Selang beberapa saat kemudian, keduanya memutuskan untuk melakukan Sidak di pasar Youtefa dan otonom bersama OPD. Meski panas terik matahari, Ondoafi Besar Muaratami itu tiba di pasar otonom bersama Wakilnya Rustan Saru, disusul sejumlah pimpinan OPD.
Namun ABR-HARUS sapaan akrab walikota dan wakilwalikota Jayapura yang baru itu mengharapkan dukungan dari pihak terkait. "Sebelum kita turun, terlebih dahulu kordinasi dengan pihak keamanan seperti TNI-Polri dan juga Satpol PP Kota Jayapura," ungkapnya.
Para pedagang yang antusias menyambut kedatangan pemimpin baru Kota Jayapura itu menyampaikan untuk menyelesaikan persoalan yang ada salah satunya adalah jam buka tutup pasar.
Bagi Wakil Walikota, Rustan Saru hal ini perlu dilakukan pendataan dan penanganan yang lebih serius karena sangat penting untuk menambah PAD kota. "Retribusi tempat usaha berupa aneka jualan dan juga rumah makan ini seharusnya bisa jadi penambahan PAD kita, namun saat ini tidak diakomodir, nah ini akan jadi pekerjaan kita ke depan," ujar Rustan Saru dalam sidak berlangsung.
Pelaksanaan program 100 hari kerja walikota dan wakilwalikota akan dimulai setelah bulan ramadhan tahun ini. "Sementara kita fokus kegiatan safari Ramadhan, HUT Kota Ke-115 dan HUT PI yang akan dilakukan dalam waktu dekat, kita akan turun ke kampung-kampung itu setelah Idul Fitri nanti," pungkasnya.
Berbagai kalangan masyarakat hingga anak sekolah tumpah ruah di sepanjang jalan Kota Jayapura menyambut Wali Kota Jayapura yang baru Abisai Rollo dan wakilnya Rustan Saru. Selain menyambut di pinggiran jalan, ada juga iring-iringan kendaraan roda dua dan empat yang mengarak pasangan pemimpin baru di Kota Jayapura ini.
Abisai Rollo menegaskan jika tidak ada lagi pengkotak-kotakan di tengah masyarakat karena perbedaan pilihan pada saat politik itu hal yang wajar. Namun satu hal yang perlu disyukuri adalah di tengah perbedaan pilihan itu pada akhirnya pasangan ABR-HARUS yang terpilih sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura.
Menurut ABR sapaan akrab Ondoafi Besar Muaratami itu, rotasi jabatan merupakan suatu hal yang wajar dalam organisasi kepemerintahan. "Soal rotasi jabatan, OPD tidak perlu pikir, karena ini kita lakukan untuk penyegaran, jika dipercaya maka harus tunjukkan dengan kinerja, namun jika tidak maka sabar saja pasti akan mendapatkan bagian," ungkapnya.
"Harapan lainnya adalah pelestarian budaya perlu menjadi bagian dari pembangunan berkelanjutan dengan membuka ruang partisipasi bagi seniman, akademisi dalam penyusunan kebijakan," sambung Ilham Murda.
Plt Sekda Kota Jayapura, Evert N Merauje menjelaskan dalam memasuki pelaksanaan ibadah umat Islam pada Ramadhan 1446 Hijriah yang dimulai pada hari Sabtu, 1 Maret 2025, maka dengan ini ditetapkan kembali penyesuaian jam kerja dan jam pelayanan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura.
Menurut Max, pelantikan tersebut nantinya akan berpedoman pada surat edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang proses pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 di poin ke-8 tentang proses serah terima jabatan dilaksanakan di ibukota kabupaten atau kota.
ABR-HARUS menilai Turkam ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat secara langsung dengan proses pembangunan yang akan dijalankan. "Dengan Turkam ini juga kita harapkan ada bisa menjaring aspirasi warga yang mungkin selama ini tidak diketahui oleh pemerintah," ungkapnya.
Kata Evert, dengan sisa waktu hingga puncak perayaan masih bisa menuntaskan persiapan yang sedang dilakukan. "Masih ada beberapa hari, untuk itu kami yakin sebelum harinya semua sudah disediakan," tuturnya.
