Alhasil provinsi induk, Papua kelimpungan untuk menjawabb beban anggaran yang ditanggung. Terkait ini pemerintah provinsi baik eksekutif maupun legislative mengagendakan akan langsung menemui presiden untuk menjelaskan persoalan dasar yang diyakini bisa menjadi masalah jika tak disikapi.
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI terus melakukan koordinasi dengan pemerintah Selandia Baru dalam upaya menyelamatkan pilot Susi Air yang hilang setelah insiden pembakaran pesawat oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua pada Selasa (7/2).
Tambahan pasukan dari TNI-AD dikirim lagi ke Papua melalui Pangkalan Udara TNI-AU Halim Perdanakusuma kemarin (10/2) sore. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman menuturkan, pasukan itu diberangkatkan untuk mendukung operasi oleh Mabes TNI.
TNI AD akan menambah jumlah Komando Daerah Militer (Kodam). Sejauh ini, Kodam hanya berjumlah 15, nantinya Kodam akan ada di setiap provinsi Indonesia.
Aparat keamanan menyampaikan bahwa ada sejumlah warga Paro yang memilih eksodus meninggalkan Distrik Paro menuju Keneyam. Ini tak lepas dari cara – cara KKB yang keras tidak manusiawi.
“Masyarakat harus diberikan sosialisasi, sehingga mereka tahu pada tahap apa mereka harus bertindak,” kata Ridwan kepada wartawan, usai menghadiri kegiatan Sekolah Lapang Gempabumi 2023 di Jayapura, Jumat (10/2).
“KPK ingkar janji, tidak sesuai yang disampaikan berulang kali bahwa akan memprioritaskan kesehatan beliau (Lukas Enembe-red) untuk melakukan perawatan. Nyatanya tidak mengakui komitmen untuk mengizinkan klien kami ke Singapura,” tegasnya.
Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menyatakan bahwa sejauh ini belum ada bukti maupun saksi yang melihat pilot Susi Air tersebut dibawa dan disandera oleh KST. ”Saat (pesawat) itu dibakar, dia (pilot, Red) larinya ke mana, lari sendiri atau dibawa, sampai saat ini belum ada info,” ungkap dia saat diwawancarai usai menutup Rapat Pimpinan (Rapim) TNI di Jakarta, kemarin.
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua Samuel Siriwa mewakili Plh Gubernur Papua M Ridwan Rumasukun yang mengikuti rapat virtual tersebut mengarahkan pada SKPD Rumpun Ekonomi, agar semua membangun komunikasi dan bekerja bersama dengan steakholder terkait.
Majelis Rakyat Papua menilai pernyataan Bambang Soesatyo ketua MPR RI terkait wacana penunjukan Gubernur dan wakil Gubernur oleh Pemerintah Pusat akan mencederai semangat Otonomi Khusus (Otsus) di wilayah kekhususan di Indonesia.
