Pemprov Papua Selatan ini disampaikan Apolo Safanpo menanggapi permintaan seorang nelayan dari Menara Lampu Satu Kelurahan Samkai Merauke yang perahunya rusak bersama dengan sejumlah nelayan lainnya akibat diterjang ombak saat terjadi banjir rob atau banjir pasang beberapa waktu lalu.
Plt Asisten Bidang Pemerintahan Provinsi Papua, Yohanes Walilo, menyebut penyampaian aspirasi merupakan hal biasa dan hak setiap warga negara. Sebab, dijamin dalam Undang Undang yaitu menyampaikan pendapat di depan umum.
Menurut Debora, proses tender proyek di lingkungan Pemprov Papua saat ini seluruhnya melalui layanan pengadaan secara elektronik. Dimana tahap pertama, BPBJ Papua sudah mengirim ke seluruh perangkat daerah di provinsi untuk melakukan penginputan rencana umum pengadaan (RUP).
Ia mengatakan, mulai tahun akademik 2024 biaya pendidikan mahasiswa program Papua Unggul dibebankan kepada pemerintah kabupaten/kota. Menurut dia, sampai 2026 program Papua unggul, lanjut dia, yang telah membiayai kurang lebih 1.000 mahasiswa asli Papua kuliah di berbagai perguruan tinggi di Indonesia dan di luar negeri.
Surat edaran ini tentang imbauan terkait surat edaran pencegahan dan pengendalian gratifikasi di hari raya, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
Pasalnya bila sudah terlanjut masuk atau tersebar virus atau penyakit hewan menular ini, tentu tidak hanya berdampak kepada kematian ternak saja, tapi juga bisa berimbang kepada masalah ekonomi yang berkepanjangan. Sebab, untuk pemulihan atau pemusnhana penyebab penyakit tentu butuh waktu yang cukup lama.
Adapun hasil Musrembang RKPD yang diamomodir pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk Kabupaten Nabire sebanyak 57 sub kegiatan, Kabupaten Mimika 26 sub kegiatan, Kabuapten Puncak sebanyak 52 sub kegiatan, Kabupaten Puncak Jaya 27 sub kegiatan, Kabupaten Dogiyai sebanyak 45 sub kegiatan, Kabupaten Deiyai sebanyak 51 sub kegiatan, Kabupaten Paniai sebanyak 21 sub kegiatan dan Kabipaten Intan Jaya sebanyak 27 sub kegiatan.
“Sepanjang ramadan sudah ke-20 kalinya kami menggelar Pasar Murah. Baik dilakukan di rumah rumah ibadah maupun tempat umum. Kami juga masih terus melakukan Pasar Murah sesuai kebutuhan masyarakat yang merayakan Idul Fitri,” ucap Susi kepada wartawan.
Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Papua, Suzana Wanggai, mengatakan dalam sidak tersebut ditemukan sebagian pedagang yang menaikan harga Minyakita.
Selain kantor gubernur, ruang terbuka lainnya yang menjadi tempat pelaksanaan salat Idul Fitri adalah halaman Polda Papua, Masjid Raya, Lapangan Asrama Brimob Kotaraja, PTC, Zipur, halaman Masjid Angkasa.
