Kepala BGP Provinsi Papua, Fatkurohmah, mengungkapkan ada tiga kelompok masyarakat yang mengklaim sebagai pemilik tanah tersebut. Sehingga pihaknya pun menghentikan aktivitas kegiatannya dan saat ini sudah dipindahkan ke kantor Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP), Papua, yang berlokasi di sekitar Kotaraja, Distrik Abepura.
Meski demikian, pelayanan kesehatan tetap dilakukan dengan kondisi seadanya, dengan memanfaatkan salah satu rumah warga yang berada ujung Landasan Bandara Kampung Yabaso. Sekertaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, Edward Manik Sihotang mengatakan, pelayanan di Puskesmas Khomba belum ada kejelasan.
Dipalang sejak 21 Desember 2024 hingga 6 Februari 2025 menunjukkan jika pemerintah tak memiliki taji untuk menegakkan aturan. Jika benar lokasi tersebut adalah milik pemerintah kota maka mengapa tidak langsung dieksekusi, dibuka palangnya sekalipun harus dilakukan secara paksa. Mirisnya, dampak dari semua, masyarakat lagi yang terbebani.
Kapolres melalui Kasat Lantas Polres Jayawijaya AKP Laly Pundu menyatakan Polres Jayawijaya sudah menurunkan tim dari satuan lalulintas untuk melakukan olah TKP terhadap kasus lakalantas yang mengakibatkan dua orang mengalami luka berat seperti patah kaki dan satu orang lainnya mengalami luka dibagian kepala belakang.
  Evert N Merauje menegaskan bahwa sebenarnya Pemkot Jayapura tidak ada kaitannya dengan persoalan tuntutan lahan TPU tersebut, karena itu sudah menjadi milik Pemkot. "Lahan tersebut sudah sah milik Pemkot Jayapura dan sudah lunas dengan H. Manang, jika ada pihak lain yang mengkalim silakan buktikan di pengadilan," tuturnya.
 "Akibat pemalangan ini, pekerjaan kontraktor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua terhenti selama beberapa minggu. Hingga saat ini, pekerjaan belum bisa dilanjutkan dikarenakan belum bisa memenuhi tuntutan pemilik hak ulayat dengan nominal yang belum terpenuhi," ungkap Direktur Utama PT. Air Minum Jayapura Dr. Entis Sutisna
Kondisi ini lantas dikomentasi Wakil ketua l DPRK Jayapura Max Karubaba. Ia meminta Polresta Jayapura Kota segera mengambil tindakan cepat. Ini karena pemalangan sangat merugikan warga Kota Jayapura.
  Dari pantauan Cenderawasih Pos di lokasi, sejumlah mama-mama di Kampung Nafri Distrik Abepura ini, melakukan pemalangan jalan umum dengan menggunakan balok kayu dan meletakan pecahan botol bekas minuman di lokasi pemalangan. Aksi pemalangan juga diwarnai pembakaran ban di pertengahan jalan kampung tersebut, sehingga mengakibatkan aktifitas di ruas jalan tersebut terhambat.
 Namun dirinya sayangkan pihak yang memalang tidak hadir dalam pertemuan tersebut."Dari pertemuan ini kita sepakat menyurati Polresta Jayapura untuk membuka palang yang rencananya dalam waktu dekat," ujar Evert N Merauje saat ditemui Cenderawasih Pos di kantor walikota, Kamis (16/1).
  Saat ini kawasan pemakaman umum Buper Waena dalam kondisi yang sangat sepi dari aktivitas seperti biasanya, pasca adanya pemalangan yang dilakukan oleh warga yang mengaku sebagai pemilik wilayah atas lahan tersebut. Meski begitu, Aslan masih memilih bertahan di tempat itu, walaupun pulang pergi dari kediamannya.
