Kampung Ifia-fia Distrik Arso Barat seluas 60 hektar, Kampung Jaifuri Distrik Skanto 80 hektar, Kampung Wulukubun Distrik Skanto 20 hektar, kampung Intaimelyan Distrik Skanto 20 hektar, kampung Arsopura Distrik Skanto 20
David W. Telenggen sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi, dan secara resmi dilantik sebagai Kepala BPKAD Kabupaten Jayapura oleh Bupati Jayapura, Yunus Wonda.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jayapura, Korry Simbolon, mengatakan bahwa seluruh program kerja Dinas Sosial diselaraskan dengan visi dan misi Bupati Jayapura, khususnya dalam peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial ba
Bupati Jayapura Yunus Wonda mengatakan, pemekaran Grime Nawa merupakan komitmen pemerintah daerah yang akan diperjuangkan secara serius dan terencana, sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat.
Bupati Jayawijaya Atenius Murib, SH, MH menyatakan pemerintah daerah bersama dengan forkopimda dan DPRK Jayawijaya untuk melihat secara langsung bagaimana pengembangan noken pelangi yang menjadi indentitas suku walak dal
‘’Putusan pengadilan harus kita jalankan karena itu hukum bagi kita semua,’’ kata bupati Yoseph Bladib Gebze menanggapi pertanyaan media ini terjkait dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menerima gugata
Bupati Mimika Johannes Rettob pun menepis isu miring tentang pengelolaan dana divestasi saham PTFI tersebut yang dikelola oleh PT Mimika Abadi Sejahtera. Dia menegaskan bahwa informasi yang menyebutkan bahwa PT MAS turut
Langkah ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban finansial, melainkan simbol komitmen Bupati Drs. Fransiskus Xaverius Mote, M.Si, dalam menjunjung tinggi nilai-nilai adat sekaligus memastikan operasional fasilitas kesehatan
Bupati menjelaskan, pola tersebut juga akan diterapkan pada tahun-tahun berikutnya. Seluruh kerja pemerintahan akan dievaluasi dan disampaikan secara periodik kepada masyarakat, sehingga publik dapat melihat secara utuh
Menurut Wonda, tim itu diisi oleh para pegawai di lingkungan Pemkab Jayapura yang berasal dari Grime Nawa sehingga ke depan semua urusan terkait pemekaran, maka pemerintah daerah yang mengerjakan.
