Dalam pesannya Wamendagri Ribka Haluk mengatakan pelaksanaan Pilkada serentak khususnya di Papua harus berjalan dengan aman, lancar dan damai tidak ada halangan apapun, sehingga pada bulan Februari 2025 sudah dilakukan pelantikan kepala daerah di Pilkada serentak di Papua. Iapun menegaskan jangan ada lagi Pilkada susulan atau PSU dan permasalahan di MK.
Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) ini memiliki beberapa manfaat, yaitu mengurangi penggunaan uang tunai, meningkatkan keamanan, memudahkan pengawasan, mempercepat pelaksanaan pengadaan, pembelian, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mempermudah belanja produk dalam negeri dan sebagainya.
"Ini yang diharapkan oleh Bapak Presiden dan Bapak Menteri Dalam Negeri di setiap provinsi, baik daerah DOB maupun provinsi lain yang ada di Papua memang harus berdiri universitas-universitas representatif yang akan menampung anak-anak dari Papua untuk belajar," kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Sampai - sampai di Kabupaten Tolikara pihak kepolisian melakukan bersih - bersih dengan mengecek semua Hp anggotanya. Itu tak terkecuali Hp milik kapolres. Ketua Pusat Studi Pengembangan Ekonomi Inklusi & Pengentasan Kemiskinan Papua (LPPM) Uncen, Prof. Dr. Julius Ary Mollet, SE, MBA, MTDev, Dip. lED, Ph.D mengungkapkan bahwa Judol adalah masalah perilaku manusia yang rumit karena bersifat candu.
Wamendagri Ribka Haluk mengatakan, pemberian Otonomi Khusus Papua tidak terbatas dari semangat untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan pengakuan terhadap keunikan serta keberagaman yang dimiliki masyarakat Papua.
Pertanyaan sambungan yang ditanyakan pria tersebut adalah siapa calon gubernur yang akan dipilih pada 27 November nanti. Sebuah pertanyaan yang sifatnya pribadi dan rahasia yang seharusnya tidak ditanyakan oleh siapapun apalagi jika itu seorang anggota Polisi. "Mereka menanyakan siapa calon kuat di wilayah tersebut dan pimpinan RT RW ini akan meilih siapa," beber Mukri.
Proses sosialisasi yang dilakukan Pansel ini juga menjadi perhatian serius dari Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong. Bahkan, secara tegas Pj. Gubernur Ramses Limbong meminta Badan Kesbangol Papua melaporkan secara periodik setiap tahapan pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) melalui mekanisme pengangkatan.
Sejumlah hotel satu persatu mulai gulung tikar. Terutama dari hotel-hotel kelas melati yang sulit bertahan di tengah persaingan hotel bintang yang masuk di Kota Jayapura. Bahkan, hingga saat ini terhitung sudah ada 13 hotel melati di Kota Jayapura tutup alias tidak sanggup lagi beroperasi.
Dia berharap kehadiran calon-calon pemimpin di Papua, dapat memperhatikan kesejahteraan mereka. Dimana meskipun kontribusi mereka untuk Provinsi Papua ini cukup besar, namun kehidupan para anggota didalamnya masih jauh dari kata sejahtera. Mulai dari tempat tinggal, kantor-kantor, maupun barak masih belum tersedia secara maksimal.
Ramses mengaku setiap hari, instansi terkait melaporkan ketersediaan stok dan harga barang di pasar. Dengan begitu, pemerintah bisa mengambil kebijakan jika terjadi kelangkaan atau kenaikan harga.
Pasca itu, Polisi bergerak cepat mengejar pada pelaku yang diduga terlibat. Sebelumnya Polisi lewat Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Victor Mackbon sudah mewanti untuk mereka yang terlibat bisa menyerahkan diri. Namun imbauan ini tidak diindahkan sehingga dilakukan pengejaran. Polisi akhirnya mengamankan tiga pemuda yang diyakini terlibat kasus pengeroyokan tersebut.
