Namun hingga saat ini pemanfaatan MPP tersebut belum maksimal karena banyak masyarakat yang belum mengetahui dan juga pelayanan dari sejumlah organisasi perangkat daerah yang sudah menyediakan pelayanan di MPP itu, belum sepenuhnya membuka pelayanan di MPP.
 "Tetap waspada manakala sewaktu-waktu bisa terjadi hujan lebat, banjir kemungkinan terjadi atau longsor. Manakala musim kemarau, atau tidak hujan 1-2 minggu, waspada dan antisipasi. Karena kekeringan juga bisa keterbatasan sumber air minum dan sebagainya. Tetap siaga tetap Waspada kepada seluruh masyarakat," kata Pekey.
  "Karena informasi yang saya dapat, sopir itu dia mabuk. Kalau sudah seperti itu kan berarti ada kesalahan yang dilakukan oleh si pengendara. Karena itu, dia harus bertanggung jawab. Karena itu aset negara," tegas Pekey, Senin (16/10).
Wakil Ketua Komisi B, DPRD Kota Jayapura, Yuli Rahman menyatakan Pemerintah Kota Jayapura harus segera memperbaiki guiding block yang ada di Kota Jayapura, sebab menurutnya guiding block yang ada saat ini, hampir seluruhnya rusak.
  Bahkan, upaya untuk mengantisipasi hal ini sudah berlangsung sejak lama. Ini menjadi salah satu bagian perhatian prioritas pemkot Jayapura, untuk menjamin kambtibmas di kota Jayapura. Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah tidak bekerja sendiri, tapi dengan menggandeng tokoh masyarakat, adat, FKUB, juga aparat keamanan.
  Ketua PKK Kota Jayapura, Maria Yuvita G. Pekey mengatakan, maksud dan tujuan dari kegiatan itu, untuk memperkuat integritas dan produktivitas generasi masa kini. Menanamkan jiwa nasionalisme kepada generasi muda, memperkuat generasi muda, berinovasi dan berwawasan kebangsaan.
  Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Jayapura, Raimondus Mote menjelaskan, Pemprov Papua  memberikan waktu selama 2 bulan ini kepada Pemkot Jayapura dan pihak pihak terkait lainya, untuk menyelesaikan pembahasan Rancangan peraturan Gubernur tentang mekanisme pengangkatan DPRK.
  Plt. Kasat Pol PP Kota Jayapura, Sefnat Kambuaya mengatakan, seiring dengan implementasi kebijaksanaan pemerintah tentang sosialisasi penegakan Peraturan Daerah Kota Jayapura di lingkungan Pemda Kota Jayapura melalui Satpol PP dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat, khususnya pedagang kaki lima.
“Pj Walikota pada saat penyerahan DPA APBD Perubahan menekankan, bahwa Diskominfo  harus ambil alih sebagai leading sector penerapan digitalisasi di lingkungan Pemkot Jayapura," kata Kepala Dinas Kominfo Kota Jayapura, Binton Nainggolan, Rabu (11/10).
 Menurutnya, dana tambahan ini diberikan, karena waktu itu ada salah hitung, dari pihak  BPKD. Dimana mereka mengeluarkan dana infrastruktur kemudian dana yang lain-lain baru sisanya dibagi 10 persen ke kampung.