Ketua Panitia Penjemputan yang juga Sekretaris Golkar Kota Jayapura, Sjamsier Husein menyampaikan bahwa pertemuan tersebut membahas detail terkait proses penyambutan walikota dan wakil walikota.
Plt Sekda Kota Jayapura, Evert N Merauje menjelaskan, untuk menyemarakan hari jadi ke-115, Pemkot Jayapura dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah mengagendakan berbagai kegiatan seperti pencanangan, jalan santai, pengobatan gratis dan rangkaian kegiatan lainnya.
Evert tak merinci kapan pembatasan jam operasional tersebut akan diumumkan. Namun dirinya meyakini para pengusaha memahami betul ketentuan operasional selama Ramadan yang sudah dilakukan oleh Pemkot Jayapura selama ini.
Hanya saja, karena ini program MBG ini masih dalam tahap persiapan, memang masih ada beberapa kendala yang harus diatasi sebelum program ini dijalankan. Salah satunya adalah tempat sajian makanan (Stainless) untuk para pelajar, yang sementara ini masih diproses.
Tentunya ini tak begitu sulit mengingat Abisai Rollo juga memimpin organisasi otomotif, IMI Papua dan memiliki komunitas motor maupun mobil. Menurut Evert rencananya agenda ini akan dilakukan pada tanggal 4 Maret namun untuk jadwal bisa saja ada perubahan dan menyesuaikan dengan agenda dari walikota.
Christian Sohiliat resmi mengakhiri jabatannya sebagai Penjabat Wali Kota Jayapura pada tanggal 20 Februari 2025. Itu setelah Presiden Prabowo melantik secara resmi Abisai Rollo dan H.Rustan Saru sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota definitif bersamaan ratusan kepala daerah lainnya di Istana Kepresidenan Jakarta.
Apapun 95 pasangan yang ditargetkan itu dibagi dua tahap, untuk tahap pertama untuk umat Muslim dengan target 25 pasangan. "Untuk pasangan Muslim saat ini masih kurang 3 pasangan lagi untuk memenuhi kuota, sedangkan rencana kegiatan akan berlangsung 27 Februari ini," ujar Raimond saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos
Salah satu celah untuk mengatasi situasi ini, menurut Rustan adalah terus menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada. "Kita akan mendorong peningkatan PAD melalui berbagai strategi optimalisasi sumber daya yang ada," ujar Wakil Walikota Jayapura, H. Rustan Saru saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos di Jakarta
Pasalnya, sudah jauh-jauh hari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberi lampu hijau bagi kepala daerah hasil Pilkada 2024 untuk merubah atau mengganti pejabat baru di lingkungan pemerintahan yang dipimpinnya.
Walikota Jayapura, Abisai Rollo menjelaskan dalam memasuki 100 hari kerja, dirinya bersama Wakil Walikota, H. Rustan Saru akan berbagi tugas. “Visi misi kita sudah disampaikan kepada masyarakat, untuk itu saya akan turun ke kampung-kampung,” ungkapnya kepada wartawan seusai dilantik
Meski sebagian orang melabeli wilayah itu sebagai daerah zona merah, namun hal itu dibantah Kepala Distrik Heram, Louis Hendrik Mebri. "Kalau distrik ini dianggap sebagai daerah merah, sebenarnya tidak juga. Beberapa kejadian yang berpotensi pada gangguan Kamtibmas sejauh ini, sebenarnya sama juga dengan daerah lainnya di Kota Jayapura," kata Louis Hendrik Mebri
Tetapi kebijakan itu juga ternyata berimbas pada beberapa lembaga vertikal salah satunya kantor Balai Bahasa Papua yang berada di Waena Kota Jayapura. Lembaga yang memiliki wilayah kerja mencakup seluruh tanah Papua itu, ternyata juga terkena imbas dari pemangkasan anggaran tahun ini.
Komunikasi dan koordinasi itu masih terus dilanjutkan agar memberikan pemahaman kepada masyarakat agar memahami upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah distrik Heram. "Sejauh ini kami sudah lakukan komunikasi kepada pihak-pihak terkait terutama pemerintah di tingkat distrik dan Kampung dan juga tokoh-tokoh masyarakat," ujarnya.