Kehadiran alumni SMP Muhammadyah (1968) itu disambut hangat oleh seluruh keluarga besar Muhammadiyah. Sebagai alumni ia mengaku tidak pernah lupa dengan Muhammadiyah. Sebab disanalah ia belajar banyak tentang arti toleransi. Salah satunya bagaimana menjadi seorang kepemimpinan yang baik.
Dalam usia 62 tahun ini, Uncen telah memasuki fase baru sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU). Rektor Uncen, Oscar Oswald Wambrauw berharap dengan status PTN-BLU, Civitas Akademika Uncen harus memperkuat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Mulai ADRI LII, ADRI XLIX, ADRI XLV, sampai ADRI XLVII. Dia ingin memastikan angkutan perairan milik Angkatan Darat itu dalam kondisi siap mendistribusikan logistik ke berbagai daerah.
Dia mengatakan, dari lima calon bupati Jayapura itu, dirinya mengaku sudah sangat mengenal betul sosok Jan Jap Ormuseray (JJO), sejak sebelumnya yang bersangkutan bekerja di Dishut Papua. Dimana program program kerja penyelamatan hutan yang dilakukan selama ini dianggap selaras dengan apa yang diperjuangkan oleh mantan gubenur Papua itu.
Dalam kunjungan kerja ke Merauke itu, Mentrans Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara didampingi Kasrem 174/ATW Kolonel Inf Ahmad Hadi Hariono melakukan panen bersama dan peninjauan kawasan daerah transmigrasi di Kampung Telagasari, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Papua Selatan.
Diketahui, Bawaslu Papua telah melayangkan rekomendasi ke BKN terkait dugaan kasus tersebut. Rekomendasi itu berdasarkan hasil kajian atas laporan dugaan netralitas Pj Wali Kota Jayapura yang telah dilakukan Bawaslu Papua.
Soal aduan masyarakat, rupanya Pemerintah Provinsi Papua sudah menerapkannya sejak 2013. Dengan nama Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. Dimana masyarakat bisa menyampaikan laporannya secara langsung kepada instansi pemerintah berwenang.
Diakuinya, BPS baru bisa memastikan perubahan dampak kenaikan PPN ketika peraturan tersebut sudah dijalankan, akan tetapi Adriana menjelaskan bahwa kenaikan tarif PPN pasti berdampak bagi masyarakat.
Sebelumnya, gubernur menginstruksikan pemerintah kabupaten/kota terkait pelaksanaan simulasi makan gizi gratis. “Saya minta kepada daerah di kabupaten/kota membuat simulasi makanan bergizi dengan memanfaatkan kearifan lokal masing-masing daerah yang ada di Papua,” ucap Ramses.
“Harapannya antara konsumsi dan produksi bisa seimbang atau surplus. Sehingga daging sapi ini tidak hanya dikonsumsi di Kota Jayapura saja, tapi bisa dijual ke daerah lain juga,” kata Setiyo kepada wartawan.
Karena itu, kata Kombes Victor, perbuatan tersebut tidak hanya dapat merugikan diri sendiri tetapi juga dapat merugikan orang banyak. Untuk itu, kata dia perlunya kesadaran dari dalam diri sendiri. Dia mengatakan itu, karena beberapa kali pihaknya telah mengungkap berbagai kasus dan memberikan efek jera kepada pelaku, namun seakan tidak mempan bagi pelaku.
BPKAD terus mendorong agar 40 OPD di jajaran Pemprov mempercepat program dan kegiatan mereka, sehingga bisa diikuti dengan realisasi keuangan dan anggaran.
“Selain itu, setiap Minggu kami meminta laporan realisasi anggaran para OPD. Setiap mereka mengajukan dukungan penganggaran, atau melalui mekanisme tambahan uang atau ganti uang, kami selalu meminta harus punya laporan realisasi,” ujarnya.
Hal itu dilakukan Polresta dalam rangka memastikan semua tahapan Pilkada 2024 di wilayah Kota Jayapura berlangsung dengan aman dan tertib. Kapolresta mengatakan bahwa pengamanan ini dilaksanaan oleh personel, Polresta dan Polsek jajaran yang tergabung dalam Operasi Mantap Praja (OMP) Cartenz 2024.
