"Kalau bisa surat (usulan untuk mengutamakan pengusaha OAP) itu dikeluarkan dan dalam proses pelelangan selama ini kami nilai mempersulit OAP, ULP Papua harus pisahkan kamar lelang bagi OAP, jangan gabung dengan pengusaha non Papua, karena pengusaha Papua punya Perpres dan Pergub yang mengutamakan orang Papua," ungkap Yobi James Tabuni sambil menunjukkan data pengusaha Papua.
 Ketua Harian KPA Provinsi Papua dr Anton Tony Mote menyampaikan, beberapa tahun terakhir masalah HIV ditutupi oleh masalah Covid-19. Namun, masyarakat tidak boleh lengah bahwa HIV tetap ada di tengah-tengah kita dan tetap waspada dengan cara wajib periksakan diri.
Ridwan Rumasukun menegaskan hal tersebut setelah Pemerintah Provinsi Papua melaunching tanda tangan elektronik (TTE) pada aplikasi SIMDA Keuangan/FMIS dan e-Office di lingkungan Pemerintah Papua
Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua, Jery Agus Yudianto mengatakan, penyediaan internet gratis ini merupakan pengembangan sistem jaringan komunikasi data Pemprov Papua yang dikelola melalui Dinas Kominfo.
Pembukaan digelar, Jumat (15/7/2022) di Hotel Horison Diana Timika sekaligus diawali dengan teori selama sepekan kemudian selanjutnya praktek lapangan. Para pencaker OAP ini dilatih bidang keahlian alat berat (excavator ), alat berat (baco loder), mekanik alat berat, mengemudi dan pengelasan.
Selain ASN Nusantara, Hengki Yikwa juga meminta warga nusantara pekerja swasta maupun yang mencari nafkah di Kobakma, untuk kembali dan melakukan aktivitas seperti biasa.
Kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (14/7) Bupati Romanus atas nama pribadi dan Pemkab Merauke menyampaikan permohonan maaf kepada anggota DPR RI, Komaruddin Watubun dan Yan P. Mandenas lantaran dirinya menyebutkan nama kedua anggota DPR RI tersebut saat memberikan sambutan.
Kelompok pertama yang masuk dari USTJ Padang Bulan. Kemudian disusul kelompok dari Perumnas III Waena dan Abepura. Ini sempat membuat pihak keamanan kesal karena sejak awal niatan untuk sampai ke DPRP ini siap difasilitasi oleh Polresta Jayapura Kota dengan menyiapkan kendaraan namun nyatanya tidak dimanfaatkan dan justru muncul satu persatu.
Koordinator Bersama PRP Lapago, Nemane menyatakan, PRP se-Lapago mengimbau terkait aksi damai secara nasional, regional maupun internasional tetap mendukung aksi demo damai pencabutan Otsus jilid II dan DOB serta dukungan menggelar referendum di West Papua.
Dalam orasinya mahasiswa masih menyampaikan aspirasi yang sama terkait penolakan DOB dan juga otonomi khusus serta meminta solusi demokrasi yaitu referendum bagi orang asli Papua.