Untuk mencegah penyebaran HIV-AIDS di Kota Jayapura, yang menjadi poin penting untuk diperhatikan oleh masyarakat adalah perilaku sosial bagi semua kalangan lebih khusus lagi para remaja. Terutama jangan melakukan hubungan seksual sembarangan, apalagi bukan pasangan resmi.
Dewan kembali meminta Pemerintah Kota Jayapura harus mengambil langkah tegas untuk menindak para pedagang ini. Menurut Yusran Yunus, para pedagang yang menjual di pinggir jalan tersebut sangat menganggu aktivitas lalulintas masyarakat lain serta tatanan kota jadi terlihat semerawut dan kotor. Sehingga membuat area jalan tersebut semakin sempit.
Melihat upaya penertiban yang dilakukan Pemkot, Evert N Merauje menilai bahwa pasar tersebut tidak berdiri sendiri, dalam hal ini pasti ada yang mengkordinir yang membuat para pedagang ini tidak patuh dengan langkah Pemkot.
Menurut Plt Sekda Kota Jayapura, Evert N Merauje menjelaskan, pembatalan pertama yang rencananya akan dilakukan pada Bulan Oktober 2024 lalu, namun karena ada proses gugatan yang diajukan oleh beberapa anggota yang tidak lolos di PTUN Jayapura.
Menurut Evert, saat ini Walikota terpilih Abisai Rollo dan Wakilnya Rustan Saru sudah berada di Jakarta untuk melakukan berbagai persiapan menjelang pelantikan. "Dalam surat edaran pelantikan, kepala daerah harus berada di Jakarta empat hari sebelum pelantikan dilakukan," ungkapnya.
Tingginya kebutuhan tempat tinggal yang layak dan terbatasan lahan pemukiman saat itu, mendorong Pemkot Jayapura membangun Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Dok 9 Tanjung Ria. Rusunawa yang dibangun tahun 2005, saat Wali Kota Jayapura dijabat MR Kambu, menjadi pilihan masyarakat di tengah hunian padat penduduk.
Kepada Cenderawasih Pos, Lusyana mengatakan bahwa, masyarakat pemilik hak Ulayat tersebut melakukan pemalangan itu sebagai bentuk kekesalan dan kekecewaan mereka terhadap Pemkot Jayapura yang selama ini tidak pernah mendengarkan apa yang mereka inginkan.
Berdirinya masjid itu usai diresmikan, kini sudah bisa digunakan untuk aktivitas ibadah masyarakat. Abisai Rollo turut mengapresiasi atas pembangunan masjid yang dibangun dengan anggaran pribadi itu, dengan demikian dapat membantu masyarakat setempat untuk beribadah, apalagi menjelang Bulan Suci Ramadan.
Karena berdasarkan data yang ia dapat dari Dinas Kesehatan Kota Jayapura, kurang lebih sebanyak 731 pasien terduga TB di Kota Jayapura dengan 50 kasus notifikasi dan 42 pasien yang telah menjalankan pengobatan.
Menurut Evert N Merauje, Pemkot Jayapura akan menghadapi berbagai persoalan dengan baik dan humanis, sama halnya dengan aksi palang yang terjadi di lokasi tersebut. "Muatan palang dari Suku Affar tadi sudah disampaikan, intinya berkaitan dengan kepemilikan lahan," ujar Plt Sekda setelah pemalangan dibuka.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Jayapura, Rori Cony Huwae menjelaskan dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan monitoring dan pengawasan terhadap perusahaan untuk memastikan penerapan UMP ini. Menurut Rori, setelah UMP ditetapkan maka wajib hukumnya bagi perusahaan untuk menindaklanjuti regulasi tersebut.
Adapun isi ancaman yang dimaksud kata Evert berbunyi: "Besok sa (saya) bukan palang lagi tapi sa (saya) bongkar orang pu (punya) kuburan. Nanti Pemkot yang tanggung jawab. Kalau orang naik baru dapat panah di area TPU juga nanti Pemkot yang tanggung jawab," tulis pesan tersebut. Ia menyatakan untuk saat ini Pemkot tetap fokus pada TPU supaya masyarakat kembali memanfaatkan lokasi tersebut seperti biasa.
Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit. Nyamuk Anopheles adalah jenis nyamuk yang menularkan malaria dari satu orang ke orang lain. Tidak semua nyamuk Anopheles menularkan malaria, tetapi jika mereka menggigit orang yang terkena malaria, mereka dapat menularkannya. Setelah mereka menggigit orang lain, siklus penyebaran malaria dari nyamuk ke manusia akan terus berlanjut.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jayapura, Desi Wanggai menjelaskan bahwa Pemkot mendapat peringkat pertama pada kategori Pemohon Lelang Non Eksekusi Barang Milik Daerah (BMD) Terbaik.
Menurut Sohilait, Kota Jayapura tidak memiliki sumber daya alam (SDA) yang signifikan, namun memiliki keunggulan di sektor barang, jasa, dan perdagangan. Oleh karena itu, pihaknya berharap tiga sektor ini terjaga dengan baik.
Jika ada pro dan kontra, menurut Evert N Merauje itu dinamika yang biasa terjadi, namun jika dinilai sangat urgen tentu Pemkot akan pertimbangkan kembali secara rinci. "Jika Rp. 50.000 ini dinilai sangat besar, maka kita akan evaluasi atau direvisi ulang sesuai kondisi di lapangan, namun saat ini masih belum ada perubahan dan angkanya tetap Rp. 50.000 itu," jelasnya.
Menanggapi hal ini, Plt Sekda Kota Jayapura, Evert N Merauje menjelaskan, pada prinsipnya pemerintah daerah harus mengikuti apa yang sudah diputuskan pemerintah pusat. Beberapa pos anggaran yang dipangkas tersebut dengan persentase yang bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen.
Bahkan banyak pihak telah mendesak untuk segera dibuka lantaran sangat merugikan masyarakat banyak namun tetap tidak dibuka. Pihak yang memalang mengklaim memiliki dokumen yang asli dan sah terkait kepemilikan lahan tersebut. Namun Pemkot juga mengklaim memiliki sertipikat kepemilikan.
Walikota terpilih, Abisai Rollo mengatakan warga di Kota Jayapura boleh menggunakan perkuburan yang ada di Koya Barat dan Koya Timur.
"Warga di Kota Jayapura boleh menguburkan jenazah apabila ada keluarga mereka yang meninggal di perkuburan Koya Barat dan Timur,"ucap Abisai Rollo.
Kadis Dukcapil Kota Jayapura, Raimond Mandibondibo menjelaskan, Nikah massal untuk pasangan Muslim akan diselenggarakan 27 Februari, namun saat ini yang sudah terdaftar belum memenuhi kuota yang dibutuhkan.
Selain itu, Pj juga menyampaikan agar seluruh jajaran Pemkot Jayapura senantiasa meningkatkan kedisiplinan dalam bekerja, karena dengan berlaku disiplin dan tertib dalam melaksanakan tugas sesuai aturan yang berlaku, akan membuahkan hasil yang lebih baik dan maksimal, demi terwujudnya kesejahteraan dan pembangunan di Kota Jayapura.
Pertemuan tersebut juga dihadiri langsung oleh Ketua YPK Tanah Papua, Jhon Betaubun bersama jajaran kepengurusan YPK. Menurut Wakil Sekertaris YPK Tanah Papua, Yustus Pondayar, pertemuan yang berlangsung kurang dua jam tersebut membahas dua hal diantaranya terkait pendidikan khususnya guru P3K yang dulunya ada di sekolah-sekolah YPK namu sudah ditarik ke sekolah negeri.
Kepala Regional IX Jayapura, Hardianawati menjelaskan, pemetaan kompetensi ini mengacu pada Peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 dan nomor 17 tahun 2020 tentang manajemen pegawai negeri sipil bahwa setiap instansi wajib menyusun profil PNS yang digunakan untuk memperoleh peta jabatan dan pengisian jabatan melalui promosi, mutasi dan rotasi jabatan bagi PNS.
Ada enam item dana alokasi transfer ke daerah yang dipotong yaitu Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK), Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Dana Desa.
