Ini menyangkut siapa yang dianggap tepat memimpin dengan melihat isu kedaerahan dan kearifan lokal. Poksus meminta dengan adanya 3 provinsi yang baru dibentuk dimana pengawasan dilakukan oleh Mendagri, maka Poksus berpendapat agar pemerintah dan DPRP perlu mengusulkan dan membicarakan dalam rapat resmi adanya Perpu yang isinya menambahkan 1 (ayat) baru yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari UU DOB.
Jika ini tak segera dibahas dan dibuatkan sebuah kesepakatan antara Provinsi Papua dan tiga provinsi baru maka diyakini ada banyak protes dan persoalan terkait pelayanan kesehatan. Pemerintah bisa menjadi bulan – bulanan complain dari masyarakat khususnya pasien.
“Memang kehadiran wapres di Jayapura atau Papua ini tidak lama. Dari Jayapura beliau langsung ke beberapa provinsi yang baru dimekarkan namun ini bukan soal lama atau cepatnya pak Wapres di Jayapura
Pj Gubernur Apolo Safanpo mengungkapkan bahwa 10 pejabat eselon II yang ditunjuk sebagai Plt ini akan melaksnaakan tugas 1-3 bulan sampai menungu seleksi jabatan defenitif. ‘’Kita angkat mereka supaya pemerintahan in bisa jalan.
Dari angka ini dikatakan pemerintah sudah menggunakan silpa Rp 191 miliar dan menggunakan dana cadangan Rp 400 miliar lebih. “Kami menganggap ini kesalahan yang dibuat Menteri Keuangan yang dengan seenaknya membagi dana transfer daerah,” kata Ketua DPRP, Jhony Banua Rouw kepada wartawan usai kegiatan, Rabu (30/11).
Ia mengatakan bahwa sesuai dengan surat keputusan menteri dirinya diberikan tugas untuk mempersiapkan pemilihan Rektor baru dan melanjutkan beberapa tugas dan tanggung jawab yang telah ditinggalkan rektor sebelumnya
Ketua Harian KPA Provinsi Papua, dr. Anton Mote menyampaikan, jumlah penderita HIV AIDS di Provinsi Papua tersebut tentu belum termasuk fakta yang ada di lapangan. Hal ini dikarenakan masyarakat yang kurang memiliki kesadaran untuk memeriksakan diri karena anggapan takut dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat.
Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan dr. Andreas Pekey, Sp.PD menyampaikan, semua prosedur masih sama berkaitan dengan penanganan pasien Covid-19 di RS Jayapura. “Semua Prosedur masih sama, ketersediaan sumberdaya juga masih sama,” kata dr Andreas saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Kamis (1/12).
