"Waktu mereka landing dan kemudian parkir lalu menurunkan semua penumpang dan barang-barang, saat terparkir itu mereka ditembaki secara brutal,” ucap Yosep Mayau kepada sejumlah wartawan di Sentani, Kabupaten Jayapura, Rabu (8/6) kemarin.
Kapolres menjelaskan, pihaknya kini meningkatkan patroli di Nduga. Anggota tetap melaksanakan patroli seperti biasa untuk memberi rasa aman kepada masyarakat, usai berpatroli anggota kembali ke pos.
“Ada orang lain yang sengaja memprovokasi mereka (KKB-red). Ada kepentingan politik tertentu yang memengaruhi kelompok Egianus untuk masuk melakukan penyerangan dan melakukan gangguan di Keneyam,” ungkap Namia Gwijangge saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos melalui telepon selulernya, Rabu (8/6).
Heli ini bernasib naas karena mendarat darurat di pepohonan. Pesawat yang disewa Pemkab Mimika ini dijadikan sebagai Puskesmas keliling udara. Belum diketahui berapa yang menjadi korban dari insiden ini namun dipastikan ada seorang balita berusia 3 tahun hilang karena terlempar.
“Sebenarnya seorang Gubernur bisa saja mengambil dana SILPA itu untuk kepentingan pribadi atau lainnya, namun saya tak mau seperti itu. Melainkan ingin menggunakannya untuk merenovasi Kantor Gubernur Papua,” kata Gubernur usai meninjau pembangunan Kantor Gubernur dan Kantor MRP, Selasa (7/6) kemarin.
Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Papua, Setiyo Wahyudi mengatakan, penghargaan tersebut akan semakin memacu peningkatan PAD Papua di tahun anggaran 2022 ini.
"Jumlah masyarakat Papua hari ini hanya 2 juta sementara masyarakat di negara tetangga Papua Nugini dulunya hanya 7 juta pada 2020 sekarang sudah menjadi 9 juta Pada 2022 dari 17 provinsi itu pun gabungan dari orang asli Papua dan pendatang, sehingga jika dipisahkan orang Papua bayangkan berapa jumlah kita," katanya kepada Cenderawasih Pos, Selasa, (7/6).
"Kerja-kerja KPK memberantas kasus dugaan korupsi di Papua terlihat seperti banci." kata CEO & Founder, Lembaga Riset Ekonomi Politik (Lempar) Papua Maiton Gurik di Kotaraja, Selasa, (76)
“Kalau kuota normal 23 tahun menunggu mulai sekarang, tapi kalau hanya kuota 491 orang berarti menunggu 56 tahun," jelas Musa Narwawan kepada Cenderawasih Pos, Selasa (7/6).
Polda Papua menyatakan siap memberi perlindungan kepada para pihak yang sempat disebut oleh TPNPB-OPM untuk dijadikan target sasaran karena ikut mendorong Daerah Otonom Baru (DOB).