"Kita telah melakukan kegiatan-kegiatan preventif. Dit Propam Polda Papua telah melakukan pemeriksaan HP terhadap anggota secara acak baik itu di Polda maupun di Polres Jajaran kita melakukan pemeriksaan," ungkap Brigjen Faizal.
"Banyak dampak negatif dari pinjol ilegal, seperti meneror nasabahnya, mengancam, penagihan yang tidak wajar, hingga tidak jarang banyak konsumen yang nekat mengakhiri hidupnya karena ancaman pinjol ilegal, " ucap Ikhsan kepada Cenderawasih Pos,
Apalagi pelaku tak segan - segan melakukan kekerasan termasuk melukai dan membunuh. Dari beberapa kasus sebelumnya tercatat ada keterlibatakn Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang memang ingin mencari keuntungan dari jalur tersebut.
Kepala BKKBN Papua Sarles Brabar mengatakan salah satu upaya penanganan stunting di kampung keluarga berencana dengan meningkatkan intervensi atau tindakan yang dilakukan secara berkolaborasi dengan instansi terkait.
Oleh karena itu, Bas Suebu ini mengaku mendukung Calon Gubernur Papua Benhur Tomi Mano maju di Pilkada 2024. Dukungannya ini semata karena melihat rekam jejak BTM. Dimana selama menjabat sebagai Walikota Jayapura BTM banyak perubahan yang di kerjakan untuk kesejahtraan masyarakat Papua.
Ketua AMPBPD, Yansen Previdia Kareth meminta penegak hukum tidak lengah terhadap kasus ini dan harus gerak cepat. Sebab menurutnya, situasi penggiringan opini yang dimainkan menjadi bola liar yang bisa membentuk pola pikir masyarakat Papua maupun non Papua yang kemudian menciptakan konflik.
Kasus ini kata Ramses masih sebatas asas praduga tak bersalah. Namun ketika sudah dinyatakan benar maka harus legowo menerima itu, begitu juga ketika dia dinyatakan bersalah maka harus menerima kondisi itu.
Ketua Tim Layanan Meteorologi Publik BMKG Wilayah V Jayapura, Ezri Ronsumbre menjelaskan bahwa berdasarkan monitoring dinamika atmosfer terkini, terpantau tidak ada gangguan pola regional yang cukup signifikan hanya saja suhu muka laut Utara Papua cukup hangat sehingga berkontribusi suplai uap air membentuk awan hujan.
Kata Ramses, Judol sesuatu yang menyengsarakan, tidak ada untungnya bagi masyarakat khususnya ASN. Sehingga itu, ia meminta perlunya membentengi diri agar tidak mudah terjebak.
Ketua PIN Sakoda Papua Teguh Riyanto, S.Pd.,mengatakan, KemWil II Sakoda Papua Tahun 2024, memiliki tujuan untuk mempererat persatuan dan kebersamaan antara Pramuka Penggalang di seluruh wilayah Papua, serta mengenalkan nilai-nilai kebangsaan dan lokal yang terintegrasi dalam pendidikan kepramukaan. Serta memberikan semangat dan motivasi kepada para peserta kemah dalam rangka membangun generasi muda Papua yang disiplin, bertanggung jawab, serta berjiwa patriot.
‘’Kenapa PON itu kita diperiksa. Karena ada lapran dari masyarakat bahwa dana PON itu Rp 21 miliar. Ini laporan yang fiktif. Yang benar itu kita punya Rp 14,5 miliar terdiri dari Rp 6 miliar lebih dibagi ke cabor-cabor. Lalu sisa Rp 8,5 itu ke PON, sehingga kita diperiksa,’’ kata Soleman Jambormias
Video tersebut telah beredar luas di masyarakat dan dari apa yang dilakukan mantan anggota Polres Yalimo tersebut kini mendapat perhatian serius dari Satgas Ops Damai Cartenz. Diketahui sosok dalam video tersebut tampak mendeklarasikan diri sebagai panglima Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Yalimo dan menyatakan siap bertanggungjawab atas perampasan senjata dan beberapa aksi lainnya belakangan ini.