Dia mengatakan, untuk menyediakan pool bagi taxol. tentu butuh perhatian dan keseriusan Pemkot Jayapura. Kata dia, hal itu bisa saja berpotensi terjadinya gesekan antara sopir taksi online dengan taksi konvensional. Bahkan dirinya juga telah menerima pengaduan dari sejumlah sopir taksi konvensional yang beberapa kali belakangan ini terlibat cekcok dengan para sopir angkutan taksi online di jalanan.
Menurut Christian Sohilait, saat ini masih ada keluhan dari masyarakat tentang layanan BPJS Kesehatan, untuk itu perlu dilakukan pendataan secara detail apa saja kendala tersebut. "Apa yang dikeluhkan oleh masyarakat ini Pemkot melalui Dinkes dan BPJS Kesehatan harus mendata secara detail, agar kita bisa sama-sama mencari solusinya," ungkapnya.
Tujuh OPD itu disebut Fajar adalah, BPKD Kota Jayapura, Dinas PUPR Kota Jayapura, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi, Dinas Pemberdaya Masyarakat Kampung, Badan Pertanahan kota Jayapura, Kepala distrik Heram dan beberapa pihaknya lainnya.
Menurut Nofdi, pembatalan kegiatan yang rencananya diselenggarakan pada 7-12 Februari di lapangan karang PTC itu imbas dari pemotongan anggaran oleh pemerintah pusat. "Selain pemotongan itu, daerah-daerah juga diingatkan untuk melakukan efisiensi terhadap pembiayaan kegiatan yang bersifat seremoni," tuturnya.
Kegiatan pencanangan ini diwarnai dengan beberapa agenda kegiatan diantaranya, pelepasan balon di udara sebagai pembuka kemudian dilanjut jalan sehat, penarikan doorprize, pelayanan kesehatan gratis dan beberapa kegiatan lainnya. Pencanangan ini juga dipimpin langsung oleh Pj Walikota, Christian Sohilait bersama Plt Sekda, Evert N Merauje, pimpinan DPRK, perwakilan Forkopimda lainnya.
Dosen perencanaan Wilayah dan Kota Uncen, Jems Modouw, menyebut, gagasan mendiang Lukas Enembe itu merupakan sebuah gagasan yang brilian. Karena tentunya, membangun pusat pemerintahan di daerah baru tentunya ada perhitungan-perhitungan matang mulai dari ekonominya dan sektor lainnya ke depan.
Dalam arahannya, Christian Sohilait menyampaikan bahwa ada dua nilai strategis yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Raker GPI Papua Klasis Jayapura Nabire ini. "Nilai strategis yang pertama tentu untuk pengembangan Jemaat Elim sendiri dan yang kedua, dalam Raker ini harus memberikan sedikit informasi dan masuk untuk pemerintah kota," ujar Christian Sohilait dalam arahannya.
Dalam keterangannya, Pj Walikota Jayapura menjelaskan bahwa sesuai putusan dismissal MK pada Rabu (05/2) kemarin, sengketa Pilkada Jayapura tidak diterima atau tidak dilanjutkan. Artinya, calon walikota dan wakil walikota terpilih Kota Jayapura akan segera dilantik.
"Dengan dua agenda penting ini, saya meminta kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama menjaga dan merawat Kota ini agar tetap bersih dan aman, ditambah lagi kita akan menyambut walikota dan wakilwalikota yang baru," tutupnya.
Plt Sekda Kota Jayapura, Evert N Merauje menyampaikan pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Melalui pengadaan yang efektif dan efisien, Pemkot dapat memastikan bahwa anggaran yang ada digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat.
Karena itu dia berharap kepada pemerintah supaya mengontrol setiap aktivitas tambang emas ilegal yang ada di Kota Jayapura. Kalau seandainya itu hanya sebatas aktivitas galian C maka lokasi-lokasi tersebut juga harus ditetapkan melalui aturan. Jadi kalau sebuah wilayah sudah dikonversi sebagai daerah untuk usaha galian C itu boleh, tapi kalau itu merupakan daerah hutan lindung maka tidak diperbolehkan sama sekali.
Pj Walikota Jayapura, Christian Sohilait menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan semua muspida dalam pasca putusan dismissal permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah khususnya walikota dan wakil walikota Jayapura di Mahkamah Konstitusi.
