Dalam kegiatan yang dihadiri juga didampingi Staf Ahli Gubernur Papua Selatan Willem Da Costa, S. Sos, M.Si dan Kepala Biro Umum Setda Provinsi Papua Selatan Rison Ronald Sialla, S. STP itu, Sekdfa Maddaremmeng menyampaikan terima kasih atas kehadiran KWD Papua Selatan dalam halal bi halal tersebut.
“Pada saat saya turun lapangan dan melakukan konfirmasi ke teman teman di kabupaten/kota, rata-rata mereka menyebut anggaran tidak ada, sehingga pemeriksaan pengelolaan dana desa tidak dilakukan. Ini juga dikarenakan sebagian desa di wilayah Papua tidak bisa dijangkau dengan kendaraan roda dua maupun roda empat,” ujarnya.
Dalam pesannya Rumasukun menyampaikan terima kasih kepada dewan penasehat, penanggung jawab, panitia pembangunan dan para jamaah Masjid Al-Aqsha Sentani dan berbagai pihak terkait lainnya, yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pembangunan masjid ini dapat berjalan dengan lancar.
Hal tersebut, Faturahman sampaikan saat membuka Festival Cenderawasih di hadapan PJ Gubernur Papua serta pimpinan OPD di lingkup Pemprov Papua. Dengan terbentuknya tiga provinsi baru di Papua tentunya mengpengaruhi perekonomian Papua yang dinamis dan penuh tantangan.
Pj Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, SIP, M.P.A menyatakan pihaknya memberikan apresiasi kepada Pemda Jayawijaya yang sudah sejalan dengan Pemprov Papua pegunungan, DOB ini merupakan rumah baru yang memiliki jaringan pada pemerintahan kabupaten yang dapat melakukan promosi sektor wisata untuk menggerakan roda perekonomian.
Kasatgas Koordinasi Supervisi Wilayah V KPK, Dian Patria, mengatakan 24 kendaraan di antaranya dikuasai mantan anggota DPR Papua. Sementara sisanya berada di tangan mantan pejabat eksekutif.
PJ Gubernur Papua pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, SIP, M.P.A menyatakan pihaknya memberikan apresiasi kepada pemda Jayawijaya yang sudah sejalan dengan Pemprov Papua pegunungan, DOB ini merupakan rumah baru yang memiliki jaringan pada pemerintahan kabupaten yang dapat melakukan promosi sektor wisata untuk menggerakan roda perekonomian.
Pj Sekda Papua, Derek Hegemur mengatakan, upaya pencegahan korupsi daerah yang dilakukan pemerintah daerah dilaporkan melalui Monitoring Center For Prevention (MCP) yang merupakan rencana aksi pencegahan korupsi secara masif yang didorong oleh KPK sejak tahun 2018.
Pihaknya juga meminta kabupaten/kota di Papua untuk menyediakan anggaran yang cukup dalam penanganan Stunting sesuai kemampuan daerah tersebut. “Selain itu mereka juga harus memastikan bahwa potensi stunting dapat terpetakan dengan bagus, sehingga dari sisi perencanaan penganggaraan dan pengalokasian yang bagus,” ujarnya.
Terlebih lanjut Suzana, fokus pemerintah saat ini adalah membangun bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian disamping sektor pendukung lainnya. Termasuk menggambarkan potensi Papua pasca DOB yang juga terfokus dipotensi kelautan dan pertanian.