Pemekaran Papua utara menurut BTM langkah tepat mendorong kesekahtraan masyarakat. Karena dengan begitu segala program baik pemerintah pusat maupun daerah akan lebih terfokus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dari rekaman suara Sembilan menit tersebut terdengar suara mirip Cristian Sohilait yang mengajak para kepala distrik dan lurah untuk mendukung salah satu pasangan calon di Pilkada Gubernur Papua 2024. Sohilait muncul sekira pukul 11.00 WIT menggunakan kemeja bercorak dan dalam pemeriksaan, ia didampingi tim kuasa hukumnya.
Ratusan Peserta jalan sehat dan beberapa pimpinan Forkopimda tampak hadir dalam acara tersebut diantaranya Wakil Kepala Kepolisian Daerah Papua, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, Kabag Ops Binda Papua, Kolonel Inf. Gatot R.Haryono.
“Kami mengumpulkan Presiden BEM Universitas Cenderawasih memimpin para Presiden BEM lainnya dan yang disampaikan adalah soal penolakan transmigrasi. Pertemuan kami dilakukan lebih dari dua jam,” beber Lalita usai pertemuan pekan kemarin.
Dari belasan orang itu mulai dari lurah kepala distrik dan juga dua orang ahli, yaitu ahli linguistik atau ahli bahasa dan ahli pidana pemilu. Meski begitu, pihaknya belum memberikan pernyataan atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan itu. Karena akan rampung setelah dilakukan permintaan klarifikasi terhadap Pj. Walikota Jayapura itu.
Dia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20217 dan Peraturan Bawaslu RI nomor 12 tahun 2023 tentang pengawasan perencanaan, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu maka semuanya itu dilaksanakan harus tepat jumlah, jenis, kualitas dan waktu.
Amos mengaku dua sumber anggaran ini yang menjadi kegiatan PU Provinsi Papua pasca adanya daerah otonomi baru (DOB). Sehingga itu, ia meminta mama-mama Papua bersabar menunggu pekerjaan tahun depan.
"Silahkan datang ke saya dan tunjukkan bukti ketidaknetralan kami dimana. Tapi kalau mau tantang saya untuk menunjukkan netralitas. Saya akan ambil langkah-langkah," tegasnya. Ia mengatakan, soal netralitas Polri, Kapolri telah mengeluarkan TR (surat perintah) yang mengarahkan jajaran kepolisian untuk tidak menangani tindak pidana yang melibatkan calon-calon kepala daerah," jelasnya dalam siaran pers
"Karena dengan demikian akan berdampak pada biaya operasional Lion Air Group bukan saja di Indonesia Timur tetapi di seluruh Indonesia, misalkan terkait pajak sparepart pesawat yang tinggi, pajak Avtur penerbangan domestik dan juga biaya lainnya, " katanya kepada Cenderawasih Pos
Dengan jumlah ratusan ini, rupanya mantan prajurit yang ikut andil dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini minim perhatian dari pemerintah daerah. Bahkan, sudah tak ada dana hibah yang diberikan kepada Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Papua.
Dalam debat ini ada berbagai isu yang dibahas antara lain pelayanan kesehatan, masalah kemiskinan ekstrim, masalah pembangunan infrastruktur, masalah pelayanan publik, masalah disparitas harga BBM di Papua, dan masalah transportasi serta perekonomian untuk pelaku usaha lokal di papua.
Jika kemudian saat pleno terdapat kekurangan syarat formil dan materiil, maka disampaikan kepada pelapor untuk melengkapinya. Kemudian Bawaslu menerima kembali hasil perbaikan yang selanjutnya diregistrasi.
Diketahui pelaku melakukan aksi tersebut pada hari Senin tanggal 30 September 2024, sekitar pukul 02.00 WIT, di saat situasi di Sekitar Ruko atau Los Pasar Entrop sedang sepi. Tak menunggu waktu lama, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat, Tim Jatanras Polda Papua langsung menuju tempat kejadian perkara (TKP).
