Pada proses sidang terbuka Pengadilan Tinggi Jayapura dalam rangka pengambilan sumpah advokat wilayah hukum pengadilan tinggi Jayapura pada 5 April lalu di Pengadilan Tinggi Jayapura ada salah satu wajah peserta yang dilantik terlihat cukup familiar. Setelah didekati dan diajak ngobrol singkat, iapun membuka masker putihnya dan ternyata benar.
"TNI dan Polri perkuat strategi yang komprehensif untuk Papua. Evaluasi operasi dan perkuat langkah-langkah dengan menetapkan status operasi menjadi siaga tempur darat,” ujarnya.
Kelompok massa yang mengatasnamakan Aliansi Pengawal Demokrasi Tanah Tabi (PDTT), melakukan aksi protes terhadap Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota KPU Papua, di depan Hotel Grand Abepura Kota Jayapura, Rabu (26/4).
Petrus menyatakan permohonan praperadilan Lukas Enembe telah disertai bukti yang cukup dan dilandaskan dasar hukum serta peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dia memohon agar hakim praperadilan memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan praperadilan ini dengan menolak eksepsi KPK.
Aparat kata dia, tidak mungkin melakukan pengeboman karena keselamatan Pilot Susi Air Capt Philips Marks Mehrtens dan masyarakat adalah yang utama. Sehingga dalam proses pembebasan pilot yang disandera dilakukan secara profesional dan terukur.
"Siaga tempur, ditekankan lagi, kan selama ini kita sampaikan operasi teritorial, operasi komunikasi sosial, karena masyarakatnya di situ kerawanan-nya tidak tinggi, tapi khusus daerah-daerah tertentu yang kerawanan tinggi, ya kita tekankan lagi kepada mereka untuk siaga tempur," kata Yudo Margono di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Rabu.
"Ada rencana kunjungan wakil presiden bulan Juni, insya Allah akan datang ke sana. Ini sudah pelaksanaan yang yang cukup signifikan terkait dengan pemerataan pembangunan Papua," kata Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi di istana Wakil Presiden Jakarta pada Rabu.
Hal ini pun diakui Kepala Satpol PP dan Penanggulangan Bencana Daerah Papua, Welliam R Manderi. Ia mengatakan, tingkat kehadiran ASN, baik itu di kantor Satpol PP maupun Penanggulangan Bencana Daerah masih berkisar antara 40 sampai 60 persen saja.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Jeri Agus Yudianto mengatakan, RUU Kesehatan merupakan hak inisiatif DPR yang perlu mendapat dukungan dari pemerintah maupun Pemda