Wilhelmus, yang dipercaya untuk menyampaikan aspirasi para sopir truk sampah ini, mengaku sudah hampir 4 hari mereka mengalami kekurangan BBM untuk operasional, jika tidak ada penyelesaian dari dinas terkait maka kemungkinan besar mereka akan mogok kerja.
Plt Sekda Kota Jayapura, Evert N Merauje menyampaikan pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Melalui pengadaan yang efektif dan efisien, Pemkot dapat memastikan bahwa anggaran yang ada digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat.
Kores yang tampak kesal itu mengaku sudah kehabisan cara untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang tinggal di wilayah Konya itu. Karena menurutnya aspirasi itu sudah dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat RT, Musrembang Kampung/Kelurahan, distrik hingga Kota Jayapura. Bahkan sejumlah pejabat juga seringkali mengunjungi atau mendatangi Konya.
Plt. Sekda Kota Jayapura, Evert N Merauje menyampaikan agar pimpinan OPD lebih fokus pada kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas, seperti meningkatkan kualitas pelayanan publik, mencapai target kinerja, dan menyelesaikan semua kegiatan yang ada dan sudah diprogreskan masing-masing instansi.
Sosialisasi itu harus dilakukan, terutama di tingkat distrik dan kampung. Supaya orang bisa mengerti ruang-ruang mana yang boleh dibangun dan mana yang tidak boleh. Sosialisasi itu juga menjadi tugas wajib dari pemerintah.
Pemerintah dianggap lemah dan tidak mampu menangani persoalan sosial satu ini meski mengklaim sebagai pemilik lahan. Alhasil muncul argumen jika pihak pemalang memiliki backupan yang kuat termasuk diduga ada juga dari institusi kepolisian.
"Dalam waktu dekat kita akan melakukan razia kendaraan untuk memastikan kelayakan operasi, jika kita menemukan ada yang tidak layak dengan yang dibuktikan dengan hasil Uji KIR maka kita harus perintahkan untuk stop beroperasi," ujar Justin Sitorus saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos
Parade yang diikuti oleh puluhan hingga ratusan peserta itu dibuka oleh Plt Sekda Kota Jayapura, Evert N Merauje bersama Ketua Klasis Port Numbay, Pdt. Andris Tjoe didampingi jajaran dan pihak-pihak terkait lainnya.
Evert N Merauje menegaskan bahwa sebenarnya Pemkot Jayapura tidak ada kaitannya dengan persoalan tuntutan lahan TPU tersebut, karena itu sudah menjadi milik Pemkot. "Lahan tersebut sudah sah milik Pemkot Jayapura dan sudah lunas dengan H. Manang, jika ada pihak lain yang mengkalim silakan buktikan di pengadilan," tuturnya.
Plt Sekda Kota Jayapura, Evert N Merauje menjelaskan bahwa Pemkot sudah memutuskan untuk melakukan pemotongan TPP dalam tahun 2025. "Pemotongan TPP ini sebesar 30% yang sudah kita lakukan dengan dua faktor utama yang menjadi bahan pertimbangan daerah," ujar Evert N Merauje saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos di kantor Walikota,
Ada beberapa jenis pengecekan yang dilakukan mulai dari pengecekan rem kendaraan, kemudian kondisi ban kendaraan, lampu dan body kendaraan. Beberapa angkutan kota yang mengikuti Kir seringkali kedapatan adanya kerusakan atau ketidak kelayakan pada body kendaraan. Misalnya mengalami keropos pada bagian dasar mobil.
Idris yang mengaku sebagai pensiunan ASN di salah satu instansi di Pemprov Papua itu mengaku sangat tidak setuju apabila kondisi itu dibiarkan. Karena selain menganggu tata kota, tapi juga yang paling buruk adalah timbulnya kemacetan di jalan raya. Apalagi status jalan itu merupakan jalan nasional.
Menurutnya, berikut beberapa alasan mengapa kehadiran ASN penting diantaranya, menjamin pelayanan publik yang berkualitas, menciptakan stabilitas pemerintahan, meningkatkan kepercayaan publik dan menjaga citra positif pemerintah di mata masyarakat.
