Biaya Katering PON Belum Dibayar, Usaha Terancam Bangkrut
JAYAPURA-Setelah sebelumnya 12 hotel di Kota Jayapura yang tidak menghargai katering makanan dan minuman untuk tamu VIP yang menginap di hotel mereka selama penyelenggaraan PON XX Papua 2021 lalu, giliran vendor katering PT. Imari Nouritture lainnya yang berteriak karena biaya katering mereka belum dibayar.
Parahnya lagi beberapa pelaku usaha kecil (UKM) yang bekerja sama dengan vendor katering PT.Imari terancam bangkrut alias gulung tikar apabila pembayaran katering tersebut tidak segera diselesaikan.
Untuk itu, mereka meminta PT. Imari segera menyelesaikan pembayaran utang kateringnya agar usaha mereka tidak tutup.
Rakhtim salah satu vendor PT. Imari yang menyediakan makanan dan camilan saat PON XX Papua 2021 mengakui, ada kira-kira Rp 1,2 miliar yang belum diakui pihak PT Imari. Rakhtim menyebutkan saat ini banyak pelaku UKM yang ikut membantu vendor dalam menyediakan makanan dan minuman yang gulung karena tidak punya modal.
Parahnya lagi menurut Rakhtim, kesepakatan kerja sama yang ia tahu bahwa selesai PON maka semua katering diberikan oleh PB PON XX kepada PT. Imari, selanjutnya PT. Imari yang bekerja sama dengan vendor juga akan ditemukan.
Namun saat ini dari pihak PB PON XX Papua menurut Rakhtim, menambahkan bahwa dilakukan audit dulu oleh BPKP setelah itu baru.
“Apa yang telah dikatakan PB PON dengan PT. Imari tidak sesuai. Tidak ada kesepakatan pembayaran dilakukan selesai diaudit BPKP. Tapi selesai PON XX, langsung. Jadi PB PON ini tidak jelas, PON XX dibilang sukses, suksesnya dari mana? Banyak vendor yang sama dengan kami, dikasi tinggal,” jelasnya kepada Cenderawasih Pos, Jumat (18/2).
“Kami belum membayar PT. Imari, sementara kami harus membayar makan kepada pelaku UKM yang bekerja sama dengan kami. Sekarang mereka bekerja dan membangun terancam bahaya Tidak bangkrut ada modal serta bayar kredit di bank,” sambungnya.
Terkait pembayaran utang katering ini, Rakhtim mengaku sudah menyurat ke PT Imari dan PB PON Papua tapi jawabannya juga masih menunggu audit BPKP dulu.
Untuk itu, Rakhtim berharap hal ini bisa menjadi perhatian serius Pemprov Papua khususnya Gubernur Papua yang juga merupakan Ketua PB PON XX Papua. Pasalnya, belum dibayarnya biaya katering PON ini mengancam eksistensi pelaku usaha. Dimana tidak sedikit yang merugi dan bangkrut.
“Padahal PON XX Papua yang digelar di tengah pandemi Covid-19 diharapkan dapat membantu menciptakan dan membangkitkan pelaku usaha dan masyarakat. Tapi sebaliknya malah tidak membangkitkan pelaku usaha di Jayapura,” sesalnya.
Rakhtim menyebutkan, bukan dirinya saja vendor katering yang belum menerima pembayaran namun masih banyak vendor lainnya yang mengalami kondisi yang sama. “Ada beberapa vendor yang saya kenal, juga belum dibayar kateringnya yang mencapai ratusan juta rupiah. Jadi ini jangan dibiarkan begitu saja. Saya juga minta PT. Imari juga harus tegas jangan seperti ini. Karena ini juga tanggung jawab,” tegasnya.
Melihat kondisi ini, Rakhtim menyebutkan hal ini sudah termasuk wan prestasi. Oleh sebab itu, akan menghadapi jalur hukum untuk pembayaran katering yang belum mereka terima.
Seperti sebelumnya pihak PT. Imari juga menunggu pembayaran dari PB PON XX karena saat ini juga belum ada tanda-tanda dari PB PON nanti jika sudah diterapkan maka semua kewajiban PT Imari juga dilakukan.(dil/nat)
