“Kalian (Mahasiswa-red) harus jaga dan rawat asrama ini dengan baik. Jadikan tempat ini juga sebagai rumah ibadah,” kata Gubernur Lukas Enembe usai meresmikan gedung Asrama Mahasiswa Kembu, Kabupaten Tolikara, Jumat (9/9).
Menurutnya, diplomatik adalah suatu pratek mempengaruhi keputusan atau perilaku pemerintahan asing atau organisasi asing antar negara melalui dialog, negosiasi dan dengan cara non kekerasan lainnya.
Koalisi masyarakat sipil untuk penegakan hukum dan HAM Papua yang tergabung dalam Paham Papua, LBH Papua, ALDP, Elsham Papua, PBH Cenderawasih, LBH Kyadayun Biak, LBH Kaki Abu Sorong menilai penembakan dan mutilasi terhadap empat warga sipil Nduga di Mimika pada 22 Agustus lalu menunjukan realitas negara berkontribusi terhadap meningkatnya kekerasan Militer (pelanggaran HAM) di bumi cenderawasih, sekaligus cermin negara gagal dalam memastikan perlindungan terhadap hak hidup rakyat Papua.
"Namun saya cek ke seluruh pimpinan dan anggota wilayah batalyon-batalyon, kompi-kompi hingga regu serta semua anggota inteljen telah saya pastikan bahwa mereka semua ada dan sehat tidak ada pasukan saya yang korban," katanya.
Pangdam XVII/Cenderawasih ini menyampaikan bahwa dirinya akan meneruskan hal positif yang sudah dilakukan pangdam sebelumnya. Ia juga meminta seluruh prajurit bisa menjalankan amanah sebagai ksatria pelindung rakyat sejati. Prajurit yang harus bisa merangkul dan menjawab tantangan di lapangan jika dibutuhkan oleh masyarakat.
“Para pihak sudah melakkan langkah langkah strategis, persiapan percepatan sudah kita tentukan bersama gedung-gedung pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan pemerintah Provinsi Induk Papua yang sudah ditunjuk untuk digunakan sementara,” kata Sumule dalam kunjungannya ke Wamena.
Asisten I Setda Papua, Doren Wakerkwa yang dikonfirmasi Cenderawasih Pos tentang penangkapan Bupati Mimika mengatakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kemasyarakatan harus menciptakan situasi yang kondusif di wilayah mimika.
"Diawali pengumpulan berbagai informasi dan data dan selanjutnya ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan berlanjut ke tahap penyidikan, dengan mengumumkan empat tersangka," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (8/9) kemarin.
Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinsosdukcapil) Papua Ribka Haluk menyampaikan, hingga kini pihaknya belum mendapat surat resmi dari Kementrian Sosial untuk petunjuk teknisnya.
Perwakilan keluarga Yanes Natkime kepada wartawan di Mile 32, Distrik Kuala Kencana, Kamis (8/9) kemarin menyatakan cara penangkapan Bupati Eltinus Omaleng terkesan sewenang-wenang dan melupakan sisi kemanusiaan. “Ini kami tidak terima karena Undang-undang melindungi setiap warga negara,” katanya.
