Rencana kedatangan Komisi Tinggi HAM PBB ke Papua patut diwaspadai. Pasalnya rencana kedatangan pihak HAM PBB ini dianggap berpeluang menciptakan instabilitasi daerah.Â
Secara terpisah, Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramandey menyampaikan, kedatangan Komisioner Tinggi Dewan HAM PBB bukanlah hal baru bagi negara-negara anggota PBB. Hal itu merupakan mekanisme yang biasa terjadi bagi negara-negara anggota atas pertanyaan-pertanyaan special repporteur (pelapor khusus)
Dari informasi yang didapatkan Cenderawasih Pos, Senin (14/2) sekira pukul 17.40 WIT di Rumah Makan Horex, Sentani Jayapura, Kabinda Papua, Mayjen TNI Abdul Haris Napoleon mengalami serangan jantung dan langsung dilarikan ke RS Dian Harapan untuk mendapatkan pertolongan pertama.
Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe, SIP, MH meneyrahkan Dokumen Pelaksnaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2022 kepada masing-masing Organsiasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Papua, Senin (14/2) kemarin.
Kepala Biro Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua, Suzana Wanggai mengakui bahwa akses perbatasan secara resmi memang ditutup, tetapi pemanfaatan jalur-jalur non formal atau ilegal masih tetap ada.
  Yang dikunjungi pada Minggu (13/2) kemarin adalah peternakan Babi milik Semina Tabuni. Sambang Kasuari ini rutin dilakukan Ipda Murtono bersama personelnya untuk memberikan bantuan berupa pakan babi, agar bisa terus berjalan dan berkembang.
Kabarnya, setelah sempat jumlah kasus menurun bahkan hampir tidak ditemukan kasus di Jayapura dan sekitarnya, rencanaya perbatasan akan segera dibuka dengan persyaratan ketat bagi kedua negara. Namun sampai dengan saat ini, munculnya varian Omicron, akses PLBN masih tetap ditutup.
Membenahi pendidikan sejak di tingkat sekolah dasar, itu yang bakal dilakukan Pemda Yahukimo saat ini. Sekolah unggulan atau sekolah berpola asrama bakal dibangun di 51 distrik di Kabupaten Yahukimo selama kepemimpinan Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli, SH., dan Wakil Bupati Esau Miram, SIP.
Menurut Bupati RHP, dalam perjalannya, banyak gereja telah dibangun berkat donasi masyarakat, para kepala kampung, dan pemerintah Kabupaten Mamberamo. Kebersamaan tersebut menurutnya, menunjukan eksistensi menjaga keutuhan gereja GIDI.
Ia meminta Jakarta harus bmekanismeerjiwa besar menyelesaikan persoalan status politik dan pelanggaran HAM di West Papua (Papua) menurut Hukum dan HAM Internasional di forum PBB.
Sebab, korban pelanggaran HAM bukan hanya orang asli Papua tetapi juga orang non Papua
