Rabu (2/7) lalu Gubernur Ramses meninjau RSUP bersama pejabat Pemprov. Lalu Kamis (3/7) kemarin, ia kembali mengajak Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, un
Terkait ini Ramses Limbong mengaku belum menerima surat tersebut dan masih melakukan aktifitas seperti biasa. Meski begitu, ia menyatakan sangat siap jika akhirnya benar-benar dilakukan pergantian.
Menjadi pasukan pengibar bendera pusaka merupakan satu kebanggaan tersendiri. Sebab, tidak semua pelajar bisa lolos seleksi dan terpilih. Mereka ini akan digembleng, dibina secara mental dan fisik agar benar-benar bisa m
Menurutnya, program ini sudah disiapkan dan harus segera dilaksanakan. Terutama bagi anak-anak sekolah, sebab ini penting untuk mendeteksi dini masalah kesehatan, sekaligus sebagai bentuk pencegahan stunting.
“Seluruhnya sudah dicairkan, tinggal percepatan pelaksanaan untuk surat pertanggungjawaban (SPJ) yang akan kami rapatkan,” kata Plt Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua, Jimmy
Tak hanya Polri, namun Ramses juga meminta TNI dan aparat keamanan lainnya termasuk Pemerintah Provinsi Papua ikut mengambil tanggungjawab mensukseskan agenda ini. Pasalnya jika terjadi kesalahan berulang maka yang dirug
Dengan hanya pemilihan tunggal, Ramses berharap tidak ada keterlambatan. Bahkan setiap minggu dilakukan evaluasi tahapan PSU. “Dengan hanya pemilihan tunggal harusnya tidak ada keterlambatan,” ujarnya.
Gubernur Ramses menerangkan, adapun pelistrikan akan dilakukan secara bertahap hingga tahun 2030. Dengan target semua kampung di Papua bisa dialiri listrik. “Khusus tahun ini sesuai dengan anggaran yang tersedia ada 19 t
Mereka membawa 2 spanduk dan puluhan pamplet yang berisikan aspirasi atau tuntutan mereka kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan. Aksi demo damai yang dikawal ketat Kepolisian Resor Merauke itu diawali dengan berkumpu
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.BA menyatakan akan bersikap tegas dalam menindak lanjuti hasil temuan BPK RI atas Pengelolaan Anggaran Tahun 2024 lalu hingga benar -benar tuntas dan tidak menimbulkan