Menurutnya, program P5 atau Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila merupakan bagian dari Kurikulum Merdeka. Tahapan pelaksanaan P5 meliputi, Pengenalan, Kontekstualisasi, Aksi, Refleksi dan Tindak lanjut. Beberapa karakter yang diharapkan terbentuk melalui P5, antara lain, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berkebhinekaan global, Gotong royong, Mandiri, Bernalar kritis dan Kreatif.
Dia juga berharap kepada para pelaku UMKM, terutama ritel-ritel modern ini bisa bekerjasama dengan para petani lokal yang ada di wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya dan secara umum di wilayah Papua. Misalnya buah-buahan dari masyarakat bisa dibeli langsung dan ikut diperjualkan di dalam ritel mereka.
Pasalnya pemalangan yang berlarut-larut dapat berdampak pada kebutuhan masyarakat, khususnya mereka yang tengah berduka. Ia menegaskan bahwa TPU Buper adalah satu-satunya lahan pemakaman dengan biaya terjangkau, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Untuk mengurai kemacetan di sejumlah SPBU akibat antrean kendaraan bermotor yang mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM), Pemerintah Kota Jayapura sudah mengeluarkan surat edaran atau regulasi khususnya kepada mobil truk agar mematuhi waktu pengisian yang sudah ditetapkan.
Senam pagi ini dipandu langsung oleh Pencipta Senam Anak Indonesia Hebat, Abdullah juga dihadiri Pj Walikota, Christian Sohilait, Kepala Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Papua, Fathkurohmah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura, Abdul Majid beserta pimpinan OPD Kota Jayapura, dan juga ratusan siswa-siswi semua jenjang dari berbagai sekolah di Kota Jayapura.
Pj Walikota dalam keterangannya menjelaskan, PKS ini dalam rangka memaksimalkan kinerja truk sampah atau sejumlah armada yang ada. Karena dengan PKS ini mobil-mobil pengangkut sampah tidak lagi mengkhawatirkan soal BBM operasional.
Penandatangan MoU ini dipimpin langsung oleh Pj Walikota, Christian Sohilait bersama Direktur PDAM Jayapura, Entis Sutisna yang disaksikan jajaran pimpinan OPD lingkungan Pemkot Jayapura.
Djoni Naa menambahkan, pendataan OAP ini bertujuan untuk menghasilkan data OAP yang berkualitas dan sedetail mungkin atau akurat untuk kepentingan pembangunan Kota Jayapura khususnya yang berbasis masyarakat OAP.
Kepala Dinas DPMK Kota Jayapura, Makzi Lazarus Atanay menjelaskan, sesuai peraturan Menteri Desa Nomor 2 tahun 2024 tentang fokus penggunaan Dana Desa akan dialokasikan minimal 20% untuk ketahanan pangan dalam mendukung program MBG. Untuk menguatkan Permendes itu, dikeluarkan juga keputusan Menteri Desa Nomor 3 tahun 2025 tentang pengelolaan DD tersebut.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jayapura, Djoni Naa berharap pelaksanaan Musrenbang Otsus tahun 2025 fokus pada pemberdayaan masyarakat yang mengacu pada visi misi atau program prioritas walikota dan wakil walikota Jayapura terpilih.
Hal ini, menurut Abdul Majid, sebagai tindak lanjut surat dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Balai Guru Penggerak Provinsi Papua, Nomor :0030/B7.25/GT.00.02/2025, Tentang Permohonan Peserta kegiatan Senam Bersama dalam rangka Implementasi (Tujuh) Kebisaan Anak Indonesia Hebat.
Tak ada orang tua yang rela anaknya terjerumus hal-hal negative dalam pergaulannya. Namun sering kali orang tua yang merasa mampu memberi kebahagian kepada anak dengan semua handphone atau gadget, justru lalai dalam mengawasi pergaulan anak di dunia maya. Akibatnya, banyak anak yang terjerat hal-hal negative hingga eksploitasi sesual di bawah umur.
Menurutnya, dari sejumlah OPD yang ada, tiga dinas dengan penyaluran yang paling banyak dibandingkan dengan dinas-dinas yang lainnya. "OPD penerimaan yang paling dominan adalah PU, Pendidikan dan kesehatan, tiga OPD ini menjadi skala prioritas karena berkaitan dengan layanan pokok publik," ungkapnya.