Ada kegiatan penggeledahan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal ini penyidik terkait dugaan tindak pidana korupsi perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang terkait dana penunjang operasional dan program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepada daerah Provinsi Papua
Menurutnya, proses pendampingan ini dapat dibenarkan atau dijamin sesuai peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020. Bahwa terlapor atau orang yang dipanggil diperiksa oleh Bawaslu dapat didampingi oleh kuasa hukum.
Koordinator Divisi (Kordiv) Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Papua, Amandus Situmorang didampingi Ketua Bawaslu Papua, dalam keterangan persnya, mengatakan, ada sejumlah saksi yang sudah diambil keterangan klarifikasinya mulai dari Lurah dan juga kepala-kepala distrik yang ada di wilayah Kota Jayapura.
Kemunculan Aske Mabel terlihat dalam unggahan video di media sosial dimana dalam video singkat berdurasi 1 menit 58 detik itu, Aske Mabel menyatakan dirinya telah diangkat menjadi Panglima TPNPB-OPM Kodap Balim Timur Yali-Yalimo.
Dikatakan untuk program beasiswa sesungguhnya telah digagas ketika dirinya menjabat sebagai Walikota Jayapura. Dimana sebagian anak anak Port Numbay dikirim studi di luar daerah, dan juga luar negeri. Program ini dilaksanakan menggunakan dana otsus maupun APBD Kota Jayapura. "Saya ingin program yang baik ini kita bawa ke tingkat provinsi," tuturnya.
Ramses mengaku sejak September, dirinya sudah membuat surat edaran penekanan netralitas ASN di lingkungan Pemprov. Dalam surat edaran itu, Pj Gubernur Papua ini meminta semuan ASN netral, tidak boleh memihak salah satu pihak atau menguntungkan salah satu calon.
Kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat atau lebih, dengan nomor polisi atau plat nomor kendaraan dari luar Papua hingga kini masih banyak yang beroperasi di wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya. Dari plat kendaraan tersebut, banyak yang berasal dari Jawa, terutama dari Jakarta dengan plat B, maupun daerah lainnya, termasuk dari daerah Sulawesi.
“Berdasarkan pemeriksaan OB, yang bersangkitan mengakui keterlibatannya dalam transaksi senjata di Biak Numfor dan Nabire sepanjang tahun 2023 hingga 2024. Tim kemudian melakukan pengembangan hingga berhasil mengidentifikasi MR sebagai pelaku pemasok," jelas Bayu.
Wakil Ketua DPR itu mengatakan, tentu peroses ini harus dilakukan dan tidak dilewati begitu saja sesuai undang-undang, hingga pimpinan DPR definitif ditetapkan. Disampaikannya penetapan DPR definitif dilakukan setelah semua tahapan dan tugas utama dari pimpinan DPR sementara selesai. Untuk itu ia berharap tugas yang diembankan kepada dirinya itu dapat berjalan dengan lancar.
“Memang ada ucapan dari Kementrian Transmigrasi Indonesia akan melakukan program transmigrasi, namun dimana tempatnya kita belum tahu. Papua itu luas, apakah di Provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan atau Papua Tengah,” ujarnya.
Panji mengungkap, dalam proses klarifikasi, dia menyerahkan dua alat bukti yakni bukti rekaman suara diduga PJ Walikota Jayapura sedang mengarahkan jajarannya untuk memenangkan kandidat tertentu Pilkada Papua dan kedua bukti percakapannya di whatsapp dengan Pj Walikota Jayapura, Christian Sohilait.
Proses itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya penunjukan penjabat daerah baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota. Sekarang ini sebagian besar penjabat daerah diangkat tidak berdasarkan hasil usulan DPRD, tapi atas kepentingan pemerintah pusat.
