“Dengan dilantiknya pengurus Kormi yang baru, kita berkomitmen untuk mendukung keinginan Gubernur Papua Lukas Enembe adanya Festival Olahraga Kawasan Asia Pasifik,” kata Hayono kepada wartawan.
Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kota Jayapura melakukan pertemuan dengan Sekda Provinsi Papua Dr.M.Ridwan Rumasukun, SE.,MM, di Ruang Sekda Papua di Kantor Gubernur Papua, di Dok II Jayapura, Jumat (20/5) kemarin.
Dikutip dari Antara, Mathius usai pertemuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (20/5), mengatakan kendala geografis menjadi tantangan utama dalam penyediaan pelayanan publik yang memadai bagi masyarakat.
Dia mengatakan audiensi itu untuk mengklarifikasi mengenai simpang siur informasi mengenai penerapan pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus di Provinsi Papua yang di dalamnya terkait daerah otonomi baru. Khusus untuk Provinsi Papua terdapat DOB Papua Selatan, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Tengah.
“Presiden RI menganggap korban-korban pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum yang berdampak jatuhnya korban masyarakat sipil, TNI-Polri dan TPNPB-OPM di tanah Papua dipandang tidak penting, karena dianggap sampah seperti yang diungkapkan Menkopolhukan Mahfud MD,” kata Theo kepada Cenderawasih Pos, Jumat (20/5).
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris daerah dalam sambutannya yang dibacakan oleh Plt. Kepala Dinas Olah Raga dan Pemuda Papua , Alexander Kapisa pada acara “Launching dan Diskusi Strategis Kolaborasi Papua Menuju Provinsi Olahraga” yang diselenggarakan di Hotel Sultan Jakarta (20/5) kemarin. Dorongan untuk Papua menjadi Provinsi Olahraga karena tersedianya sarana dan prasarana olahraga di Papua .
"Harapan kami dengan semangat pelantikan ini, KONI Tolikara bisa mempersiapkan anak-anak muda berbakat dan bisa dipersiapkan sehingga bisa membina mereka untuk mengharumkan nama Papua kedepan," ungkap Kenius.
Koordinator Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Provinsi Papua Hans Hamadi menyebut, program pemberdayaan UMKM antara Pemerintah Pusat, Daerah dan Kab/Kota, dan sinkronisasi pengelolaan data Koperasi dan UKM melalui transformasi digital dan pendataan lengkap UMKM serta peningkatan peran UMKM dalam pengadaan barang dan jasa.
“Mereka (Nakes-red) sehari menangani begitu banyak pasien, sehingga mereka tidak boleh bekerja di bawah tekanan. Misalnya tekanan intimidasi, petugas kesehatan tidak boleh bekerja di bawah tekanan intimidasi,” tegas Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramandey kepada Cenderawasih Pos, Kamis (19/5).
Menurutnya, kelompok pembuat dan penyebar hoax menggunakan teknik imposter content (konten tiruan) dan fabricated content (konten palsu) dalam memproduksi konten hoax tersebut.