Hampir satu bulan lamanya, TPU yang terletak di Buper distrik Heram itu tidak lagi melayani pemakaman. Kodisi ini pun mendapatkan kecaman dari masyarakat yang merasa dirugikan karena karena bimbang mau di kemanakan lagi jika ada keluarga yang meninggal dunia. Melihat kondisi itu, TPU Keristen Tanah Hitam, Abepura yang sebelumnya ditutup karena padat, kini kembali dibuka untuk menampung sementara Jenaza yang ditolak di TPU Buper.
Kepala Dinas DPMK Kota Jayapura, Makzi Lazarus Atanay menjelaskan program ini bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat dan aparatur mulai dari tingkat bawah akan pentingnya pemberantasan korupsi karena ini merupakan tanggung jawab bersama.
Ia mengungkapkan dari sebanyak 272.256 unit kendaraan yang terdaftar sepanjang tahun 2024, hanya 60.584 unit kendaraan yang taat pajak atau hanya 22,25 persen. Anggraini menyebut dari jumlah 272.256 unit itu kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sangat rendah.
Dia mengatakan, di jembatan kali ekspo itu sudah sangat lama masyarakat membuang sampah. Sebenarnya membuang sampah di tempat sementara itu tidak menjadi soal, karena selalu rutin diangkat oleh petugas dinas terkait. Namun masalahnya saat ini justru banyak sekali sampah yang dibuang ke situ jatuh ke sungai.
Kepala Dinkes Kota Jayapura, dr. Ni Nyoman Sri Antari mengatakan, untuk mewujudkan hal itu, perlu adanya keterlibatan berbagai pihak untuk mensukseskan cakupan imunisasi dasar lengkap. Maka dalam kegiatan ini selain keterlibatan orang-orang dari Dinas Kesehatan, ada juga dari ibu-ibu PKK Kota Jayapura.
Menurut Betty Anthoneta Puy, pentingnya keseriusan semua pihak untuk menjaga dan menjamin keamanan anak-anak dari kekerasan baik fisik maupun seksual. Kata Betty Anthoneta Puy, kekerasan seksual itu bisa terjadi dengan mudah dan dimana saja, jika fungsi pengawasan dan kontrol itu tidak dilakukan dengan baik dan maksimal.
Adapun kebijakan daerah yang dimaksud, masing-masing OPD harus menyerahkan laporan aset dan persediaan, karena dua hal ini menjadi kewajiban pemerintah daerah diawal tahun untuk membuat laporan keuangan. "Jika dua hal ini sudah diserahkan, maka OPD bisa langsung mengambil UP tersebut," ungkapnya.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Pj Walikota Jayapura, Christian Sohilait didampingi Plt Sekda, Evert N Merauje l, juga turut dihadiri oleh KPP Pratama Jayapura, dan Kanwil DJP Bidang Perbendaharaan Dini Mariani selaku pemateri dan pihak-pihak terkait lainnya.
Menurut Kadis Pu Kota Jayapura itu, hingga saat ini baru beberapa kegiatan yang masuk untuk memeriahkan puncak perayaan HUT Kota tahun ini. "Penanaman pohon antara TPU Buper dan ruas jalan yang masih membutuhkan, Festival UMKM di PTC Karang, pengobatan gratis juga perekaman dokumen Kependudukan saat pencanangan," tuturnya.
Menurut Evert, sektor pantai merupakan salah satu sektor yang sangat potensial, namun sayangnya hingga saat ini dinas terkait masih belum bisa akomodir. "Sebenarnya, sektor pantai ini bisa memberikan kontribusi terhadap PAD Pemkot, namun saat ini masih dikelola oleh masyarakat pemilik ulayat, tentu ini sebuah PR yang harus diselesaikan, untuk itu Dinas Pariwisata harus segera buat langkah-langkah konkret," pungkasnya.
Menurut Majid, saat ini SPPG Abepura dan Heram sedang menyiapkan beberapa hal diantaranya, takaran Gizi, dapur umum dan beberapa poin lainnya. "Rencananya program MBG ini akan dijalankan selama 5 hari dalam satu minggu untuk 7000 siswa-siswi di dua distrik tingkat SD, SMP dan SMA atau SMK," tuturnya.