Di usianya saat ini, Hendri telah mencatat sejarah sebagai anggota DPR Papua termuda untuk periode 2024-2029. Pria yang juga pernah membela Klub Sepakbola Pesewar Waropen, dilantik sebagai wakil rakyat pada Kamis (31/10) lalu. Meski muda, Jefri telah menunjukkan tekad besar untuk memperbaiki kondisi daerah asalnya.
Akar persoalan di Papua saat ini disintegrasi hal ini terjadi karena ketidak adilan yang selama ini tergerus kepentingan elit politik. Mestinya pemerintah fokus pada penyelesaian kasus Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi sejak 1961 sampai sekarang.
Komba mewakili kaum profesional menyampaikan bahwa ada hal lain yang lebih penting dilakukan pemerintah pusat ketimbang mendorong program transmigrasi. Ia menjelaskan terkait Daerah Otonomi Baru (DOB) dari dua provinsi menjadi enam hingga kini belum ada pejabat definitif. Lalu agenda terkini adalah Pemilukada dimana untuk wilayah DOB juga menyelenggarakan pemilihan.
“Dari hasil kajian awal, laporan tersebut perlu dilengkapi oleh pelapor. Untuk syarat formil sudah terpenuhi tetapi syarat materil belum terpenuhi, sehingga diberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi laporannya.
“Jika kemudian ini menjadi masalah administrasi, maka Bawaslu akan meneruskan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan ke Pemprov. Nantinya, secara resmi saya laporkan ke Mendagri selaku penanggungjawab pembuat kebijakan terhadap penunjukan penjabat-penjabat yang ada saat ini,” kata Ramses.
Menurutnya, pendistribusian logistik pilkada di beberapa wilayah yang sulit dijangkau seperti Kabupaten Mamberamo Raya, Sarmi dan Waropen dilakukan H-4 karena menggunakan transportasi udara.
Dia menjelaskan proses seleksi anggota DPRK jalur adat atau pengangkatan dimana ketika terpilih sesuai kuota masing-masing daerah akan dilaporkan ke bupati/wali kota kemudian akan ditinjau kembali atau me-review.
Penunjukan ini dimuat didalam SK Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar perihal Penetapan Pimpinan DPRD Provinsi Papua yang ditandatangani Ketum Golkar Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Jendral (Sekjen) Golkar, Sarmuji di Jakarta, Rabu (30/10) lalu.
“Penggeledahan dilakukan di ruang Sekrestaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua lantai tiga dan ruang Benset lantai II. Di ruang Sekda hanya sebentar, sekira satu jam. Yang lama itu di ruang Benset,” ucap salah satu pegawai. Pegawai Pemprov ini menyebut ada beberapa koper yang dibawah KPK usai penggeledahan itu.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura Esau Awoitouw mengaku, terkait program nasional transmigrasi yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto hinggankini belum ada petunjuk teknisnya. Itu berbeda dengan di daerah luar Papua.
Kakanwil Kemenag Provinsi Papua, Pdt Klemens Taran, S.Ag., melalui semua kepala bidangnya di Kemenag provinsi Papua mengklarifikasi terkait beredarnya iklan yang menawarkan bantuan dana pembangunan untuk sekolah dan gereja tersebut di Papua tersebut.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Lunanka Daimboa mengatakan Provinsi Papua yang masuk dalam kategori daerah rawan pangan ekstrem penting dilakukan memperkuat cadangan pangan.
“Kabupaten Keerom dan Waropen ini menjadi atensi kita terkait penakanan stunting,” ungkap Pj Ramses Limbong kepada Cenderawasih Pos di Keerom pekan lalu. Kata Ramses Limbong, Pemprov Papua dan Pemkab Kabupaten Keerom serta Waropen harus lebih serius menekan angka stunting di dua kabupaten itu dengan berbagai program dan intervensi.
Selama ini peralatan untuk mendeteksi kemungkinan masuknya barang-barang terlarang seperti narkoba dan sejenisnya, hanya ada di pelabuhan-pelabuhan resmi di kota besar yang memiliki volume aktivitas masyarakat cukup tinggi. Sementara itu di pelabuhan kecil seperti di Kota Jayapura masih sangat minim fasilitasnya, dan pengamanannya.
