Bupati Markus menambahkan, Pemda Biak Numfor melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Zakarias Mailoa, telah melakukan koordinasi dan mempersiapkan segala prosedur terkait pembayaran THR. Berdasarkan laporan TAPD, Bupati memastikan bahwa pembayaran THR dan gaji ke-14 akan terealisasi paling lambat pada hari Jumat, 21 Maret 2025.
Ia menyebutkan, distrik ini akan menjadi pusat pendidikan yang dimulai dengan program belajar sepanjang hari. Program ini tidak hanya fokus pada belajar terus-menerus yang membosankan, tetapi mencakup pola pendidikan berbasis asrama yang dapat memajukan pendidikan
Bupati Mansnembra memberikan apresiasi kepada seluruh OPD yang turut serta dalam kunjungan kerja tersebut. Salah satu hal penting yang disampaikan langsung oleh masyarakat adalah terkait pelayanan administrasi kepegawaian, khususnya terkait dengan hak kenaikan pangkat yang tertunda selama beberapa tahun. Terutama bagi tenaga kesehatan dan pendidikan, yang keluhannya cukup banyak ditemukan selama kunjungan.
Leo Patria Mogot menjelaskan, pemeliharaan dilakukan dengan cara menambal jalan yang berlubang atau rusak berat sehingga dapat dilalui pemudik sata lebaran nanti, meski tidak semua ruas jalan yang rusak terjangkau dengan anggaran tersebut. ‘’Kita sesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada,’’ terangnya.
Markus menjelaskan bahwa program ini ditujukan bagi warga yang ber KTP Biak Numfor, terutama OAP tergolong kurang mampu dan tidak dapat mengklaim BPJS kesehatan. Jika seseorang yang ber KTP Biak Numfor meninggal dunia dan keluarganya tidak mampu mengurus jenazah, maka pemerintah daerah akan memberikan bantuan berupa pengurusan jenazah, termasuk peti jenazah, tanpa memungut biaya tambahan.
Penjabat (Pj) Bupati Mimika, Yonathan Demme Tangdilintin menegaskan, tujuan pengawasan dan tera ulang dilakukan untuk memberikan jaminan perlindungan hak setiap konsumen. Sehingga, masyarakat selaku konsumen mendapatkan kenyamanan saat berbelanja dan terhindar dari kecurangan pada pedagang.
’’Kita tidak hanya menyiapkan lahannya untuk dapat ditanami tapi kita juga menyiapkan saluran irigasinya. Harapan kita karena salah satu persoalan kita di Merauke, ketika kita memasuki musim kemarau, saluran irigasi yang kita buat ini akan menjadi persediaan air untuk sawah yang ditanami padi tersebut,’’ terangnya.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 175 tercatat telah menyampaikan LHKPN tahun 2024. Sedangkan, yang belum melapor sebanyak 42 orang. Menurut Primus, 42 orang yang belum melaporkan LHPKN merupakan jumlah yang banyak di tengah batas waktu pelaporan LHKPN yang kini sudah semakin mepet.
Pj. Bupati Jayapura, Samuel Siriwa menjelaskan terkait dengan musrembang yang telah dilakukan, pihaknya berharap bahwa semua kegiatan musrembang yang telah dilakukan, yakni tingkat kampung, tingkat distrik, hingga tingkat kabupaten ini dapat dikolaborasikan.
Pj.Bupati Jayapura, Samuel Siriwa mengatakan, pihaknya meminta kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Jayapura untuk tetap bersabar, dan terus dukung terus dalam doa mengenai pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura.
