Menurut Pigai, tanggung jawab komando ini tidak terlepas dari pimpinan negara dan pejabat atasan TNI saat itu. "Dalam hal ini Ir. H. Joko Widodo sebagai Presiden RI dan Moeldoko sebagai Panglima TNI, harus diperiksa,” tegasnya.
Ketua Umum DPP Barisan Merah Putih RI, Yonas Nusi mengaku, geli dengan pemberitaan ULMWP yang mengklaim mendapat dukungan dari negara Eropa. Menurutnya, ini hanya pernyataan yang dianggap biasa saja hanya untuk mencari sensasi serta simpatik publik di Papua.
Yaung menyampaikan bahwa masyarakat Eropa Barat secara luas belum sepenuh tertarik dengan isu Papua. Masyarakat Eropa Barat saat ini sedang fokus dengan isu konflik di Eropa Timur antara negara Ukraina dengan negara Rusia.
Enam suku yang berbicara saat ini punya hak ulayat yang perlu didengar oleh pemerintah. Mereka bukan bicara mengatasnamakan daerah orang lain tapi berbicara atas daerah mereka.
Terkait penempatan ibu kota Papua Tengah, pakar Hukum Tata Negara dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak Papua yang juga Ketua DPC Peradi Kota Jayapura, Dr. Anthon Raharusun, SH.,MH mempunyai pengamatan tersendiri.
Kabarnya ada sekira Rp 2 miliar yang harus diselesaikan PT Imari untuk membayar katering makanan dan minuman di 12 hotel yang ada di Kota Jayapura yang belum terbayarkan.
Presiden Sementara ULMWP, Benny Wenda dalam siaran persnya menyampaikan telah melakukan pertemuan dengan Presiden Parlemen Navarra, Unai Hualde di kantornya, Selasa (15/2) lalu.
Gubernur Papua, melalui Juru Bicara Gubernur papua, Muhammad Rifai Darus menjelaskan, bahwa ungkapan Gubernur terkait seluruh orang Papua di muka bumi tidak Happy dan merasa dan mereka tidak hidup dalam kebahagiaan, Gubernur sampaikan karena beberapa daerah di Papua hidup dalam konflik.
Pendirian UIP didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24/E/O/2022 yang diterbitkan pada 17 Januari 2022.
Warga Papua hingga saat ini mengiginkan hidup damai di atas tanahnya sendiri. Sementara di beberapa wilayah di Pegunungan Tengah Papua seperti Intan Jaya, Nduga, Pegunungan Bintang dan Puncak, kontak senjata antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan TNI-Polri masih saja terjadi.