Folklor ini adalah adat istiadat tradisional dan cerita rakyat yang diwariskan secara turun temurun, tetapi tidak dibukukan. Folklor meliputi legenda atau cerita rakyat, musik, sejarah lisan, pepatah, lelucon, takhayul, dongeng, dan kebiasaan yang menjadi tradisi dalam suatu budaya, subkultur, atau kelompok.
Dia mengatakan saat ini untuk mendapatkan penghasilan Rp 100 ribu per hari sangat sulit. Di sisi lain tak ada pilihan bagi sejumlah sopir angkut ini untuk meninggalkan pekerjaan sebagai sopir. Karena itu, tidak ada cara lain selain pemerintah perlu mengatur regulasi tarif angkutan umum di Kota Jayapura.
Yanes mengatakan pihaknya memberikan pernyataan tegas dan menolak transmigrasi, pengiriman penduduk dari pulau Jawa ke Tanah Papua. Karena itu pihaknya menilai dampak negatif yang terjadi justru sangat banyak dan berpotensi akan terancam punah ras melanesia di Tanah Papua.
Menurut Melianus, pemerintah gencar melakukan penanaman, dan masyarakat harus menjaganya untuk mencegah banjir dan tanah longsor, karena akar pohon yang kuat dapat menyerap air hujan.
“Sengaja saya kumpulkan disini (kantor gubernur) yang dipimpin Pdt Alberth Yoku. Saya bilang bekerjalah dengan hati dan hindari conflict of interest,” ujar gubernur Ramses Limbong. Dalam pertemuan itu, Ramses juga mengingatkan agar Pansel DPRP bekerja hanya untuk masyarakat sesuai dengan prosedur dan aturan-aturan yang berlaku.
Polri berencana merekrut 600 bintara kompetensi khusus (bakomsus) lulusan SMK jurusan pertanian, untuk menindaklanjuti instruksi program pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan.
"Hal ini mengisyaratkan, bahwa tugas yang bakal dihadapi Dewan masa Jabatan 2024-2029 memang cukup kompleks dan menantang, karena disamping melanjutkan tugas Dewan periode sebelumnya termasuk penyelesaian pekerjaan yang belum tuntas, juga mengingatkan kami untuk terus berupaya mengembangkan dinamika kerja demi terwujudnya kondisi Papua yang lebih nyaman dan sejahtera," ujarnya.
“Untuk pembinaan dan mengingatkan yang bersangkutan sudah saya lakukan, hari itu begitu saya dapat rekaman suara, saya langsung panggil yang bersangkutan,” sambungnya.
“Kami mau hitung satu porsi dengan asupan gizi yang cukup itu berapa di Papua,” kata Gubernur. Ia menambahkan, menu makanan bergizi ini tak perlu sama dengan menu di Pulau Jawa. Tetapi asupan gizi harus sama-sama mencukupi.
Selain bertatap muka dengan masyarakat, Ramses Limbong juga melihat langsung pelayanan di Puskesmas Ywan, melihat program pasar murah serta ikut melakukan panen jagung. Serta meninjau proses peningkatan produksi dan mutu genetik sapi melalui pelayanan inseminasi buatan.
Dirlantas Polda Papua, Kombes Pol. Abrianto Pardede, menjelaskan pelanggar terbanyak masih didominasi oleh kendaraan roda dua dengan rincian sebanyak 6.912 kendaraan, dengan tidak mengunakan helm lawan arus berkendara di bawah umur, dan pengaruhi miras.
Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Papua, Hans Hamadi menyebut hal ini merugikan Daerah Provinsi Papua. Sebab, kendaraan-kendaraan tersebut tetap membayar pajak di daerah asal sesuai dengan asal kode plat nomor kendaraan masing-masing. Sedangkan Provinsi Papua, hanya menanggung beban jalan yang dilalui kendaraan tersebut.
