Bank Papua terus menunjukkan peningkatan kinerja dan pertumbuhan usaha sejak tahun 2017 hingga saat ini. Bahkan, dari peningkatan kinerja, pelayanan dan capaian usaha yang diraih Bank Papua ini, juga sudah banyak mendapatkan apresiasi dari sejumlah pihak di tingkat nasional, dengan sejumlah penghargaan prestisius di tahun 2021 lalu.
Gedung MRP yang akan dibangun 14 lantai tersebut menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Provinsi Papua, Gerius One Yoman menyebutkan, gedung MRP ini dibangun sesuai dengan budaya masyarakat asli Papua.
Korban berhasil ditemukan di sekitar perairan Migijiwa, sekitar 1 mil dari tempat kejadian perkara. ‘’Jenazah korban ditemukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI/Polri dan masyarakat. Korban telah dievakuasi ke kampung terdekat,’’katanya.
Menurut Ketua MRP Thimotius Murib, para pejabat Bupati harusnya lebih memikirkan bagaimana menjalankan tugasnya untuk perlindungan, pemberdayaan dan keberpihakan kepada orang asli Papua. Para kepala daerah harus benar-benar mewujudkannya sesuai dengan jabatan yang diemban mereka, ketimbang memikirkan pemekaran.
Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (Pembela HAM sedunia) Theo Hesegem menyampaikan, Dewan HAM PBB mengirim laporan penghilangan paksa, penggunaan kekerasan berlebihan, penyiksaan, dan pemindahan Paksa, surat yang dikirim tertanggal 22 Desember 2021 melalui Special Procedures Mandate Holders SPMH, yang ditanda-tangani Special Prosedural Branch OHCHR.
kata-kata kasar kepada jurnalis saat hendak menjalankan tugasnya adalah sangat melanggar dan mereka yang berteriak harus sadar. “Ini sangat melanggar, dan mereka harus sadar,” tegas Demianus melalui telepon selulernya, Selasa (22/2).
Sesuai dengan jadwal Mahkamah Konstitusi untuk menggelar sidang lanjutan keempat terkait perkara Nomor 47/ PU - XIX/2021 tentang pengujian materiil undang-undang nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, pemerintah provinsi Papua melalu saksi fakta mengakui bahwa perubahan undang-undang nomor 2 tahun 2021 dinilai tidak mengakomodir aspirasi masyarakat Papua dan tidak melibatkan Majelis Rakyat Papua (MRP), DPR Provinsi Papua dan Gubernur Provinsi Papua.
Presiden Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) Pdt. Dorman Wandikbo menyampaikan bahwa bukan masyarakat Puncak yang salah dalam hal ini juga bukan TPN-OPM. Namun menurutnya yang salah adalah pengiriman pasukan non organik di Papua.
Kekerasan verbal dialami jurnalis Perempuan di Papua berupa pelecehan melalui lisan saat hendak meliput persidangan kasus rasisme di Pengadilan Negeri ( PN) Jayapura, Senin (21/2) kemarin.
Sebelum pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dibacakan, VY menyampaikan kepada majelis hakim yang memimpin persidangan saat itu untuk menghargai hak kesehatannya untuk bisa mendapatkan perawatan lanjutan.