Generasi muda, yang sering disebut sebagai milenial dan Gen Z, merupakan kekuatan yang signifikan untuk perubahan dalam masyarakat saat ini. Mereka tumbuh di era peningkatan akses terhadap informasi, konektivitas, dan kesadaran global, dan seringkali dicirikan oleh keinginan mereka akan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sosial.
Tito sendiri mengaku sudah mendengar rekaman suara tersebut dan sempat kaget. Iapun memerintahkan untuk ini ditelusuri. Mendagri memerintahkan Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong melakukan pemeriksan internal terhadap Pj Walikota Jayapura, Christian Sohilait berkaitan dengan rekaman tersebut. Tito mengaku begitu mendapat rekaman suara itu langsung memerintahkan Pj Gubernur Papua melakukan pemeriksaan internal.
Jadikan kasus tersebut sebagai pembelajaran bahwa dalam menjalankan pekerjaan ada konsekunesi dan hubungan kausalitas dalam menjalankan tugas. Oleh sebab itu tetap fokus dan konsisten dalam menjalankan tugas sesuai dengan mekanisme yang diatur. Tidak kemudian memberi peluang dan kesempatan pada oknum yang ingin mencederai citra peradilan.
Ini juga yang menjadi akar konflik agraria selama ini di Papua. Masalah batas wilayah masih menjadi debat kusir diberbagai daerah. Masing-masing pihak saling mengklaim terlebih khusus di Daerah Otonomi Baru (DOB). Batas tanah antara kabupaten kabupaten baru, maupun provinsi baru di DOB masih menjadi masalah serius untuk diperhatian oleh pemerintah pusat, jadi bukan soal transmigrasi.
Pelantikan dilakukan di ruang Rapat Paripurna Kantor DPR Papua yang dikemas rapih dan tertib. Memang tidak semua bisa masuk ke dalam ruang sidang apalagi penjagaan jelang pelantikan terbilang ekstra ketat.
“Dari nama-nama tersebut, nantinya kita teruskan keputusannya dari menteri dalam hal ini pemerintah pusat,” kata Ramses. Sebelumnya, Kemendagri melantik 42 anggota Pansel DPRP di Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.
Kasubdit Penegakan Hukum Polair Polda Papua Kompol Lintong Simanjuntak, mengatakan, patroli tersebut dilaksanakan untuk menjaga situasi keamanan di sekitar perairan sekaligus mencegah peredaran narkotika jenis ganja yang masuk dari PNG melalui laut .
Ramses menyatakan, meminta kepala daerah di Sembilan kabupaten kota harus melakukan pendataan stunting secara tepat untuk mempermudah memantau capaian tersebut.
Untuk itu, tahun depan pihaknya akan memaksimalkan PAD dari retribusi. Hans mengaku pihaknya sudah rapat dengan bidang retribusi untuk mengelola retribusi yang ada pada organisasi perangkat daerah (OPD).
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Papua, Dr. dr. Arry Pongtiku, MHM, MBA menerangkan ada beberapa faktor penyebab cakupan imunisasi nOPV2 masih rendah di lima daerah tersebut, di antaranya penginputan data, faktor geografis, ada juga yang sudah diberikan tetesan vaksin polio, namun belum dilaporkan.
Diapun mengatakan program transmigrasi di Papua ini sudah dilakukan sejak lama, akan tetapi sampai saat ini masih menimbulkan beebagai persoalan. Persoalan utamanya antara lain belum tepat sasarannya program pastoral, strategis, kebijakan dan sosial budaya untuk memperkuat proses integrasi sosial, interaksi sosial dan keakraban jaringan sosial lintas ras, suku dan etnis dalam masyarakat yang majemuk ini.
Dari rekaman suara ini langsung ditindaklanjuti LSM Gempur Papua, dan Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Rakyat (KMP3R) dengan melaporkan PJ Walikota Jayapura, Christian Sohilait ke Bawaslu Provinsi. Mereka mendesak agar Bawaslu Papua, menelusuri rekaman suara tersebut guna untuk memastikan pemilik suara. Bilamana terbukti benar maka harus diberikan sanksi tegas, sesuai dengan aturan yang berlaku.
